Kepala BPBD DKI Jakarta Mundur, DPRD Singgung soal Kinerja
Rabu, 26 Februari 2020 - 22:30 WIB
Kepala BPBD DKI Jakarta Mundur, DPRD Singgung soal Kinerja
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiono menilai mundurnya Subedjo dari jabatan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak mempengaruhi penanganan bencana banjir yang terjadi di Ibu Kota.
"Kan ada penggantinya. Dia (Subedjo) juga sudah mau pensiun," kata Mujiono saat dihuhungi, Rabu (26/2/2020). (Baca juga: Setelah Kadis Perumahan Rakyat, Kini Kepala BPBD DKI Mengundurkan Diri)
Ia menilai BPBD DKI Jakarta selama ini belum memiliki kinerja yang baik. Khususnya dalam early warning sytem (EWS) atau sistem peringatan dini kejadian bencana. Sistem pelaporan saat ini masih manual yang kemudian dikumpulkan di kelurahan atau kecamatan. Selanjutnya baru dilaporkan ke tingkat Balai Kota.
Politisi Demokrat itu meminta Pemprov DKI mencontoh aplikasi Pancen A SIKK yang digunakan BPBD Kabupaten Magelang. (Baca juga: Mundurnya Pejabat Tinggi DKI Dinilai karena Buruknya Komunikasi Gubernur Anies)
"Kejadian apa dan di mana yang akan berlangsung terlaporkan di sistem ini. Seperti saat Gunung Merapi meletus, aplikasi ini memberikan laporan ke mana harus evakuasi dan harus apa," tukasnya.
DIberitakan sebelumnya, Kepala BPBD DKI Jakarta, Subejo, mengundurkan diri di tengah bencana banjir melanda DKI Jakarta. Namun pengunduran diri Subejo bukan karena banjir yang kerap melanda Ibu Kota beberapa hari terakhir. ). (Baca: Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Mengundurkan Diri)
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir mengatakan, sejak Senin, 24 Februari 2020 lalu, Subejo tidak lagi menjabat sebagai Kepala BPBD DKI Jakarta. Menurutnya, yang bersangkutan mengundurkan diri dan memilih untuk menjadi Widyaiswara.
"Kan ada penggantinya. Dia (Subedjo) juga sudah mau pensiun," kata Mujiono saat dihuhungi, Rabu (26/2/2020). (Baca juga: Setelah Kadis Perumahan Rakyat, Kini Kepala BPBD DKI Mengundurkan Diri)
Ia menilai BPBD DKI Jakarta selama ini belum memiliki kinerja yang baik. Khususnya dalam early warning sytem (EWS) atau sistem peringatan dini kejadian bencana. Sistem pelaporan saat ini masih manual yang kemudian dikumpulkan di kelurahan atau kecamatan. Selanjutnya baru dilaporkan ke tingkat Balai Kota.
Politisi Demokrat itu meminta Pemprov DKI mencontoh aplikasi Pancen A SIKK yang digunakan BPBD Kabupaten Magelang. (Baca juga: Mundurnya Pejabat Tinggi DKI Dinilai karena Buruknya Komunikasi Gubernur Anies)
"Kejadian apa dan di mana yang akan berlangsung terlaporkan di sistem ini. Seperti saat Gunung Merapi meletus, aplikasi ini memberikan laporan ke mana harus evakuasi dan harus apa," tukasnya.
DIberitakan sebelumnya, Kepala BPBD DKI Jakarta, Subejo, mengundurkan diri di tengah bencana banjir melanda DKI Jakarta. Namun pengunduran diri Subejo bukan karena banjir yang kerap melanda Ibu Kota beberapa hari terakhir. ). (Baca: Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Mengundurkan Diri)
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir mengatakan, sejak Senin, 24 Februari 2020 lalu, Subejo tidak lagi menjabat sebagai Kepala BPBD DKI Jakarta. Menurutnya, yang bersangkutan mengundurkan diri dan memilih untuk menjadi Widyaiswara.
(thm)
