Dinilai Intervensi, Ketua Umum KNPI Protes Bupati Banggai
Rabu, 19 Februari 2020 - 21:28 WIB
Dinilai Intervensi, Ketua Umum KNPI Protes Bupati Banggai
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum KNPI, Haris Pertama memprotes keras sikap Bupati Banggai, Sulawesi Tengah, Herwin Yatim yang dinilai mengabaikan konflik para pemuda di daerahnya. Sebagai kepala daerah, Bupati Banggai seharusnya bisa melihat secara bijak terkait dengan konflik para pemuda yang tergabung dalam organisasi KNPI.
"Bupati Banggai kami anggap abai dalam meredam konflik para pemuda di wilayahnya, khususnya yang tergabung dalam wadah KNPI," kata Haris dalam keterangan persnya yang diterima SINDOnews, Rabu (19/2/2020).
Apalagi ada statement bahwa ketua KNPI harus dari para perangkat kerjanya, seperti camat dan pejabat lainnya. Haris pun mempertanyakan statement bupati tersebut.
Haris mengaku siap mengadu data. Ia yakin bupati itu tidak mengerti tentang KNPI. "Mungkin pernah jadi pengurus, tapi belum tentu memahami situasi kepemudaan yang ada," ungkapnya.
Kekesalan Haris semakin memuncak tatkala bupati itu menyebut bahwa KNPI yang sah adalah KNPI Fajri. Padahal jelas secara administrasi bahwa KNPI di bawah komandonya adalah yang sah berdasarkan hasil Kongres Bogor.
Haris menambahkan bahwa sikap bupati Banggai bagian dari intervensi dunia kepemudaan di dalam KNPI dengan menunjuk anak buahnya atau orang pilihannya sebagai ketua DPD KNPI Kabupaten Banggai. "Harusnya bupati tahu KNPI ini tidak bisa digunakan jadi alat politik untuk kepentingan dia dalam Pilkada, akan rusak pemuda Banggai nantinya," tandasnya.
"Bupati Banggai kami anggap abai dalam meredam konflik para pemuda di wilayahnya, khususnya yang tergabung dalam wadah KNPI," kata Haris dalam keterangan persnya yang diterima SINDOnews, Rabu (19/2/2020).
Apalagi ada statement bahwa ketua KNPI harus dari para perangkat kerjanya, seperti camat dan pejabat lainnya. Haris pun mempertanyakan statement bupati tersebut.
Haris mengaku siap mengadu data. Ia yakin bupati itu tidak mengerti tentang KNPI. "Mungkin pernah jadi pengurus, tapi belum tentu memahami situasi kepemudaan yang ada," ungkapnya.
Kekesalan Haris semakin memuncak tatkala bupati itu menyebut bahwa KNPI yang sah adalah KNPI Fajri. Padahal jelas secara administrasi bahwa KNPI di bawah komandonya adalah yang sah berdasarkan hasil Kongres Bogor.
Haris menambahkan bahwa sikap bupati Banggai bagian dari intervensi dunia kepemudaan di dalam KNPI dengan menunjuk anak buahnya atau orang pilihannya sebagai ketua DPD KNPI Kabupaten Banggai. "Harusnya bupati tahu KNPI ini tidak bisa digunakan jadi alat politik untuk kepentingan dia dalam Pilkada, akan rusak pemuda Banggai nantinya," tandasnya.
(poe)
