Antisipasi Kelangkaan Gas LPG Bupati Agus Ambo Djiwa Lakukan Pengawasan
Senin, 30 Maret 2020 - 15:51 WIB
Antisipasi Kelangkaan Gas LPG Bupati Agus Ambo Djiwa Lakukan Pengawasan
A
A
A
PASANGKAYU - Pasangkayu saat ini sedang masa tanggap darurat Covid-19. Sejumlah langkah pencegahan dilakukan oleh Pemkab melalui Gugus Tugas COVID-19, termasuk upaya mengantisipasi kelangkaan gas LPG 3 Kg (melon) dan bahan pangan lainnya.
Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa menyampaikan, bahwa bagi para konsumen LPG 3 Kg (melon) wajib menyertakan kartu keluarga (KK) saat melakukan pembelian. Ini untuk menghindari pembelian secara massal oleh satu orang tertentu.
“Masyarakat yang mau membeli LPG 3 Kg, wajib menyertakan KK. Agar tidak terjadi kelangkaan. Kami juga dengan pihak Kepolisian dan TNI aktif melakukan pengawasan dan pementauan ketersediaan bahan sembako. Serta mengantisipasi adanya penimbunan” tegas Agus saat menyampaikan laporan ke Gubernur Sulbar via vidioconfrence, Senin, (30/3/2020).
Kendati begitu, lanjut Agus, untuk mengantisipasi kelangkaan bahan makan selama empat bulan kedepan, pihaknya telah menginstruksikan semua Kepala Desa untuk memanfaatkan lahan kosong. Menanam umbi-umbian, pisang, jagung, sayur-sayuran, dan tanaman sebagai sumber bahan pokok lainnya.
“Saya akan mengeluarkan edaran untuk para kepala desa memanfaatkan lahan kosong, mengantisipasi kelangkaan bahan pangan,” terangnya.
Terkait upaya pencegahan Covid-19, Bupati Agus menyampaikan pihaknya masih terus melakukan pembatasan akses masuk di perbatasan Pasangkayu. Untuk kapal asing yang bersandar di pelabuhan Tanjung Baku, pihaknya telah menetapkan standar opresianal prosedur (SOP).
“Jadi untuk kapal asing yang bersandar, kami tidak biarkan ABK nya turun ke dermaga, tapi nanti tim perusahaan yang kesana dan menyetok kebutuhan mereka. Para ABK juga kami screening,” jelas bupati dua periode itu.
Dilaporkannya juga jumlah orang dalam pemantauan (OPD) di Pasangkayu hingga saat ini mencapai 95 orang, namun dinyatakan selesai pemantauan sebanyak 12 orang sehingga tersisa OPD sebanyak 83 orang.
“Saat ini kami memiliki alat pelindung diri sebanyak 77 set dan rapid test sebanyak 300 buah. Jadi kami telah melakukan semua upaya pencegahan yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat,” pungkasnya.
Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa menyampaikan, bahwa bagi para konsumen LPG 3 Kg (melon) wajib menyertakan kartu keluarga (KK) saat melakukan pembelian. Ini untuk menghindari pembelian secara massal oleh satu orang tertentu.
“Masyarakat yang mau membeli LPG 3 Kg, wajib menyertakan KK. Agar tidak terjadi kelangkaan. Kami juga dengan pihak Kepolisian dan TNI aktif melakukan pengawasan dan pementauan ketersediaan bahan sembako. Serta mengantisipasi adanya penimbunan” tegas Agus saat menyampaikan laporan ke Gubernur Sulbar via vidioconfrence, Senin, (30/3/2020).
Kendati begitu, lanjut Agus, untuk mengantisipasi kelangkaan bahan makan selama empat bulan kedepan, pihaknya telah menginstruksikan semua Kepala Desa untuk memanfaatkan lahan kosong. Menanam umbi-umbian, pisang, jagung, sayur-sayuran, dan tanaman sebagai sumber bahan pokok lainnya.
“Saya akan mengeluarkan edaran untuk para kepala desa memanfaatkan lahan kosong, mengantisipasi kelangkaan bahan pangan,” terangnya.
Terkait upaya pencegahan Covid-19, Bupati Agus menyampaikan pihaknya masih terus melakukan pembatasan akses masuk di perbatasan Pasangkayu. Untuk kapal asing yang bersandar di pelabuhan Tanjung Baku, pihaknya telah menetapkan standar opresianal prosedur (SOP).
“Jadi untuk kapal asing yang bersandar, kami tidak biarkan ABK nya turun ke dermaga, tapi nanti tim perusahaan yang kesana dan menyetok kebutuhan mereka. Para ABK juga kami screening,” jelas bupati dua periode itu.
Dilaporkannya juga jumlah orang dalam pemantauan (OPD) di Pasangkayu hingga saat ini mencapai 95 orang, namun dinyatakan selesai pemantauan sebanyak 12 orang sehingga tersisa OPD sebanyak 83 orang.
“Saat ini kami memiliki alat pelindung diri sebanyak 77 set dan rapid test sebanyak 300 buah. Jadi kami telah melakukan semua upaya pencegahan yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat,” pungkasnya.
(atk)
