Bupati Jayapura Beri Apresiasi Fungsi Kontrol BPK
Jum'at, 13 Desember 2019 - 20:56 WIB
Bupati Jayapura Beri Apresiasi Fungsi Kontrol BPK
A
A
A
SENTANI - Bupati Kabupaten Jayapura, Mathius Awoitauw mengapresiasi fungsi kontrol Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Papua sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat.
“ Terima kasih karena telah melihat kami pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan di masing-masing daerah,” ujar Bupati Jayapura dalam sambutan saat mewakili seluruh Bupati dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DPTT) oleh BPK-RI Perwakilan Papua yang digelar, Selasa 10 Desember 2019.
Dikatakan, dengan adanya pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan tertentu pada setiap Pemkab maka BPK telah memberikan pelajaran yang berharga bagi pemda untuk dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
Begitu juga dengan sistim kontrol yang dilakukan BPK terahadap pemda, dimana dengan adanya sistim tersebut maka akan sangat membantu setiap pemda untuk dapat terus meningkatkan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat.
“Dengan demikian hal itu akan melengkapi pekerjaan kami di daerah dan dengan promosi yang diberikan oleh BPK maka pelayanan public menjadi hal mendasar yang harus dikerjakan dengan baik,” ungkap Awoitauw.
Dalam penilaian, kata Bupati Jayapura, Papua menjadi satu wilayah yang masih rendah dalam berbagai hal, oleh karena itu dengan membangun kerjasama bersama BPK maka hal itu akan memacu setiap pemda terus proaktif untuk membangun lebih baik.
Sementara itu, Kepala BPK-RI Perwakilan Papua, Paula Hendry Simatupang mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan kepada setiap pemerintah daerah bertujuan untuk memastikan bahwa program-progran utama dari pemerintah benar-benar dilaksanakan, contohnya seperti bidang kesehatan dan pendidikan usia dua belas tahun.
Menurut dia, melalui pemeriksanaan juga berujuan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan serta pelindungan agar dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.
Dari hasil pemeriksaan memang ada beberapa pemda yang belum dapat memaksimalkan kinerja di bidang pendidikan dan kesehatan, namun dengan adanya hasil yang diserahkan langsung pada setiap kepala daerah maka hal itu dapat menjadi motivasi guna membenahi setiap bidang agar lebih baik lagi.
“Hari ini ada 3 kabupaten yang dinilai LHP dan 3 kabupaten pemeriksaan dengan tujuan tertentu, kemudian 10 kabupaten lainnya masih daam tahapan pemeriksaan, salah satunya tentang otsus.” tandasnya.
“ Terima kasih karena telah melihat kami pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan di masing-masing daerah,” ujar Bupati Jayapura dalam sambutan saat mewakili seluruh Bupati dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DPTT) oleh BPK-RI Perwakilan Papua yang digelar, Selasa 10 Desember 2019.
Dikatakan, dengan adanya pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan tertentu pada setiap Pemkab maka BPK telah memberikan pelajaran yang berharga bagi pemda untuk dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
Begitu juga dengan sistim kontrol yang dilakukan BPK terahadap pemda, dimana dengan adanya sistim tersebut maka akan sangat membantu setiap pemda untuk dapat terus meningkatkan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat.
“Dengan demikian hal itu akan melengkapi pekerjaan kami di daerah dan dengan promosi yang diberikan oleh BPK maka pelayanan public menjadi hal mendasar yang harus dikerjakan dengan baik,” ungkap Awoitauw.
Dalam penilaian, kata Bupati Jayapura, Papua menjadi satu wilayah yang masih rendah dalam berbagai hal, oleh karena itu dengan membangun kerjasama bersama BPK maka hal itu akan memacu setiap pemda terus proaktif untuk membangun lebih baik.
Sementara itu, Kepala BPK-RI Perwakilan Papua, Paula Hendry Simatupang mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan kepada setiap pemerintah daerah bertujuan untuk memastikan bahwa program-progran utama dari pemerintah benar-benar dilaksanakan, contohnya seperti bidang kesehatan dan pendidikan usia dua belas tahun.
Menurut dia, melalui pemeriksanaan juga berujuan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan serta pelindungan agar dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.
Dari hasil pemeriksaan memang ada beberapa pemda yang belum dapat memaksimalkan kinerja di bidang pendidikan dan kesehatan, namun dengan adanya hasil yang diserahkan langsung pada setiap kepala daerah maka hal itu dapat menjadi motivasi guna membenahi setiap bidang agar lebih baik lagi.
“Hari ini ada 3 kabupaten yang dinilai LHP dan 3 kabupaten pemeriksaan dengan tujuan tertentu, kemudian 10 kabupaten lainnya masih daam tahapan pemeriksaan, salah satunya tentang otsus.” tandasnya.
(atk)
