Tanggulangi Karhutla, Gubernur Sumsel Kucurkan Rp37 Miliar

PALEMBANG - Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel) menyiapkan dana bantuan Rp37 miliar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Bantuan ini merupakan bukti keseriusan Gubernur Sumsel Herman Deru menanggulangi karhutla di 9 daerah rawan di wilayahnya.

Sembilan daerah itu yakni Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Ilir (OI), Musi Banyuasin (Muba), Banyuasin, Muaraenim, Musi Rawas, Musi Rawas Utara (Muratara), Pali, dan Ogan Komering Ulu (OKU).“Kebijakan menyiapkan anggaran hanya satu dari sekian banyak strategi yang sudah disiapkannya mengantisipasi karhutla di Sumsel,” kata Herman Deru saat membuka acara Sosialisasi Penegakan Hukun Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Direktorat Penegakan Hukum Pidana Mabes Polri di Hotel Aryaduta, Palembang, Selasa (10/3/2020).
Strategi lainnya yakni membangun komitmen bersama gubernur, bupati, wali kota se-Sumsel untuk bersinergi dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla. Kemudian membentuk tim terpadu pencegahan dan pengendalian Karhutla dengan SK Gubernur.

"Saya juga sediakan Rp5 miliar untuk kabupaten/ kota saya. Tapi kegunaannya untuk apa saya tunggu. Ini saya gelontorkan untuk pencegahan Karhutla," ujarnya.

Mekanismenya, sembilan kabupaten tersebut harus mengajukan dulu dan akan diverifikasi tim khusus. Misalnya alat-alat apa saja yang akan mereka beli untuk pencegahan karhutla atau kegiatan apa yang akan mereka gelar di wilayah masing-masing. Dari pengajuan itu akan diverifikasi lagi mana saja yang menjadi prioritas.

Agar Karhutla tidak terjadi lagi tahun ini, sejumlah strategi lain juga dilakukan. Yakni melaksanakan evaluasi ketaatan dan membangun komitmen tiap unit usaha sektor perkebunan. Termasuk menetapkan status siaga lebih awal sesuai perkembangan cuaca sesuai BMKG dengan pembentukan satgas. " Ada juga pembuatan sodetan sungai di wilayah Ogan Ilir," tambahnya.

Berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan telah dilakukan sekuat tenaga dengan mengerahkan ribuan personel gabungan. Mereka itu terdiri dari personel BPBD 102 orang, TNI 1.000 personel, Polri 205, Pol PP 50, dan personel tambahan 1.665 orang. "Kita juga kerahkan water bombing menggunakan 12 helikopter, 2 pesawat Cessna Caravan, 6 pesawat TMC dan 106.494.00 liter air," bebernya.

Di tempat yang sama Dirjen Gakkum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan, penegakan hukum ini bagian kerjasama pihaknya dengan instrumen lain. Menurutnya, penegakan hukum menjadi wujud komitmen sebuah negara.

"Karena kekayaan SDA ini harus digunakan untuk sebaik-baiknya kemakmuran rakyat. Presiden sering mengingatkan kita oal upaya pencegahan dan penegakan hukum secara tegas yang harus dilakukan baik secara adminiatratif, perdata atau pidana," jelasnya.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa kerugian yang diakibatkan karhutla sepanjang 2019 mencapai Rp72,95 triliun. Karhutla juga diprediksi mengganggu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan persepsi global terhadap produk minyak sawit asal Indonesia.

"Untuk mengatasi permalasahan karhutla ini kami sudah melakukan berbagai tindakan baik pada perorangan maupun koorporasi. Pak Presiden pun serius dengan hal ini. Salah satunya dengan mengumpulkan gubernur dan BNPB di Sentul dan Istana Negara," jelasnya.

Bentuk keseriusan lainnya yakni diterbitkannya Inpres No 3/2020 tentang penanganan Karhutla agar mengefektifkan upaya Gakkum. Selain Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo dan Dirjen Gakkum KLHK RI Rasio Ridho Sani, acara sosialisasi itu juga dihadiri Kasatgas Sumber Daya Alam Lintas Negara Kejagung Erna Normawati Putri Widodoa, dan Direktur Penegakan Hukum Pidana Ditjen Gakkum KLHK Yazid Nurhuda.