Pemkot Depok Dapat Penghargaan, DPRD Sebut Penilaian Riil dari Masyarakat
Kamis, 21 November 2019 - 09:43 WIB
Pemkot Depok Dapat Penghargaan, DPRD Sebut Penilaian Riil dari Masyarakat
A
A
A
DEPOK - Penghargaan kota sehat tertinggi Swasti Saba Wistara 2019 yang diberikan Kemendagri dan Kemenkes kepada Pemkot Depok dianggap kurang tepat. Pasalnya, masih ada puluhan siswa Depok yang terserang virus Hepatitis A.
Kritik itu disampaikan oleh Anggota DPRD Komisi D Kota Depok, Imam Turidi. Kata dia, masih ada warga yang terserang Hepatitis A bahkan berstatus kejadian luar biasa (KLB) parsial.
"Ini artinya pelayanan kesehatan yang masih belum maksimal. Sebab penghargaan dapat mendongkrak naik kelas dalam mutu pelayanan kesehatan," katanya di depok, Jawa Barat, Kamis (21/11/2019).
Meski mengapresiasi penghargaan itu, dia mengingatkan, agar dibarengi dengan pelayanan yang baik. Sehingga kasus serupa tidak terjadi.
"Penghargaan baik yang didapat harus diiringi dengan pemeliharaan ketahanan pangan gizi dan kehidupan sosial yang sehat. Jangan sampai daerah yang belum mendapatkan penghargaan malah jauh meninggalkan Kota Depok dalam hal pelayanan mutu kesehatan warga," katanya.
Dia menuturkan, prestasi tertinggi pemerintah adalah dapat pengakuan langsung dari masyarakat bukan secara birokrasi. (Baca juga: Depok Dapat Penghargaan Tertinggi Kota Sehat Swasti Saba Wistara 2019 )
"Kalau masyarakat menilai dan memberikan apresiasi, itu adalah penghargaan yang riil dan tertinggi menurut saya," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Dia mengatakan, tidak ada gunanya penghargaan birokrasi itu dibandingkan penghargaan langsung dari masyarakat. Karena, pemerintah adalah pelayan masyarakat.
"Karena masyarakat tidak akan mendapatkan keuntungan dengan penghargaan. Masyarakat akan jauh lebih beruntung dan memberi apresiasi pelayanan bidang kesehatan makin baik dan pro rakyat," paparnya.
Dia mengungkapkan Swasti Saba Wistara merupakan penghargaan di bidang kesehatan lingkungan yang diberikan kepada kota atau kabupaten yang telah menyelenggarakan tujuh tatanan penilaian.
"Tujuh penilaian tersebut di antaranya tatanan permukiman, sarana dan prasarana umum, tertib lalu lintas dan pelayanan transportasi, industri dan perkantoran sehat, pariwisata sehat, pangan dan gizi, kehidupan masyarakat sehat dan mandiri serta sosial yang sehat," tuturnya.
Kritik itu disampaikan oleh Anggota DPRD Komisi D Kota Depok, Imam Turidi. Kata dia, masih ada warga yang terserang Hepatitis A bahkan berstatus kejadian luar biasa (KLB) parsial.
"Ini artinya pelayanan kesehatan yang masih belum maksimal. Sebab penghargaan dapat mendongkrak naik kelas dalam mutu pelayanan kesehatan," katanya di depok, Jawa Barat, Kamis (21/11/2019).
Meski mengapresiasi penghargaan itu, dia mengingatkan, agar dibarengi dengan pelayanan yang baik. Sehingga kasus serupa tidak terjadi.
"Penghargaan baik yang didapat harus diiringi dengan pemeliharaan ketahanan pangan gizi dan kehidupan sosial yang sehat. Jangan sampai daerah yang belum mendapatkan penghargaan malah jauh meninggalkan Kota Depok dalam hal pelayanan mutu kesehatan warga," katanya.
Dia menuturkan, prestasi tertinggi pemerintah adalah dapat pengakuan langsung dari masyarakat bukan secara birokrasi. (Baca juga: Depok Dapat Penghargaan Tertinggi Kota Sehat Swasti Saba Wistara 2019 )
"Kalau masyarakat menilai dan memberikan apresiasi, itu adalah penghargaan yang riil dan tertinggi menurut saya," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Dia mengatakan, tidak ada gunanya penghargaan birokrasi itu dibandingkan penghargaan langsung dari masyarakat. Karena, pemerintah adalah pelayan masyarakat.
"Karena masyarakat tidak akan mendapatkan keuntungan dengan penghargaan. Masyarakat akan jauh lebih beruntung dan memberi apresiasi pelayanan bidang kesehatan makin baik dan pro rakyat," paparnya.
Dia mengungkapkan Swasti Saba Wistara merupakan penghargaan di bidang kesehatan lingkungan yang diberikan kepada kota atau kabupaten yang telah menyelenggarakan tujuh tatanan penilaian.
"Tujuh penilaian tersebut di antaranya tatanan permukiman, sarana dan prasarana umum, tertib lalu lintas dan pelayanan transportasi, industri dan perkantoran sehat, pariwisata sehat, pangan dan gizi, kehidupan masyarakat sehat dan mandiri serta sosial yang sehat," tuturnya.
(mhd)
