Dewan Usulkan Lockdown Diberlakukan di Jawa Barat
Kamis, 26 Maret 2020 - 17:28 WIB
Dewan Usulkan Lockdown Diberlakukan di Jawa Barat
A
A
A
BANDUNG - Ketua DPRD Jawa Barat Taufik Hidayat menyampaikan usulan pemberlakuan lockdown skala lokal di wilayah Provinsi Jawa Barat untuk menekan potensi penyebaran virus Corona (COVID-19).
Usulan tersebut disampaikan Taufik dalam rapat yang diikuti Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan pimpinan fraksi DPRD Jabar di Gedung Sate Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (26/3/2020).
Menurutnya, lockdown skala lokal perlu diterapkan mengingat banyaknya warga Jabar di Jakarta yang pulang kampung.
"Seperti di Pantura, termasuk daerah selatan. Pemerintah pusat sebetulnya sudah menyampaikan mudik dilarang, tapi 14 hari di rumah itu tetap saja jalan-jalan, masih ke mal. Banyak warga yang belum mengerti," ungkap Taufik.
Menanggapi usulan tersebut, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan akan mendiskusikan usulan tersebut dengan pemerintah pusat. Pasalnya, kebijakan lockdown merupakan kewenangan pemerintah pusat.
"Kita diskusikan dengan pemerintah pusat, apakah masukan-masukan dari Pemprov Jabar bisa dipertimbangkan," ujarnya.
Meski begitu, gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu mengakui, melonjaknya jumlah orang dalam pemantauan (ODP) di Jabar karena banyaknya warga Jabar di Jakarta yang pulang kampung.
"Jadi problem hari ini ODP melonjak karena orang-orang yang harusnya tinggal di Jakarta malah pulang ke daerahnya seperti mudik, nah ini yang menjadi kendala besar sehingga kita akan lakukan sebuah tindakan yang lebih preventif," tandasnya.
Usulan tersebut disampaikan Taufik dalam rapat yang diikuti Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan pimpinan fraksi DPRD Jabar di Gedung Sate Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (26/3/2020).
Menurutnya, lockdown skala lokal perlu diterapkan mengingat banyaknya warga Jabar di Jakarta yang pulang kampung.
"Seperti di Pantura, termasuk daerah selatan. Pemerintah pusat sebetulnya sudah menyampaikan mudik dilarang, tapi 14 hari di rumah itu tetap saja jalan-jalan, masih ke mal. Banyak warga yang belum mengerti," ungkap Taufik.
Menanggapi usulan tersebut, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan akan mendiskusikan usulan tersebut dengan pemerintah pusat. Pasalnya, kebijakan lockdown merupakan kewenangan pemerintah pusat.
"Kita diskusikan dengan pemerintah pusat, apakah masukan-masukan dari Pemprov Jabar bisa dipertimbangkan," ujarnya.
Meski begitu, gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu mengakui, melonjaknya jumlah orang dalam pemantauan (ODP) di Jabar karena banyaknya warga Jabar di Jakarta yang pulang kampung.
"Jadi problem hari ini ODP melonjak karena orang-orang yang harusnya tinggal di Jakarta malah pulang ke daerahnya seperti mudik, nah ini yang menjadi kendala besar sehingga kita akan lakukan sebuah tindakan yang lebih preventif," tandasnya.
(zil)
