Esemka belum teruji, dewan Solo pilih mobil bekas
A
A
A
Sindonews.com - Kalangan anggota DPRD Solo menolak menggunakan mobil Esemka buatan siswa SMK, sebagai kendaraan dinas karena belum teruji.
"Mengganti mobil, nanti dulu. Uji kelayakan mobil Esemka itu belum teruji. Selain itu, kami tidak ada alokasi anggaran buat beli mobil," jelas anggota DPRD Solo dari Fraksi Partai Golkar, Jaswadi di Solo, Rabu (4/1/2012).
Dia mengungkapkan, bila harus memilih dirinya lebih condong ke mobil bekas kepala dinas dibandingkan harus memakai mobil Esemka Rajawali. Menurut Jaswadi, berbeda dengan para kepala dinas yang diharuskan meniru langkah wali kota membeli mobil baru buatan siswa SMK untuk dipergunakan sebagai kendaraan dinasnya.
Pasalnya, selain demi satu irama dan keseragaman dengan pemimpinnya, untuk Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) Solo sudah dianggarkan dana pembelian mobil baru. "Kalau harus memilih, kami lebih baik memilih menunggu mobil bekas kepala dinas yang memang akan diberikan kepada kami. Mobil itu sudah teruji," ungkapnya.
Sekadar diketahui, mobil karya para siswa SMK 2 Surakarta boleh dibilang berhasil mencuri perhatian publik. Bahkan, Wali Kota Solo Joko Widodo kepincut dan mengganti mobil dinasnya dengan karya putra daerah itu.
Bahkan, anggota DPR pun mulai tertarik. Politikus Senayan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Hendrawan Supratikno siap memborong mobil tersebut. Asal dibuat dulu roadmap yang jelas, karena kalau tidak hanya sekadar impian.
Sementara itu Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Joko Sutrisno mengatakan, izin konstruksi mobil sudah dipegang oleh Kemendikbud. Memang masih diperlukan uji emisi, namun tidak menjadi syarat penting. Karena, pada tahap awal ini mobil SMK itu masih terus didistribusikan ke kabupaten/kota yang tidak mementingkan izin uji emisi.
Sambil menunggu izin emisi tersebut, pihaknya sudah mendistribusikan mobil yang dinamakan Esemka Rajawali itu ke berbagai pemerintah daerah. Seperti ke Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Bandung.
Pihaknya juga sedang menjajaki pihak terkait untuk menjadikan mobil SMK ini menjadi kendaraan dinas bagi para pejabat lainnya.
"Mengganti mobil, nanti dulu. Uji kelayakan mobil Esemka itu belum teruji. Selain itu, kami tidak ada alokasi anggaran buat beli mobil," jelas anggota DPRD Solo dari Fraksi Partai Golkar, Jaswadi di Solo, Rabu (4/1/2012).
Dia mengungkapkan, bila harus memilih dirinya lebih condong ke mobil bekas kepala dinas dibandingkan harus memakai mobil Esemka Rajawali. Menurut Jaswadi, berbeda dengan para kepala dinas yang diharuskan meniru langkah wali kota membeli mobil baru buatan siswa SMK untuk dipergunakan sebagai kendaraan dinasnya.
Pasalnya, selain demi satu irama dan keseragaman dengan pemimpinnya, untuk Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) Solo sudah dianggarkan dana pembelian mobil baru. "Kalau harus memilih, kami lebih baik memilih menunggu mobil bekas kepala dinas yang memang akan diberikan kepada kami. Mobil itu sudah teruji," ungkapnya.
Sekadar diketahui, mobil karya para siswa SMK 2 Surakarta boleh dibilang berhasil mencuri perhatian publik. Bahkan, Wali Kota Solo Joko Widodo kepincut dan mengganti mobil dinasnya dengan karya putra daerah itu.
Bahkan, anggota DPR pun mulai tertarik. Politikus Senayan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Hendrawan Supratikno siap memborong mobil tersebut. Asal dibuat dulu roadmap yang jelas, karena kalau tidak hanya sekadar impian.
Sementara itu Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Joko Sutrisno mengatakan, izin konstruksi mobil sudah dipegang oleh Kemendikbud. Memang masih diperlukan uji emisi, namun tidak menjadi syarat penting. Karena, pada tahap awal ini mobil SMK itu masih terus didistribusikan ke kabupaten/kota yang tidak mementingkan izin uji emisi.
Sambil menunggu izin emisi tersebut, pihaknya sudah mendistribusikan mobil yang dinamakan Esemka Rajawali itu ke berbagai pemerintah daerah. Seperti ke Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Bandung.
Pihaknya juga sedang menjajaki pihak terkait untuk menjadikan mobil SMK ini menjadi kendaraan dinas bagi para pejabat lainnya.
()