Ketua DPRD DKI: APBD 2023 Fokus Penanganan Banjir dan Kemacetan
Senin, 31 Oktober 2022 - 08:24 WIB
loading...
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. Foto: Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengingatkan jajarannya terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) tahun 2023 harus fokus terhadap penanganan banjir hingga antisipasi resesi. Diketahui DPRD DKI bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI mulai membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2023 pada 31 Oktober hingga 3 November 2022.
"Kepada jajaran DPRD DKI Jakarta saya telah mengingatkan bahwa setiap anggaran kegiatan pemerintah di tahun depan harus fokus menuntaskan dua masalah besar Jakarta, yakni banjir dan kemacetan. Kemudian pemulihan ekonomi serta antisipasi menghadapi resesi. Tidak ada lagi program kerja khayalan, semua harus tepat sasaran sesuai dengan kajian, inventarisir kebutuhan, hingga kondisi dilapangan," tulis Pras sapaan akrabnya dalam laman Instagram @prasetyoedimarsudi dikutip, Senin (31/10/2022). Baca juga: PKB: APBD DKI Diprioritaskan untuk Pembangunan Masyarakat
"Usai menerima usulan KUA-PPAS, kita akan melakukan sinkronisasi kegiatan belanja dengan skala prioritas kebutuhan warga yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dalam Rapat Banggar bersama Eksekutif/TAPD mulai hari ini 31 Oktober sampai dengan 3 November mendatang," imbuhnya.
Pria yang biasa disapa Pras ini mengatakan, peningkatan dalam sejumlah proyeksi pendapatan. Hal itu membuat TAPD DKI mengusulkan anggaran Rp85,57 Triliun kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI.
"Secara garis besar terjadi peningkatan sejumlah proyeksi pendapatan, sehingga besaran kebijakan umum APBD tahun 2023 yang diusulkan kepada Badan Anggaran DPRD DKI mencapai Rp85,5 triliun," ucap Pras.
"Kepada jajaran DPRD DKI Jakarta saya telah mengingatkan bahwa setiap anggaran kegiatan pemerintah di tahun depan harus fokus menuntaskan dua masalah besar Jakarta, yakni banjir dan kemacetan. Kemudian pemulihan ekonomi serta antisipasi menghadapi resesi. Tidak ada lagi program kerja khayalan, semua harus tepat sasaran sesuai dengan kajian, inventarisir kebutuhan, hingga kondisi dilapangan," tulis Pras sapaan akrabnya dalam laman Instagram @prasetyoedimarsudi dikutip, Senin (31/10/2022). Baca juga: PKB: APBD DKI Diprioritaskan untuk Pembangunan Masyarakat
"Usai menerima usulan KUA-PPAS, kita akan melakukan sinkronisasi kegiatan belanja dengan skala prioritas kebutuhan warga yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dalam Rapat Banggar bersama Eksekutif/TAPD mulai hari ini 31 Oktober sampai dengan 3 November mendatang," imbuhnya.
Pria yang biasa disapa Pras ini mengatakan, peningkatan dalam sejumlah proyeksi pendapatan. Hal itu membuat TAPD DKI mengusulkan anggaran Rp85,57 Triliun kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI.
"Secara garis besar terjadi peningkatan sejumlah proyeksi pendapatan, sehingga besaran kebijakan umum APBD tahun 2023 yang diusulkan kepada Badan Anggaran DPRD DKI mencapai Rp85,5 triliun," ucap Pras.
Lihat Juga :
