2020, Penanganan Kemacetan Masih Jadi Prioritas Pemprov DKI
Selasa, 03 Desember 2019 - 22:01 WIB
2020, Penanganan Kemacetan Masih Jadi Prioritas Pemprov DKI
A
A
A
JAKARTA - Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan pidato Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 sebesar Rp87,95 triliun. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk penyediaan transportasi massal dalam rangka penanggulangan kemacetan dan penugasan beberapa proyek infrastruktur.
Anies mengatakan, APBD DKI Jakarta 2020 tetap difokuskan pada implementasi program-program strategis yang dirincikan dalam Kegiatan Strategis Daerah (KSD). KSD ini disusun sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Jadi program-program strategis yang kita sebut juga sebagai KSD itu akan terus kita laksanakan di tahun 2020 ini. Kita bersyukur, beberapa program strategis itu disepakati bersama dengan baik, termasuk misalnya terkait dengan air dan lain-lain. Jadi kita berharap semua KSD itu nanti bisa dilaksanakan (secara berkesinambungan)," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (3/12).
Anies menjelaskan, total RAPBD 2020 sebesar Rp87,95 triliun atau meningkat sebesar 1,22% dibandingkan dengan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp86,89 triliun. Pendapatan daerah tahun 2020 direncanakan sebesar Rp82,19 triliun atau meningkat 9,60% dibandingkan APBD Perubahan 2019 sebesar Rp74,99 triliun.
Rencana pendapatan daerah tersebut diharapkan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp57,56 triliun, dana perimbangan sebesar Rp21,61 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp3,01 triliun.
Rencana PAD diharapkan diperoleh dari pajak daerah sebesar Rp50,17 triliun, retribusi daerah sebesar Rp755,75 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp750,00 miliar, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp5,88 triliun.
Menurut Anies, untuk mengoptimalkan angka tersebut, ada beberapa kebijakan pendapatan daerah yang harus ditingkatkan. Di antaranya, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah; peningkatan pelayanan retribusi daerah; kebijakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Pengelolaan dana perimbangan yang difokuskan pada percepatan penyaluran dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Dana perimbangan mengalami sedikit peningkatan, khususnya dari dana alokasi khusus nonfisik.
Sementara itu dana bagi hasil mengalami penurunan. Penurunan ini memperkuat argumentasi perlunya Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan PAD. Peningkatan lain-lain pendapatan daerah yang difokuskan pada koordinasi pencairan hibah MRT sesuai naskah perjanjian pemberian hibah (NPPH) dan hibah dari Jasa Raharja.
Sedangkan untuk kebijakan belanja daerah, diarahkan antara lain dengan menitikberatkan pada pencapaian target RPJMD Tahun 2017-2022, serta pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib pelayanan non-dasar termasuk urusan pilihan; mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan; memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan; mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional.
"Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk, antara lain subsidi pangan, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan. Mengalokasikan kegiatan yang dianggarkan melalui skema tahun jamak yang telah menjadi komitmen bersama; dan mengalokasikan anggaran dalam rangka kampanye pengurangan polusi serta peningkatan pariwisata melalui penyelenggaraan even internasional Formula E," ujar Anies.
Pada bagian akhir dari penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2020, Anies menyebutkan bahwa penerimaan pembiayaan pada 2020 direncanakan sebesar Rp5,76 triliun berasal dari SILPA 2019 yang diproyeksikan mencapai Rp5,50 triliun, serta penerimaan pinjaman untuk proyek MRT sebesar Rp260,15 miliar.
Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp8,34 triliun yang dialokasikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka untuk penyediaan transportasi massal, penanggulangan kemacetan dan penugasan beberapa proyek infrastruktur di antaranya penyediaan hunian DP 0 (nol) Rupiah, serta pemberian pinjaman daerah dan pembayaran utang pokok.
"Saya berharap penjelasan ini dapat membantu memperlancar pembahasan pada rapat-rapat Fraksi dan Komisi, sehingga Dewan dapat mempertimbangkan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ini, untuk disetujui menjadi Perda," jelasnya.
Sementara itu, Anggota Badan Anggaran (Bagggar) DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua menuturkan, ketika menyusun rencana kerja perangkat daerah (RKPD) tahunan sebagai dasar RAPBD itu semuanya sudah sesuai dengan RPJMD, hanya saja ada beberapa prioritas. Menurutnya, apabila visi-misinya Maju Kotanya dan Bahagia Warganya, Pemprov DKI Jakarta harus bisa memprioritaskan kegiatan sektor menengah ke bawah.
Seperti misalnya peningkatan daerah kumuh melalui peningkatan saranan dan prasarana. Sehingga, lanjut Inggard, masyarakat bisa hidup sehat dan bahagia. Kemudian, pembenahan kantor-kantor kegiatan di masyarakat, baik kantor RW, lurah ataupun kecamatan. "Nah itu harus diaktifkan ditingkatkan. Masyarakat harus diperdayakan untuk mencapai maju kotanya bahagia warganya," ucapnya.
