KBB Diguyur DAK Rp61 Miliar, Sekolah Rusak Banyak Belum Tertangani
Jum'at, 08 November 2019 - 22:54 WIB
KBB Diguyur DAK Rp61 Miliar, Sekolah Rusak Banyak Belum Tertangani
A
A
A
BANDUNG BARAT - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung Barat (KBB) diguyur Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2019 Rp61 Miliar untuk SD dan SMP. Kuota anggaran tersebut terbagi untuk SD sekitar Rp35,7 miliar, SMP Rp25,8 miliar, termasuk untuk pembangunan ruang kelas baru (RKB), laboratorium, dan rehab ruang kelas.
Kepala Bidang SMP Disdik KBB, Dadang A Sapardan menuturkan, dari total 184 SMP negeri dan swasta termasuk SMP terbuka tidak semuanya mendapatkan bantuan fisik pendidikan dari DAK. Meskipun pihaknya mengusulkan semua kebutuhan perbaikan kelas rusak atau pembangunan baru, namun pemerintah pusat tidak mengabulkan semua usulan.
"Kalau mengusulkan, ya kita mengusulkan sesuai kebutuhan dan fakta kerusakan kelas di lapangan. Tapi kan acuannya kepada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Jadi pada 2019 ini untuk SMP kami hanya dapat 64 paket bantuan SMP dari DAK," kata Dadang saat ditemui di kantornya, Jumat (8/11/2019).
Menurut dia dari 64 paket bantuan DAK itu ada yang satu sekolah mendapat RKB dan rehab, ataupun hanya laboratorium saja. Semuanya bergantung pada Dapodik dan hasil verfak (verifikasi faktual) yang dilakukan oleh pusat.
Pencairan anggaran langsung diberikan ke rekening sekolah setelah proses MoU dan administrasi selesai. Pada akhir Oktober lalu proses pencairan anggaran sudah dilakukan, sehingga saat ini pelaksanaan fisik sedang dilakukan.
"Sekarang ini pengerjaan fisik sedang berlangsung di sekolah-sekolah yang mendapatkan bantuan DAK. Polanya adalah swakelola dan dilakukan oleh Panitia Pembangunan Sekolah (P2S)," sambungnya.
Sementara Kepala Bidang SD Disdik KBB Asep Nirwan menyebutkan, untuk bantuan DAK dari pusat tahun ini ke KBB mengalami penurunan. Kondisi itu jelas berimbas kepada program perbaikan infrastruktur sekolah baik rehan atau bangun baru.
Contohnya untuk di SD, tahun ini yang mendapatkan bantuan DAK hanya sebanyak 110 paket sekolah. Padahal dari total 709 SD negeri dan swasta, sekitar 50%-nya dalam kondisi rusak.
"Untuk intervensi bantuan DAK bagi SD hanya 110 paket, tapi kami berupaya menutupi sekolah yang tidak tercover bantuan seperti dari APBD kabupaten, provinsi, maupun CSR perusahaan," sebutnya.
Kepala Bidang SMP Disdik KBB, Dadang A Sapardan menuturkan, dari total 184 SMP negeri dan swasta termasuk SMP terbuka tidak semuanya mendapatkan bantuan fisik pendidikan dari DAK. Meskipun pihaknya mengusulkan semua kebutuhan perbaikan kelas rusak atau pembangunan baru, namun pemerintah pusat tidak mengabulkan semua usulan.
"Kalau mengusulkan, ya kita mengusulkan sesuai kebutuhan dan fakta kerusakan kelas di lapangan. Tapi kan acuannya kepada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Jadi pada 2019 ini untuk SMP kami hanya dapat 64 paket bantuan SMP dari DAK," kata Dadang saat ditemui di kantornya, Jumat (8/11/2019).
Menurut dia dari 64 paket bantuan DAK itu ada yang satu sekolah mendapat RKB dan rehab, ataupun hanya laboratorium saja. Semuanya bergantung pada Dapodik dan hasil verfak (verifikasi faktual) yang dilakukan oleh pusat.
Pencairan anggaran langsung diberikan ke rekening sekolah setelah proses MoU dan administrasi selesai. Pada akhir Oktober lalu proses pencairan anggaran sudah dilakukan, sehingga saat ini pelaksanaan fisik sedang dilakukan.
"Sekarang ini pengerjaan fisik sedang berlangsung di sekolah-sekolah yang mendapatkan bantuan DAK. Polanya adalah swakelola dan dilakukan oleh Panitia Pembangunan Sekolah (P2S)," sambungnya.
Sementara Kepala Bidang SD Disdik KBB Asep Nirwan menyebutkan, untuk bantuan DAK dari pusat tahun ini ke KBB mengalami penurunan. Kondisi itu jelas berimbas kepada program perbaikan infrastruktur sekolah baik rehan atau bangun baru.
Contohnya untuk di SD, tahun ini yang mendapatkan bantuan DAK hanya sebanyak 110 paket sekolah. Padahal dari total 709 SD negeri dan swasta, sekitar 50%-nya dalam kondisi rusak.
"Untuk intervensi bantuan DAK bagi SD hanya 110 paket, tapi kami berupaya menutupi sekolah yang tidak tercover bantuan seperti dari APBD kabupaten, provinsi, maupun CSR perusahaan," sebutnya.
(wib)
