Mundurnya Pejabat Tinggi DKI Dinilai karena Buruknya Komunikasi Gubernur Anies
Rabu, 26 Februari 2020 - 20:02 WIB
Mundurnya Pejabat Tinggi DKI Dinilai karena Buruknya Komunikasi Gubernur Anies
A
A
A
JAKARTA - Mundurnya beberapa pejabat tinggi eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dinilai karena buruknya komunikasi antara Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dengan para pejabat perangkat daerah. Hal itu diungkapkan pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah.
"Mundurnya pejabat itu karena banyak tekanan. Harusnya Gubernur menjalin komunikasi secara intens dengan pejabat itu untuk mendengar kesulitan dalam mengerjakan program-programnya," kata Trubus saat dihubungi, Rabu (26/2/2020).
Trubus menjelaskan, banyak program dan kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang tidak bisa dicerna oleh para pejabat perangkat daerah terkait. Seperti misalnya penanganan banjir yang Gubernur Anies sendiri belum juga menjelaskan bagaimana langkah konkretnya. Termasuk dengan pembangunan DP 0 Rupiah yang masih sepi dan pembangunannya tidak sesuai target tahunan.
Sayangnya, Gubernur Anies begitu percaya dengan kemampuan para pejabat tersebut dan tidak mau mendengarkan keluhan atau kesulitannya. Para pejabat itu pun, lanjut Trubus enggan menceritakan kesulitannya dan justru mencari cara bagaimana supaya membuat 'asal bapak senang'.
"Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) juga kerap menekan kerja pejabat. Itu saya dengar dari sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta," ungkapnya. (Baca: Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Mengundurkan Diri)
Trubus berharap Gubernur Anies perbaiki komunikasi dengan pejabat tinggi di lingkungannya dan mendengarkan langsung keluh kesah dari pelaksanaan program-programnya. (Baca: Setelah Kadis Perumahan Rakyat, Kini Kepala BPBD DKI Mengundurkan Diri)
Dia berharap agar di sisa waktu kepemimpinan, Gubernur Anies bersama para pejabat tinggi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mampu melaksanakan semua program-programnya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Gubernur Anies ini tipe yang kalau pejabat tidak sanggup melaksanakan programnya ya mundur. Pengin semuanya berjalan sempurna. Tapi tidak menempatkan orang sesuai kapasitasnya. Ini yang harus jadi catatan," ucapnya
"Mundurnya pejabat itu karena banyak tekanan. Harusnya Gubernur menjalin komunikasi secara intens dengan pejabat itu untuk mendengar kesulitan dalam mengerjakan program-programnya," kata Trubus saat dihubungi, Rabu (26/2/2020).
Trubus menjelaskan, banyak program dan kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang tidak bisa dicerna oleh para pejabat perangkat daerah terkait. Seperti misalnya penanganan banjir yang Gubernur Anies sendiri belum juga menjelaskan bagaimana langkah konkretnya. Termasuk dengan pembangunan DP 0 Rupiah yang masih sepi dan pembangunannya tidak sesuai target tahunan.
Sayangnya, Gubernur Anies begitu percaya dengan kemampuan para pejabat tersebut dan tidak mau mendengarkan keluhan atau kesulitannya. Para pejabat itu pun, lanjut Trubus enggan menceritakan kesulitannya dan justru mencari cara bagaimana supaya membuat 'asal bapak senang'.
"Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) juga kerap menekan kerja pejabat. Itu saya dengar dari sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta," ungkapnya. (Baca: Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Mengundurkan Diri)
Trubus berharap Gubernur Anies perbaiki komunikasi dengan pejabat tinggi di lingkungannya dan mendengarkan langsung keluh kesah dari pelaksanaan program-programnya. (Baca: Setelah Kadis Perumahan Rakyat, Kini Kepala BPBD DKI Mengundurkan Diri)
Dia berharap agar di sisa waktu kepemimpinan, Gubernur Anies bersama para pejabat tinggi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mampu melaksanakan semua program-programnya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Gubernur Anies ini tipe yang kalau pejabat tidak sanggup melaksanakan programnya ya mundur. Pengin semuanya berjalan sempurna. Tapi tidak menempatkan orang sesuai kapasitasnya. Ini yang harus jadi catatan," ucapnya
(whb)
