Pemprov DKI segel Gedung Kemenko Kesra
Pemprov DKI segel Gedung Kemenko Kesra
A
A
A
Sindonews.com - Gedung milik Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) di Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat disegel oleh Dinas Pengawasan dan Penertiban (P2B) DKI Jakarta.
Penyegelan ini dilakukan karena proses pembangunan gedung belum mendapatkan persetujuan dari Tim Penasihat Konstruksi Bangunan (TPKB) Dinas P2B DKI Jakarta.
Kepala Dinas P2B DKI Jakarta I Putu Ngurah Indiana mengatakan, penyegelan itu dilakukan sejak tiga minggu lalu. Waktu penyegelan gedung itu ketika proses pembangunannya sedang berlangsung. Sewaktu TPKB belum selesai melakukan penilaian terhadap konstruksi bangunan.
"Semestinya setelah selesai TPKB melakukan sidang penilaian konstruksi baru dapat gedung itu dibangun," ungkap I Putu Ngurah Indiana kemarin.
Dia menegaskan, meski gedung yang dibangun adalah milik negara, harus mengikuti prosedur dan persyaratan pembangunan yang berlaku. "Bila belum terpenuhi, tetap tidak boleh dilanjutkan dan disegel sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Inti permasalahan dari gedung Kemenko Kesra ini yakni tentang konstruksinya. Sedangkan dari aspek arsitektur dan tata ruang sudah disetujui Dinas P2B DKI," ungkapnya.
Menurut I Putu,kelanjutan pembangunan konstruksi bangunan Kemenko Kesra yang disegel akan ditentukan nasibnya dalam beberapa waktu mendatang. Hasil itu menunggu hasil sidang TPKB yang direncanakan akan dilakukan minggu depan. Selama 2011 Dinas P2B DKI Jakarta melakukan pengawasan terhadap 2.957 bangunan yang menyalahi aturan dan tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).
Dari pengawasan tersebut, 870 di antaranya dibongkar secara paksa karena tetap tidak mengindahkan teguran dari Dinas P2B. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta E Syahrial berpendapat, Dinas P2B harus konsisten dalam melakukan tugasnya mengawasi pembangunan gedung yang melanggar aturan.
Jangan sekadar menertibkan beberapa gedung tertentu. Jumlah bangunan yang diduga melanggar aturan dalam perizinan pembangunan dan peruntukan itu banyak terdapat di Jakarta. "Penertiban dan pengawasan bangunan itu bukan gedung tertentu saja," kata Syahrial.
Dia menilai selama ini Dinas P2B kurang tegas menjalankan tugasnya dalam pengawasan gedungliar.Dinasinicenderung lebih menunggu laporan dari masyarakat ketimbang turun langsung ke lapangan. "Memang jumlah aparat Dinas P2B ini tidak banyak, tetapi ini bukan alasan dari dinas tersebut tidak optimal," tandasnya. (san)
Penyegelan ini dilakukan karena proses pembangunan gedung belum mendapatkan persetujuan dari Tim Penasihat Konstruksi Bangunan (TPKB) Dinas P2B DKI Jakarta.
Kepala Dinas P2B DKI Jakarta I Putu Ngurah Indiana mengatakan, penyegelan itu dilakukan sejak tiga minggu lalu. Waktu penyegelan gedung itu ketika proses pembangunannya sedang berlangsung. Sewaktu TPKB belum selesai melakukan penilaian terhadap konstruksi bangunan.
"Semestinya setelah selesai TPKB melakukan sidang penilaian konstruksi baru dapat gedung itu dibangun," ungkap I Putu Ngurah Indiana kemarin.
Dia menegaskan, meski gedung yang dibangun adalah milik negara, harus mengikuti prosedur dan persyaratan pembangunan yang berlaku. "Bila belum terpenuhi, tetap tidak boleh dilanjutkan dan disegel sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Inti permasalahan dari gedung Kemenko Kesra ini yakni tentang konstruksinya. Sedangkan dari aspek arsitektur dan tata ruang sudah disetujui Dinas P2B DKI," ungkapnya.
Menurut I Putu,kelanjutan pembangunan konstruksi bangunan Kemenko Kesra yang disegel akan ditentukan nasibnya dalam beberapa waktu mendatang. Hasil itu menunggu hasil sidang TPKB yang direncanakan akan dilakukan minggu depan. Selama 2011 Dinas P2B DKI Jakarta melakukan pengawasan terhadap 2.957 bangunan yang menyalahi aturan dan tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).
Dari pengawasan tersebut, 870 di antaranya dibongkar secara paksa karena tetap tidak mengindahkan teguran dari Dinas P2B. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta E Syahrial berpendapat, Dinas P2B harus konsisten dalam melakukan tugasnya mengawasi pembangunan gedung yang melanggar aturan.
Jangan sekadar menertibkan beberapa gedung tertentu. Jumlah bangunan yang diduga melanggar aturan dalam perizinan pembangunan dan peruntukan itu banyak terdapat di Jakarta. "Penertiban dan pengawasan bangunan itu bukan gedung tertentu saja," kata Syahrial.
Dia menilai selama ini Dinas P2B kurang tegas menjalankan tugasnya dalam pengawasan gedungliar.Dinasinicenderung lebih menunggu laporan dari masyarakat ketimbang turun langsung ke lapangan. "Memang jumlah aparat Dinas P2B ini tidak banyak, tetapi ini bukan alasan dari dinas tersebut tidak optimal," tandasnya. (san)
()
Explore More