Soal Khilafah, Wapres: NKRI Sudah Kesepakatan, Tidak Bisa Diganti
Senin, 25 November 2019 - 00:34 WIB
Soal Khilafah, Wapres: NKRI Sudah Kesepakatan, Tidak Bisa Diganti
A
A
A
YOGYAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma"ruf Amin mengajak umat muslim untuk meneladani Rasulullah SAW. Hal ini merupakan momentum perubahan dari jahiliyah menjadi masyarakat yang memiliki aturan dan bisa membedakan yang baik dan yang buruk.
Begitu juga dengan perubahan bernegara yang dilakukan dengan kesepakatan. Seperti halnya Indonesia menjadi NKRI dengan Pancasila yang merupakan hasil kesepakatan.
"NKRI kesepakatan jadi jangan dirubah hasil kesepakatan itu," terangnya dihadapan jamaah di Ndalem Habib Hilal Alhaidid di Minggiran, Mantrojeron, Yogyakarta Minggu (24/11/2019).
Untuk itu perubahan bisa dilakukan. Asalkan itu belum disepakati. Begitu juga dengan NKRI dan Pancasila yang sudah merupakan hasil kesepakatan.
"Kita akui khilafah itu Islami, begitu juga ada kerajaan yang Islami, Republik juga Islami. khilafah bukan ditolak di Indonesia namun tertolak, karena menyalahi kesepakatan," katanya.
Ma'ruf Amin melanjutkan, membicarakan khilafah tidak perlu dengan gaya yang keras. Namun tetap proporsional. "Karena tidak mungkin diterima. Kita juga tidak menerima menjadi negara kerajaan Islami karena kesepakatan kita NKRI. Begitu juga khilafah dibawa ke Saudi Arabia akan ditolak," beber mantan Ketua MUI ini.
Dia menegaskan, untuk itu hal yang sudah menjadi kesepakatan tidak boleh diperdebatkan lagi. ”Kalau belum ada kesepakatan silakan. Dilakukan diskusi diperdebatkan untuk perubahan perubahan menuju yang lebih baik," kata dia.
Di era revolusi industri 4.0 saat ini perubahan dituntut cepat. Tidak bisa lagi pola pelan-pelan asal berjalan. "Paradigma lama alon-alon asal kelakon itu sudah ditinggalkan. Kita butuh akselerasi untuk menjadikan Indonesia maju," ucapnya.
Begitu juga dengan perubahan bernegara yang dilakukan dengan kesepakatan. Seperti halnya Indonesia menjadi NKRI dengan Pancasila yang merupakan hasil kesepakatan.
"NKRI kesepakatan jadi jangan dirubah hasil kesepakatan itu," terangnya dihadapan jamaah di Ndalem Habib Hilal Alhaidid di Minggiran, Mantrojeron, Yogyakarta Minggu (24/11/2019).
Untuk itu perubahan bisa dilakukan. Asalkan itu belum disepakati. Begitu juga dengan NKRI dan Pancasila yang sudah merupakan hasil kesepakatan.
"Kita akui khilafah itu Islami, begitu juga ada kerajaan yang Islami, Republik juga Islami. khilafah bukan ditolak di Indonesia namun tertolak, karena menyalahi kesepakatan," katanya.
Ma'ruf Amin melanjutkan, membicarakan khilafah tidak perlu dengan gaya yang keras. Namun tetap proporsional. "Karena tidak mungkin diterima. Kita juga tidak menerima menjadi negara kerajaan Islami karena kesepakatan kita NKRI. Begitu juga khilafah dibawa ke Saudi Arabia akan ditolak," beber mantan Ketua MUI ini.
Dia menegaskan, untuk itu hal yang sudah menjadi kesepakatan tidak boleh diperdebatkan lagi. ”Kalau belum ada kesepakatan silakan. Dilakukan diskusi diperdebatkan untuk perubahan perubahan menuju yang lebih baik," kata dia.
Di era revolusi industri 4.0 saat ini perubahan dituntut cepat. Tidak bisa lagi pola pelan-pelan asal berjalan. "Paradigma lama alon-alon asal kelakon itu sudah ditinggalkan. Kita butuh akselerasi untuk menjadikan Indonesia maju," ucapnya.
(cip)