Anies mengatakan, APBD DKI Jakarta 2020 tetap difokuskan pada implementasi program-program strategis yang dirincikan dalam Kegiatan Strategis Daerah (KSD). KSD ini disusun sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Jadi program-program strategis yang kita sebut juga sebagai KSD itu akan terus kita laksanakan di tahun 2020 ini. Kita bersyukur, beberapa program strategis itu disepakati bersama dengan baik, termasuk misalnya terkait dengan air dan lain-lain. Jadi kita berharap semua KSD itu nanti bisa dilaksanakan (secara berkesinambungan)," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (3/12).
Anies menjelaskan, total RAPBD 2020 sebesar Rp87,95 triliun atau meningkat sebesar 1,22% dibandingkan dengan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp86,89 triliun. Pendapatan daerah tahun 2020 direncanakan sebesar Rp82,19 triliun atau meningkat 9,60% dibandingkan APBD Perubahan 2019 sebesar Rp74,99 triliun.
Rencana pendapatan daerah tersebut diharapkan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp57,56 triliun, dana perimbangan sebesar Rp21,61 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp3,01 triliun.
Rencana PAD diharapkan diperoleh dari pajak daerah sebesar Rp50,17 triliun, retribusi daerah sebesar Rp755,75 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp750,00 miliar, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp5,88 triliun.
Menurut Anies, untuk mengoptimalkan angka tersebut, ada beberapa kebijakan pendapatan daerah yang harus ditingkatkan. Di antaranya, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah; peningkatan pelayanan retribusi daerah; kebijakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Pengelolaan dana perimbangan yang difokuskan pada percepatan penyaluran dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Dana perimbangan mengalami sedikit peningkatan, khususnya dari dana alokasi khusus nonfisik.
Sementara itu dana bagi hasil mengalami penurunan. Penurunan ini memperkuat argumentasi perlunya Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan PAD. Peningkatan lain-lain pendapatan daerah yang difokuskan pada koordinasi pencairan hibah MRT sesuai naskah perjanjian pemberian hibah (NPPH) dan hibah dari Jasa Raharja.
Sedangkan untuk kebijakan belanja daerah, diarahkan antara lain dengan menitikberatkan pada pencapaian target RPJMD Tahun 2017-2022, serta pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib pelayanan non-dasar termasuk urusan pilihan; mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan; memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan; mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional.
"Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk, antara lain subsidi pangan, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan. Mengalokasikan kegiatan yang dianggarkan melalui skema tahun jamak yang telah menjadi komitmen bersama; dan mengalokasikan anggaran dalam rangka kampanye pengurangan polusi serta peningkatan pariwisata melalui penyelenggaraan even internasional Formula E," ujar Anies.
Pada bagian akhir dari penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2020, Anies menyebutkan bahwa penerimaan pembiayaan pada 2020 direncanakan sebesar Rp5,76 triliun berasal dari SILPA 2019 yang diproyeksikan mencapai Rp5,50 triliun, serta penerimaan pinjaman untuk proyek MRT sebesar Rp260,15 miliar.
Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp8,34 triliun yang dialokasikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka untuk penyediaan transportasi massal, penanggulangan kemacetan dan penugasan beberapa proyek infrastruktur di antaranya penyediaan hunian DP 0 (nol) Rupiah, serta pemberian pinjaman daerah dan pembayaran utang pokok.
"Saya berharap penjelasan ini dapat membantu memperlancar pembahasan pada rapat-rapat Fraksi dan Komisi, sehingga Dewan dapat mempertimbangkan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ini, untuk disetujui menjadi Perda," jelasnya.
Sementara itu, Anggota Badan Anggaran (Bagggar) DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua menuturkan, ketika menyusun rencana kerja perangkat daerah (RKPD) tahunan sebagai dasar RAPBD itu semuanya sudah sesuai dengan RPJMD, hanya saja ada beberapa prioritas. Menurutnya, apabila visi-misinya Maju Kotanya dan Bahagia Warganya, Pemprov DKI Jakarta harus bisa memprioritaskan kegiatan sektor menengah ke bawah.
Seperti misalnya peningkatan daerah kumuh melalui peningkatan saranan dan prasarana. Sehingga, lanjut Inggard, masyarakat bisa hidup sehat dan bahagia. Kemudian, pembenahan kantor-kantor kegiatan di masyarakat, baik kantor RW, lurah ataupun kecamatan. "Nah itu harus diaktifkan ditingkatkan. Masyarakat harus diperdayakan untuk mencapai maju kotanya bahagia warganya," ucapnya.
(whb)
