Banjir Masih PR Besar, DPRD Dukung Anggaran untuk Normalisasi Sungai
Kamis, 05 Desember 2019 - 07:01 WIB
Banjir Masih PR Besar, DPRD Dukung Anggaran untuk Normalisasi Sungai
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menilai penanggulangan banjir masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar Pemerintahan Anies Baswedan. Untuk itu, Dewan mendukung alokasi anggaran untuk keberlanjutan normalisasi sungai maupun situ dan waduk.
Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 di Gedung DPRD, Rabu, 4 Desember 2019.
Juru bicara Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, mengatakan, selama dua tahun ini fraksinya tidak melihat progres program pengendalian banjir di Ibu Kota. "Fraksi PDIP meminta agar program lanjutan normalisasi 13 sungai dilakukan. Termasuk Sodetan Kali Ciliwung ke BKT, waduk, dan dinding air laut," kata Jhonny.
Juru bicara Fraksi PKS Mohammad Arifin, juga menuturkan banyak kali dan waduk tidak berfungsi untuk mengendalikan air larian pada musim hujan. Untuk itu, fraksinya mendukung usaha Pemprov DKI Jakarta terus melakukan normalisasi waduk/setu dan kali dalam menghadapi musim penghujan ini.
"Waduk yang mengalami penyempitan dan tidak berfungsi agar segera dilakukan normalisasi. Seperti Situ Rawa Bandung, dan Waduk Pondok Ranggon. Perlu didorong multi fungsi, tidak hanya sebagai resapan air," ungkapnya.
Sementara, anggota Fraksi Golkar Judistira Hermawan mendorong Pemprov DKI untuk terus menerus berkordinasi dengan Balai Besar Ciliwung Cisadane, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam rangka melakukan normalisasi Kali Ciliwung dan Kali Pesanggrahan.
"Fraksi Golkar juga mendorong agar setiap dinas dan badan terkait agar selalu berkoordinasi dengan RT/RW dan kelurahan dalam upaya penanganan banjir dengan memanfaatkan tanah milik Pemprov DKI untuk digunakan sebagai daerah resapan air, danau dan setu sesuai dengan kebutuhan wilayah tersebut," jelasnya.
Anggota Fraksi PKB-PPP, Yusuf, menyebutkan, program pengendalian banjir prinsip utamanya adalah kemampuan mengendalikan sumber daya air agar tidak banjir di musim hujan dan tidak kekeringan di musim kemarau, seperti yang dialami masyarakat Jakarta pada umumnya. Untuk itu, usaha Fraksi PKB-PPP terus mengingatkan betapa pentingnya memenuhi target luasan ruang terbuka biru yang terdiri atas waduk, situ, danau, dan embung.
Berdasarkan catatan, pada tahun ini dari 10 waduk yang diagendakan tapi baru tiga waduk yang bisa diselesaikan. Tidak terselesaikan seluruh target waduk tersebut tentunya kurang mendukung upaya pengendalian banjir di wilayah Jakarta. "Program naturalisasi di sungai Ciliwung juga harus segera dilaksanakan," pungkasnya.
Menanggapi pandangan fraksi-fraksi tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan, pihaknya terus meningkatkan upaya pengendalian banjir, baik melalui pendekatan adaptasi berupa naturalisasi sungai/waduk, pembangunan waduk dan tanggul laut, maupun pendekatan mitigasi dengan melibatkan RT/RW serta kelurahan dalam pengembangan drainase vertik. Termasuk integrasi pengembangan ruang terbuka biru di lokasi ruang terbuka hijau.
"Kami terus berkoordinasi dan mendukung program pemerintah pusat dalam mengoptimalkan kapasitas badan air yang ada," tukasnya.
Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 di Gedung DPRD, Rabu, 4 Desember 2019.
Juru bicara Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, mengatakan, selama dua tahun ini fraksinya tidak melihat progres program pengendalian banjir di Ibu Kota. "Fraksi PDIP meminta agar program lanjutan normalisasi 13 sungai dilakukan. Termasuk Sodetan Kali Ciliwung ke BKT, waduk, dan dinding air laut," kata Jhonny.
Juru bicara Fraksi PKS Mohammad Arifin, juga menuturkan banyak kali dan waduk tidak berfungsi untuk mengendalikan air larian pada musim hujan. Untuk itu, fraksinya mendukung usaha Pemprov DKI Jakarta terus melakukan normalisasi waduk/setu dan kali dalam menghadapi musim penghujan ini.
"Waduk yang mengalami penyempitan dan tidak berfungsi agar segera dilakukan normalisasi. Seperti Situ Rawa Bandung, dan Waduk Pondok Ranggon. Perlu didorong multi fungsi, tidak hanya sebagai resapan air," ungkapnya.
Sementara, anggota Fraksi Golkar Judistira Hermawan mendorong Pemprov DKI untuk terus menerus berkordinasi dengan Balai Besar Ciliwung Cisadane, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam rangka melakukan normalisasi Kali Ciliwung dan Kali Pesanggrahan.
"Fraksi Golkar juga mendorong agar setiap dinas dan badan terkait agar selalu berkoordinasi dengan RT/RW dan kelurahan dalam upaya penanganan banjir dengan memanfaatkan tanah milik Pemprov DKI untuk digunakan sebagai daerah resapan air, danau dan setu sesuai dengan kebutuhan wilayah tersebut," jelasnya.
Anggota Fraksi PKB-PPP, Yusuf, menyebutkan, program pengendalian banjir prinsip utamanya adalah kemampuan mengendalikan sumber daya air agar tidak banjir di musim hujan dan tidak kekeringan di musim kemarau, seperti yang dialami masyarakat Jakarta pada umumnya. Untuk itu, usaha Fraksi PKB-PPP terus mengingatkan betapa pentingnya memenuhi target luasan ruang terbuka biru yang terdiri atas waduk, situ, danau, dan embung.
Berdasarkan catatan, pada tahun ini dari 10 waduk yang diagendakan tapi baru tiga waduk yang bisa diselesaikan. Tidak terselesaikan seluruh target waduk tersebut tentunya kurang mendukung upaya pengendalian banjir di wilayah Jakarta. "Program naturalisasi di sungai Ciliwung juga harus segera dilaksanakan," pungkasnya.
Menanggapi pandangan fraksi-fraksi tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan, pihaknya terus meningkatkan upaya pengendalian banjir, baik melalui pendekatan adaptasi berupa naturalisasi sungai/waduk, pembangunan waduk dan tanggul laut, maupun pendekatan mitigasi dengan melibatkan RT/RW serta kelurahan dalam pengembangan drainase vertik. Termasuk integrasi pengembangan ruang terbuka biru di lokasi ruang terbuka hijau.
"Kami terus berkoordinasi dan mendukung program pemerintah pusat dalam mengoptimalkan kapasitas badan air yang ada," tukasnya.
(thm)
