AKD Terbentuk, DPRD DKI Yakin RAPBD 2020 Selesai Sebelum 30 November
Senin, 21 Oktober 2019 - 18:28 WIB
AKD Terbentuk, DPRD DKI Yakin RAPBD 2020 Selesai Sebelum 30 November
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta telah menyelesaikan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk masa kerja lima tahun ke depan. Pembentukan AKD diumumkan di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, pihaknya bakal mempercepat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2020. Dia mengaku optimistis, RAPBD 2020 bakal tuntas dikebut sesuai tenggat waktu yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagari) yakni 30 November 2019.
"Sekarang kan sudah mulai terbentuk (AKD) ya insya Allah semua keputusan berjalan dengan baik, semaksimal mungkin kita lakukan," kata pria yang biasa disapa Pras ini di DPRD DKI, Senin (21/10/2019).
Adanya pembentukan AKD, maka semua fraksi di DPRD DKI akan memulai pekerjaannya sesuai bidang yang ditentukan.
Selain itu, AKD menjadi salah satu syarat untuk membahas RAPBD DKI Jakarta tahun 2020. Bila pembahasannya molor dari waktu yang ditetapkan, hal ini akan berdampak pada pemangkasaan upah anggota dewan selama enam bulan.
Meskipun begitu, Pras memastikan pembahasan RAPBD ini tak akan dilakukan tergesa-gesa oleh pihaknya demi meminimalisir kesalahan dalam pembahasan anggaran ini. "Ini anggaran murni, ini enggak bisa buru-buru karena engak bagus juga," tuturnya.
Adapun AKD yang dibentuk yakni lima komisi:
Komisi A yang membidangi pemerintahan, diketuai oleh, Mujiyono dari fraksi Partai Demokrat, Wakil ketua Inggard Joshua dari fraksi Gerindra dan Sekretaris Dani Anwar dari PKS.
Komisi B yang mengurusi bidang perekonomian, diketuai oleh: Abdul Azis dari fraksi PKS, Wakil ketua Taufik Azhar dari fraksi Golkar, dan sekretaris komisi Pandapotan dari PDI-P
Komisi C yang bidangi keuangan diketuai oleh, Habib Muhammad dari PAN, Wakil Ketua Rasyidi dari fraksi PDI-P dan skretaris Yusuf dari fraksi PKB-PPP.
Komisi D bagian pembangunan, diketuai oleh, Ida Mahmudah dari Fraksi PDI-P, wakil ketuan, Nova Harivan Paloh dari fraksi Nasdem dan sekretaris Syarif dari fraksi Gerindra
Komisi E bidang kesejahteraan rakyat (kesra) diketuai oleh, Iman Satria dari fraksi Gerindra, Anggara Wicitra dari fraksi PSI dan Johny simanjuntak dari PDI sebagai sekretaris.
Sementara itu, Badan Pembetukan Petaturan Daerah (Bapemperda) diketuai oleh Pantas Nainggolan dari fraksi PDI-P dan Wakil ketua dar PKS yakni Dedi Supriyadi.
Badan kehormatan DPRD DKI diketuai oleh Nawawi dari fraksi Demokrat. Wakil ketua, Oman rakinda dari PAN. Sementara Badan Anggaran dan Badan Musyawarah diketuai oleh Prasetyo Edi Marsudi dari PDIP.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, pihaknya bakal mempercepat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2020. Dia mengaku optimistis, RAPBD 2020 bakal tuntas dikebut sesuai tenggat waktu yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagari) yakni 30 November 2019.
"Sekarang kan sudah mulai terbentuk (AKD) ya insya Allah semua keputusan berjalan dengan baik, semaksimal mungkin kita lakukan," kata pria yang biasa disapa Pras ini di DPRD DKI, Senin (21/10/2019).
Adanya pembentukan AKD, maka semua fraksi di DPRD DKI akan memulai pekerjaannya sesuai bidang yang ditentukan.
Selain itu, AKD menjadi salah satu syarat untuk membahas RAPBD DKI Jakarta tahun 2020. Bila pembahasannya molor dari waktu yang ditetapkan, hal ini akan berdampak pada pemangkasaan upah anggota dewan selama enam bulan.
Meskipun begitu, Pras memastikan pembahasan RAPBD ini tak akan dilakukan tergesa-gesa oleh pihaknya demi meminimalisir kesalahan dalam pembahasan anggaran ini. "Ini anggaran murni, ini enggak bisa buru-buru karena engak bagus juga," tuturnya.
Adapun AKD yang dibentuk yakni lima komisi:
Komisi A yang membidangi pemerintahan, diketuai oleh, Mujiyono dari fraksi Partai Demokrat, Wakil ketua Inggard Joshua dari fraksi Gerindra dan Sekretaris Dani Anwar dari PKS.
Komisi B yang mengurusi bidang perekonomian, diketuai oleh: Abdul Azis dari fraksi PKS, Wakil ketua Taufik Azhar dari fraksi Golkar, dan sekretaris komisi Pandapotan dari PDI-P
Komisi C yang bidangi keuangan diketuai oleh, Habib Muhammad dari PAN, Wakil Ketua Rasyidi dari fraksi PDI-P dan skretaris Yusuf dari fraksi PKB-PPP.
Komisi D bagian pembangunan, diketuai oleh, Ida Mahmudah dari Fraksi PDI-P, wakil ketuan, Nova Harivan Paloh dari fraksi Nasdem dan sekretaris Syarif dari fraksi Gerindra
Komisi E bidang kesejahteraan rakyat (kesra) diketuai oleh, Iman Satria dari fraksi Gerindra, Anggara Wicitra dari fraksi PSI dan Johny simanjuntak dari PDI sebagai sekretaris.
Sementara itu, Badan Pembetukan Petaturan Daerah (Bapemperda) diketuai oleh Pantas Nainggolan dari fraksi PDI-P dan Wakil ketua dar PKS yakni Dedi Supriyadi.
Badan kehormatan DPRD DKI diketuai oleh Nawawi dari fraksi Demokrat. Wakil ketua, Oman rakinda dari PAN. Sementara Badan Anggaran dan Badan Musyawarah diketuai oleh Prasetyo Edi Marsudi dari PDIP.
(mhd)
