Partai Golkar Diminta Copot A Tohawi dari Ketua Fraksi
Rabu, 13 November 2019 - 17:17 WIB
Partai Golkar Diminta Copot A Tohawi dari Ketua Fraksi
A
A
A
BOGOR - Partai Golkar diminta segera mencopot A Tohawi sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Bogor pasca-pemanggilan yang bersangkutan ke DPD Partai Golkar Jawa Barat, Selasa 12 November 2019. Desakan tersebut disampaikan Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi. Menurut Uchok, Partai Golkar sebagai partai tempat bernaung oknum tersebut harus segera memberikan sanksi terhadap yang bersangkutan.
"Sanksi yang cocok bagi yang bersangkutan adalah dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Fraksi di DPRD Kabupaten Bogor. Karena kalau tetap menjabat bisa saja yang bersangkutan akan mengulangi perbuatannya," kata Uchok kepada SINDOnews, Rabu (13/11/2019).
Karena, kata Uchok, jika tidak diberikan sanksi tegas seperti itu akan membuat preseden buruk bagi partai. Marwah partai, kata dia, telah tercoreng karenanya harus segera dikembalikan dengan pemberian sanksi tegas. (Baca: DPD Golkar Jabar Pastikan Jadwal Pemanggilan A Tohawi Besok)
"Pimpinan DPD Partai Golkar Kabupaten jangan setengah hati dalam mengambil tindakan walaupun terhadap koleganya sendiri. Ini demi nama baik partai," timpal Uchok
Sedangkan menurut Direktur Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor Rahmatullah tindakan tegas harus dilakukan Partai Golkar terhadap kadernya tersebut. (Baca juga: Ketua Fraksi DPRD Kirim Memo ke Pejabat Harus Segera Diberi Sanksi)
Harus ada sanksi yang pantas terhadap kader tersebut agar dapat memberi contoh terhadap kader yang lain. "Tapi ini faktanya kan tidak konsisten menegakan aturan di Golkar itu sendiri terhadap anggotanya. Jadi jangan hanya saling lempar tanggung jawab antara DPD Jawa Barat dengan Kabupaten Bogor, harus ada tindakan tegas misalnya dicopot dari ketua Fraksi," ujarnya.
Pengamat Kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Lisman Manurung menilai, sanksi dari Partai terhadap yang bersangkutan hendaknya terukur dan tidak bertentangan dengan kepatutan. Menurut Lisman, tentu Partai bisa membuat sanksi yang edukatif dan membangun.
Lisman juga menegaskan, cara partai menentukan konsekuensi akan cerminkan kehadiran partai di masyarakat. Ketika membuat keputusan, maka publik akan melihat arah kebijakan partai tersebut.
“Itu jadi pertanyaan publik terhadap partai karena kita berharap partai itu berkompetisi untuk hal yang lebih mudah terukur dan bukan politik identitas atau yang sifatnya jauh dari martabat,” katanya.
Dia mengingatkan, bagi pejabat publik jangan sekali-kali melakukan hal yang menyimpang. Cara partai menyelesaikan masalah yang ada saat ini menjadi etalase bagi publik melihat arah partai tersebut.
“Pesannya harus jadi edukasi pada publik karena banyak yang sudah siapkan diri untuk jadi DPRD, jadi dari sekarang para aktor saat ini mempertontonkan bagaimana cara main yang benar. Masyakarat akan melihat. Kita berharap platform politik semakin benar,” pungkasnya.
Sementara Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Bogor A Tohawi yang dihubungi SINDOnews mengaku telah memenuhi panggilan dari DPD Partai Golkar Jawa Barat pada Selasa 12 November 2019 kemarin.
"Ya saya sudah memenuhi panggilan di DPD Golkar Jawa Barat dan sudah selesai. Hasilnya diserahkan kepada Partai untuk tindakan selanjutnya dalam hal ini DPD Golkar Kabupaten Bogor. Jadi saya serahkan semuanya ke DPD Golkar Kabupaten Bogor," kata Tohawi, Selasa malam 12 November 2019. Namun dia tidak berkomentar soal permintaan pencopotan dirinya sebagai ketua fraksi di DPRD Kabupaten Bogor.
Dihubungi terpisah Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor H Ade Ruhandi mengatakan, DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor punya mekanisme sesuai AD /ART dan peraturan organisasi kalau di dewan ada kode etik jika da anggotanya yang melanggar.
