Pemkab Pangandaran Anggarkan Rp1 Miliar untuk Verifikasi dan Validasi DTKS

PARIGI - Pemerintah Kabupaten Pangandaran mengalokasikan anggaran Rp1 miliar untuk program verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari APBD tahun 2020.

Program tersebut dilaksanakan di Bidang Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Pangandaran.

Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengatakan, jumlah Kepala Keluarga (KK) yang masuk pada DTKS se Kabupaten Pangandaran tercatat 43.181. "Untuk menangani 43.181 KK di DTKS Pemkab Pangandaran merekrut petugas pencacah data sebanyak 182 orang," kata Jeje.

Jeje menambahkan, 182 petugas pencacah data tersebut disebar di 10 Kecamatan yang disebar se Kabupaten Pangandaran. "Setiap satu petugas pencacah memverifikasi 250 KK yang masuk di DTKS," tambahnya.

Sementara Kepala Bidang Sosial di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Dewi Sundari mengatakan, sebelumnya pendaftar pencacah DTKS sebanyak 240.

"Kami sudah melaksanakan seleksi DTKS, dari 240 pendaftar yang mengikuti tes hanya 221 orang dan yang lulus hanya 182 orang," kata Dewi.

Untuk teknis pelaksanaan kegiatan pendataan verifikasi dan validasi bakal dilaksanakan sejak bulan Maret hingga April 2020. "Honorarium untuk petugas pencacah DTKS dianggarkan Rp5000 per Kepala Keluarga," tambahnya.

Secara teknis pelaksanaan program verifikasi dan validasi DTKS dikerjasamakan dengan BPS dan Disdukcapil. "Petugas pencacah DTKS bakal menggunakan aplikasi siks-droid," papar Dewi.

Berikut jumlah petugas pencacah DTKS disetiap Kecamatan se Kabupaten Pangandaran.

Kecamatan Cijulang 12, Kecamatan Cigugur 15, Kecamatan Cimerak 21, Kecamatan Kalipucang 13, Kecamatan Langkaplancar 26, Kecamatan Mangunjaya 15, Kecamatan Padaherang 33, Kecamatan Pangandaran 16, Kecamatan Parigi 22 dan Kecamatan Sidamulih 10.