Dari Diskusi Tematik Program KOTAKU, Dua Kawasan Jadi Prioritas
Dari Diskusi Tematik Program KOTAKU, Dua Kawasan Jadi Prioritas
A
A
A
KOTA GORONTALO - Kepala Dinas Perkim Kota Gorontalo Meydi N. Silangen menegaskan tentang skala kawasan KOTAKU di Kelurahan Limba B dan usulan skala kawasan di Kelurahan Talumolo. Program KOTAKU, merupakan salah satu upaya program nasional untuk mencapai target RPJMN 2015-2019, dan dirancang untuk mempertahankan prinsip-prinsip memperkuat peran pemerintah daerah dan memberdayakan masyarakat sebagai bagian gerakan '100-0-100'.
"Kegiatan penataan kawasan kumuh tahun 2019 sangat penting, artinya bagi Pemerintah Kota Gorontalo terkait target yang tertuang dalam RPJMD tahun 2014-2019, dan target penanganan kawasan kumuh sesuai SK Walikota tahun 2017 sebesar 225.27 ha. Secara nasional kegiatan ini, berpengaruh pada pengurangan luasan kawasan kumuh yang menjadi target nasional sebesar 38.431 ha. Upaya penanganan kawasan kumuh ini, sudah dimaulai sejak tahun 2017 kemarin oleh Pemerintah Kota Gorontalo bersama masyarakat yang tergabung dalam pengurus BKM. Bahkan telah berhasil mengurangi luasan kumuh di Kota Gorontalo seluas 142.54 ha, atau (63%) sehingga tahun 2019 luasan kumuh masih tersisa 82.73 ha, ini direncanakan akan tuntas tahun 2019," ujar Novi pada diskusi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), di Gorontalo, Jumat (15/11/19).
Dia menjelaskan, sesuai surat dari Direktur PKP, bahwa Kota Gorontalo tahun 2019 masih mendapatkan alokasi bantuan dana sebesar Rp4 miliar yang diperuntukan di empat kelurahan, di antaranya, Kelurahan Limba B, Siendeng, Donggala dan Kelurahan Dembe I.
Ditargetkan dengan dana tersebut bisa meyelesaikan permasalahan kumuh di Kota Gorontalo. Untuk skala kawasan Limba B tahun 2019 telah selesai tender, dan akan dimulai pelaksanaan pekerjaan termin 20 persen di November tahun ini, alokasi anggaran sesuai nilai kontrak sebesar yakni Rp9 miliar.
"Selanjutnya untuk usulan kegiatan skala kawasan tahun 2020, Pokja PKP akan mempersiapkan beberapa usulan skala kawasan yaitu kawasan Santorini atau kawasan Kelurahan Talumolo, yang hari ini akan di bahas pada sesi diskusi tematik," terang Novi.
Sementara itu Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Aparatur Setda Kota Gorontalo, Abdul Gaffar Dude dalam sambutannya menjelaskan bahwa dalam rangka percepatan pencapaian target 0 hektar kawasan kumuh di tahun 2019, program KOTAKU mengajak para pihak terlibat aktif dalam penanganan kumuh wilayah kumuh.
Pendekatan ini biasa disebut dengan istilah 'kolaborasi'. Kolaborasi di program KOTAKU merupakan sebuah pendekatan yang digunakan, untuk mengoptimalkan peran para pihak dalam penanganan kawasan kumuh, kolaborasi dapat terjadi di seluruh tahapan program baik persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada pelaksanaan keberlanjutan program.
"Untuk itu, penyebaran informasi mengenai bagaimana pelaksanaan program KOTAKU serta capaiannya di wilayah, dampingan harus terus dilakukan secara berkesinambungan dan dilakukan oleh seluruh unsur pembangunan yang ada, agar penanganan kumuh dapat tercapai. Salah satu kegiatan yang akan dilakukan untuk menunjang hal tersebut, adalah pelaksanaan diskusi tematik Pokja PKP," ungkap Gaffar.
Mengenai kegiatan penataan kawasan kumuh di Kelurahan Limba B sangat penting, artinya bagi Pemerintah Kota Gorontalo terkait target yang tertuang dalam RPJMD Kota Gorontalo tahun 2014-2019 dan target penanganan kawasan kumuh sesuai sk walikota tahun 2014 sebesar 159,4 ha. Secara nasional kegiatan ini berpengaruh pada pengurangan luasan kawasan kumuh, yang menjadi target nasional sebesar 38.431 ha. Dari sektor infrastruktur dan penyerapan anggaran, pemerintah pusat sangat berharap Kota Gorontalo bisa secepatnya memanfaatkan anggaran yang telah ditetapkan, pada DIPA Kementrian PUPR. Karena hal ini secara otomatis, dapat mendongkrak capaian progres pengurangan kumuh secara nasional.
"Kawasan Limba B menjadi kawasan yang diprioritaskan oleh Pemerintah Kota Gorontalo, penanganannya karena dari sisi luasan kumuh adalah terluas di Kota Gorontalo, 63,8 ha. Dan dari letaknya yang berada tengah-tengah Kota Gorontalo yang merupakan pusat perdagangan dan jasa. Untuk upaya penanganan ini membutuhkan dana yang cukup besar, dan syukur alhamdulillah Kota Gorontalo mendapat dukungan dana melalui APBN tahun 2019 khususnya dari satker PKP Provinsi Gorontalo," kata Gaffar.