"Kalau anggota Fraksi Partai Golkar korupsi saya akan ajukan untuk pemecatan. Kalau menyangkut hanya memo pribadi sesuai laporan Fraksi ke DPD. Apa sanksinya, ringan atau berat kami harus bentuk tim yang akan diketuai oleh Wakil Ketua DPD Partai Golkar Bidang organisasi . Nah hasil tim itu sanksinya apa itu yang akan diberikan. Jadi tergantung rekom bidang organisasi," tandasnya.
"Sanksi yang cocok bagi yang bersangkutan adalah dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Fraksi di DPRD Kabupaten Bogor. Karena kalau tetap menjabat bisa saja yang bersangkutan akan mengulangi perbuatannya," kata Uchok kepada SINDOnews, Rabu (13/11/2019).
Karena, kata Uchok, jika tidak diberikan sanksi tegas seperti itu akan membuat preseden buruk bagi partai. Marwah partai, kata dia, telah tercoreng karenanya harus segera dikembalikan dengan pemberian sanksi tegas. (Baca: DPD Golkar Jabar Pastikan Jadwal Pemanggilan A Tohawi Besok)
"Pimpinan DPD Partai Golkar Kabupaten jangan setengah hati dalam mengambil tindakan walaupun terhadap koleganya sendiri. Ini demi nama baik partai," timpal Uchok
Sedangkan menurut Direktur Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor Rahmatullah tindakan tegas harus dilakukan Partai Golkar terhadap kadernya tersebut. (Baca juga: Ketua Fraksi DPRD Kirim Memo ke Pejabat Harus Segera Diberi Sanksi)
Harus ada sanksi yang pantas terhadap kader tersebut agar dapat memberi contoh terhadap kader yang lain. "Tapi ini faktanya kan tidak konsisten menegakan aturan di Golkar itu sendiri terhadap anggotanya. Jadi jangan hanya saling lempar tanggung jawab antara DPD Jawa Barat dengan Kabupaten Bogor, harus ada tindakan tegas misalnya dicopot dari ketua Fraksi," ujarnya.
Pengamat Kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Lisman Manurung menilai, sanksi dari Partai terhadap yang bersangkutan hendaknya terukur dan tidak bertentangan dengan kepatutan. Menurut Lisman, tentu Partai bisa membuat sanksi yang edukatif dan membangun.
Lisman juga menegaskan, cara partai menentukan konsekuensi akan cerminkan kehadiran partai di masyarakat. Ketika membuat keputusan, maka publik akan melihat arah kebijakan partai tersebut.
“Itu jadi pertanyaan publik terhadap partai karena kita berharap partai itu berkompetisi untuk hal yang lebih mudah terukur dan bukan politik identitas atau yang sifatnya jauh dari martabat,” katanya.
Dia mengingatkan, bagi pejabat publik jangan sekali-kali melakukan hal yang menyimpang. Cara partai menyelesaikan masalah yang ada saat ini menjadi etalase bagi publik melihat arah partai tersebut.
“Pesannya harus jadi edukasi pada publik karena banyak yang sudah siapkan diri untuk jadi DPRD, jadi dari sekarang para aktor saat ini mempertontonkan bagaimana cara main yang benar. Masyakarat akan melihat. Kita berharap platform politik semakin benar,” pungkasnya.
Sementara Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Bogor A Tohawi yang dihubungi SINDOnews mengaku telah memenuhi panggilan dari DPD Partai Golkar Jawa Barat pada Selasa 12 November 2019 kemarin.
"Ya saya sudah memenuhi panggilan di DPD Golkar Jawa Barat dan sudah selesai. Hasilnya diserahkan kepada Partai untuk tindakan selanjutnya dalam hal ini DPD Golkar Kabupaten Bogor. Jadi saya serahkan semuanya ke DPD Golkar Kabupaten Bogor," kata Tohawi, Selasa malam 12 November 2019. Namun dia tidak berkomentar soal permintaan pencopotan dirinya sebagai ketua fraksi di DPRD Kabupaten Bogor.
Dihubungi terpisah Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor H Ade Ruhandi mengatakan, DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor punya mekanisme sesuai AD /ART dan peraturan organisasi kalau di dewan ada kode etik jika da anggotanya yang melanggar.
"Kalau anggota Fraksi Partai Golkar korupsi saya akan ajukan untuk pemecatan. Kalau menyangkut hanya memo pribadi sesuai laporan Fraksi ke DPD. Apa sanksinya, ringan atau berat kami harus bentuk tim yang akan diketuai oleh Wakil Ketua DPD Partai Golkar Bidang organisasi . Nah hasil tim itu sanksinya apa itu yang akan diberikan. Jadi tergantung rekom bidang organisasi," tandasnya.
(sms)
