Bupati Jayapura: Dana Kampung Akan Dihentikan Jika Kepala Kampung Lebih Suka ke Kota
A
A
A
SENTANI - Bupati Jayapura Mathius Awoitauw menegaskan, pihaknya tidak akan menurunkan Alokasi Dana Kampung (ADK) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) ke kampung apabila kepala kampungnya lebih suka tinggal di kota.
Lebih lanjut dikatakan Mathius Awoitauw, kepala kampung dipilih oleh masyarakat, sehingga kepala kampung wajib bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan sebagai pemimpin masyarakat di setiap kampung.
“Kalau kepala kampung tinggal di kota, bagaimana bisa tahu apa yang dikeluhkan masyarakatnya di kampung,” ujar Bupati Awoitauw saat ditemui di Sentani, Kamis (5/12/2019).
Bupati menceritakan, sewaktu kunjungan ke Wilayah Pembangunan IV, khususnya di distrik Kaureh, masyarakat melaporkan tiga kepala kampungnya selalu berada di kota.
“Bisa sampai satu tahun di kota, ini hal yang luar biasa. Bagaiamana dengan pertanggung-jawaban anggaran pembangunan melalui ADD dan ADK yang diterima,” kata Bupati.
Untuk itu, Bupati menegaskan kepada pihak distrik setempat untuk segera melakukan kroscek terhadap kinerja para Kepala Kampung yang sering tinggal dikota tanpa memperhatikan masyarakat di Kampung.
“Kita tunggu laporan pemerintah distrik, apabila hal tersebut benar adanya, maka ADD dan ADK akan kita dihentikan sementara waktu,” jelasnya.
Sementara itu, kepala Distrik Kaureh, Najamudin mengatakan, pihaknya selalu melakukan koordinasi dengan Pemerintah kampung terkait pengelolaan anggaran yang bersumber daru ADD maupun ADK.
“Sebagai pimpinan distrik sudah sering kami beri teguran, tetapi masih saja tidak diperdulikan,” pungkasnya.
Lebih lanjut dikatakan Mathius Awoitauw, kepala kampung dipilih oleh masyarakat, sehingga kepala kampung wajib bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan sebagai pemimpin masyarakat di setiap kampung.
“Kalau kepala kampung tinggal di kota, bagaimana bisa tahu apa yang dikeluhkan masyarakatnya di kampung,” ujar Bupati Awoitauw saat ditemui di Sentani, Kamis (5/12/2019).
Bupati menceritakan, sewaktu kunjungan ke Wilayah Pembangunan IV, khususnya di distrik Kaureh, masyarakat melaporkan tiga kepala kampungnya selalu berada di kota.
“Bisa sampai satu tahun di kota, ini hal yang luar biasa. Bagaiamana dengan pertanggung-jawaban anggaran pembangunan melalui ADD dan ADK yang diterima,” kata Bupati.
Untuk itu, Bupati menegaskan kepada pihak distrik setempat untuk segera melakukan kroscek terhadap kinerja para Kepala Kampung yang sering tinggal dikota tanpa memperhatikan masyarakat di Kampung.
“Kita tunggu laporan pemerintah distrik, apabila hal tersebut benar adanya, maka ADD dan ADK akan kita dihentikan sementara waktu,” jelasnya.
Sementara itu, kepala Distrik Kaureh, Najamudin mengatakan, pihaknya selalu melakukan koordinasi dengan Pemerintah kampung terkait pengelolaan anggaran yang bersumber daru ADD maupun ADK.
“Sebagai pimpinan distrik sudah sering kami beri teguran, tetapi masih saja tidak diperdulikan,” pungkasnya.
(akn)