Dukungan anggaran ini menurut Abdul Gaffar merupakan sebuah peluang, sekaligus kesempatan karena tidak semua daerah mendapatkan alokasi dana penanganan kumuh skala kawasan. Saya berharap pada pelaksanaan diskusi tematik, program KOTAKU dengan pembahasan penanganan skala kawasan Limba B dan rencana usulan skala kawasan Talumolo, agar dapat dibahas dengan serius. Sehingga bisa merlahirkan ide-ide dan gagasan yang inovatif," tutup Gaffar.
"Kegiatan penataan kawasan kumuh tahun 2019 sangat penting, artinya bagi Pemerintah Kota Gorontalo terkait target yang tertuang dalam RPJMD tahun 2014-2019, dan target penanganan kawasan kumuh sesuai SK Walikota tahun 2017 sebesar 225.27 ha. Secara nasional kegiatan ini, berpengaruh pada pengurangan luasan kawasan kumuh yang menjadi target nasional sebesar 38.431 ha. Upaya penanganan kawasan kumuh ini, sudah dimaulai sejak tahun 2017 kemarin oleh Pemerintah Kota Gorontalo bersama masyarakat yang tergabung dalam pengurus BKM. Bahkan telah berhasil mengurangi luasan kumuh di Kota Gorontalo seluas 142.54 ha, atau (63%) sehingga tahun 2019 luasan kumuh masih tersisa 82.73 ha, ini direncanakan akan tuntas tahun 2019," ujar Novi pada diskusi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), di Gorontalo, Jumat (15/11/19).
Dia menjelaskan, sesuai surat dari Direktur PKP, bahwa Kota Gorontalo tahun 2019 masih mendapatkan alokasi bantuan dana sebesar Rp4 miliar yang diperuntukan di empat kelurahan, di antaranya, Kelurahan Limba B, Siendeng, Donggala dan Kelurahan Dembe I.
Ditargetkan dengan dana tersebut bisa meyelesaikan permasalahan kumuh di Kota Gorontalo. Untuk skala kawasan Limba B tahun 2019 telah selesai tender, dan akan dimulai pelaksanaan pekerjaan termin 20 persen di November tahun ini, alokasi anggaran sesuai nilai kontrak sebesar yakni Rp9 miliar.
"Selanjutnya untuk usulan kegiatan skala kawasan tahun 2020, Pokja PKP akan mempersiapkan beberapa usulan skala kawasan yaitu kawasan Santorini atau kawasan Kelurahan Talumolo, yang hari ini akan di bahas pada sesi diskusi tematik," terang Novi.
Sementara itu Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Aparatur Setda Kota Gorontalo, Abdul Gaffar Dude dalam sambutannya menjelaskan bahwa dalam rangka percepatan pencapaian target 0 hektar kawasan kumuh di tahun 2019, program KOTAKU mengajak para pihak terlibat aktif dalam penanganan kumuh wilayah kumuh.
Pendekatan ini biasa disebut dengan istilah 'kolaborasi'. Kolaborasi di program KOTAKU merupakan sebuah pendekatan yang digunakan, untuk mengoptimalkan peran para pihak dalam penanganan kawasan kumuh, kolaborasi dapat terjadi di seluruh tahapan program baik persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada pelaksanaan keberlanjutan program.
"Untuk itu, penyebaran informasi mengenai bagaimana pelaksanaan program KOTAKU serta capaiannya di wilayah, dampingan harus terus dilakukan secara berkesinambungan dan dilakukan oleh seluruh unsur pembangunan yang ada, agar penanganan kumuh dapat tercapai. Salah satu kegiatan yang akan dilakukan untuk menunjang hal tersebut, adalah pelaksanaan diskusi tematik Pokja PKP," ungkap Gaffar.
Mengenai kegiatan penataan kawasan kumuh di Kelurahan Limba B sangat penting, artinya bagi Pemerintah Kota Gorontalo terkait target yang tertuang dalam RPJMD Kota Gorontalo tahun 2014-2019 dan target penanganan kawasan kumuh sesuai sk walikota tahun 2014 sebesar 159,4 ha. Secara nasional kegiatan ini berpengaruh pada pengurangan luasan kawasan kumuh, yang menjadi target nasional sebesar 38.431 ha. Dari sektor infrastruktur dan penyerapan anggaran, pemerintah pusat sangat berharap Kota Gorontalo bisa secepatnya memanfaatkan anggaran yang telah ditetapkan, pada DIPA Kementrian PUPR. Karena hal ini secara otomatis, dapat mendongkrak capaian progres pengurangan kumuh secara nasional.
"Kawasan Limba B menjadi kawasan yang diprioritaskan oleh Pemerintah Kota Gorontalo, penanganannya karena dari sisi luasan kumuh adalah terluas di Kota Gorontalo, 63,8 ha. Dan dari letaknya yang berada tengah-tengah Kota Gorontalo yang merupakan pusat perdagangan dan jasa. Untuk upaya penanganan ini membutuhkan dana yang cukup besar, dan syukur alhamdulillah Kota Gorontalo mendapat dukungan dana melalui APBN tahun 2019 khususnya dari satker PKP Provinsi Gorontalo," kata Gaffar.
Dukungan anggaran ini menurut Abdul Gaffar merupakan sebuah peluang, sekaligus kesempatan karena tidak semua daerah mendapatkan alokasi dana penanganan kumuh skala kawasan. Saya berharap pada pelaksanaan diskusi tematik, program KOTAKU dengan pembahasan penanganan skala kawasan Limba B dan rencana usulan skala kawasan Talumolo, agar dapat dibahas dengan serius. Sehingga bisa merlahirkan ide-ide dan gagasan yang inovatif," tutup Gaffar.
(akn)
Explore More