Indeks demokrasi Aceh terbaik di Indonesia
Kamis, 23 Februari 2012 - 17:38 WIB
Indeks demokrasi Aceh terbaik di Indonesia
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menyatakan, Aceh berada diperingkat nomor satu sebagai Provinsi dengan Indeks Demokrasi terbaik Indonesia. Provinsi bekas konflik dan amukan tsunami itu juga masuk sebagai barometer penilaian dunia terhadap kondisi demokrasi dan pembangunan di nusantara.
Demikian disampaikan Sekretaris Menko Polhukam, Letjen Hotmangaradja Pandjaitan dalam pidatonya di Rakorpimda jelang Pilkada Aceh di Gedung Serga Guna Kantor Gubernur Aceh, Kamis (23/2/2012).
"Aceh menduduki peringkat nomor satu, rangking pertama dari 33 Provinsi di seluruh Indonesia," kata Hotmangaradja yang pernah bertugas di Aceh pada akhir 90an.
Menurutnya Aceh mendapat nilai 70,39 dalam survey Indeks Demokrasi Indonesia. Survey ini, lanjut dia, dilakukan oleh sebuah lembaga independen dengan menggunakan teknologi canggih, namun ia tak menyebutkan nama lembaga tersebut.
Hotmangaradja menyebutkan, salah satu indikator Aceh sebagai Provinsi peraih nilai tertinggi dalam indeks demokrasi Indonesia adalah, tingginya partisipasi masyarakat dalam menggunaan hak politiknya, terlibat dalam pengambilan keputusan serta pengawasan. "Ini hasil yang sangat membanggakan," sebutnya.
Menurutnya Aceh juga menjadi salah satu barometer bagi dunia dalam menilai jalannya demokrasi dan pembangunan di Indonesia. "Aceh ini menjadi barometer penilaian dunia terhadap apa yang kita bangun bersama-sama dengan seluruh saudara-saudara kita di wilayah nasional," kata Hotmangaradja.
Apa yang dilakukan Pemerintah di Aceh saat ini, adalah upaya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. "Agar kita bisa disejajarkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya," tukasnya.
Hitmangaradja mengajak seluruh elemen untuk mewujudkan Pilkada damai, jujur dan adil di Aceh. "Pilkada jangan difokuskan kepada siapa yang menang dan siapa yang kalah, kalau difokuskan ke sini tidak akan selesai masalah," katanya.
Dalam rapat yang juga diikuti oleh kepala daerah seluruh Aceh, penjabat Gubernur Aceh Tarmizi A Karim juga mengajak semua pihak menyukseskan Pilkada 9 April 2012.
Menurutnya tidak ada alasan lagi Pilkada ditunda atau diganggu gugat karena payung hukum dan segala kebutuhan lainnya sudah terpenuhi. (wbs)
Demikian disampaikan Sekretaris Menko Polhukam, Letjen Hotmangaradja Pandjaitan dalam pidatonya di Rakorpimda jelang Pilkada Aceh di Gedung Serga Guna Kantor Gubernur Aceh, Kamis (23/2/2012).
"Aceh menduduki peringkat nomor satu, rangking pertama dari 33 Provinsi di seluruh Indonesia," kata Hotmangaradja yang pernah bertugas di Aceh pada akhir 90an.
Menurutnya Aceh mendapat nilai 70,39 dalam survey Indeks Demokrasi Indonesia. Survey ini, lanjut dia, dilakukan oleh sebuah lembaga independen dengan menggunakan teknologi canggih, namun ia tak menyebutkan nama lembaga tersebut.
Hotmangaradja menyebutkan, salah satu indikator Aceh sebagai Provinsi peraih nilai tertinggi dalam indeks demokrasi Indonesia adalah, tingginya partisipasi masyarakat dalam menggunaan hak politiknya, terlibat dalam pengambilan keputusan serta pengawasan. "Ini hasil yang sangat membanggakan," sebutnya.
Menurutnya Aceh juga menjadi salah satu barometer bagi dunia dalam menilai jalannya demokrasi dan pembangunan di Indonesia. "Aceh ini menjadi barometer penilaian dunia terhadap apa yang kita bangun bersama-sama dengan seluruh saudara-saudara kita di wilayah nasional," kata Hotmangaradja.
Apa yang dilakukan Pemerintah di Aceh saat ini, adalah upaya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. "Agar kita bisa disejajarkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya," tukasnya.
Hitmangaradja mengajak seluruh elemen untuk mewujudkan Pilkada damai, jujur dan adil di Aceh. "Pilkada jangan difokuskan kepada siapa yang menang dan siapa yang kalah, kalau difokuskan ke sini tidak akan selesai masalah," katanya.
Dalam rapat yang juga diikuti oleh kepala daerah seluruh Aceh, penjabat Gubernur Aceh Tarmizi A Karim juga mengajak semua pihak menyukseskan Pilkada 9 April 2012.
Menurutnya tidak ada alasan lagi Pilkada ditunda atau diganggu gugat karena payung hukum dan segala kebutuhan lainnya sudah terpenuhi. (wbs)
()
