Kota Bekasi Tiadakan Car Free Day Selama Dua Pekan
Minggu, 15 Maret 2020 - 11:38 WIB
Kota Bekasi Tiadakan Car Free Day Selama Dua Pekan
A
A
A
BEKASI - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi membuat keputusan baru terkait dengan penyelenggaraan, Car Free Day (CFD) atau hari bebas kendaraan bermotor untuk pencegahan Corona. Kini, Pemkot Bekasi membuat keputusan untuk meniadakan CFD selama dua pekan pada, 15 Maret dan 20 Maret 2020.
"Kegiatan CFD kami tiadakan selama dua pekan untuk mencegah penyebaran Corona," ujar Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono kepada wartawan, Sabtu, 14 Maret 2020 malam. Keputusan itu diambil setelah rapat dengan Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan sejumlah dinas.
Menurut dia, kebijakan ini untuk mengrasionalisasi kondisi keselamatan nasional. Apalagi, World Health Organization (WHO) atau organisasi kesehatan dunia sudah mengubah status virus Corona dari Public Health Emergency of International Concern menjadi Pandemi. (Baca: Waspada Corona, Kota/Kabupaten Bekasi Liburkan Sekolah hingga 31 Maret)
Untuk mengambil keputusan yang lebih kongkrit lagi, Pemkot Bekasi berencana terus mengadakan rapat bersama dengan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Rapat dengar pendapat itu akan mengambil keputusan atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh WHO.
"Kegiatan CFD kami tiadakan selama dua pekan untuk mencegah penyebaran Corona," ujar Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono kepada wartawan, Sabtu, 14 Maret 2020 malam. Keputusan itu diambil setelah rapat dengan Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan sejumlah dinas.
Menurut dia, kebijakan ini untuk mengrasionalisasi kondisi keselamatan nasional. Apalagi, World Health Organization (WHO) atau organisasi kesehatan dunia sudah mengubah status virus Corona dari Public Health Emergency of International Concern menjadi Pandemi. (Baca: Waspada Corona, Kota/Kabupaten Bekasi Liburkan Sekolah hingga 31 Maret)
Untuk mengambil keputusan yang lebih kongkrit lagi, Pemkot Bekasi berencana terus mengadakan rapat bersama dengan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Rapat dengar pendapat itu akan mengambil keputusan atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh WHO.
(whb)
