Ini Kata Pengamat Soal 14 Program Unggulan Anies Baswedan
Rabu, 16 Oktober 2019 - 04:41 WIB
Ini Kata Pengamat Soal 14 Program Unggulan Anies Baswedan
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga menilai bahwa 14 program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan sangat terlihat dominan program non fisik. Sehingga tidak terlihat atau dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sedikitnya ada empat catatan yang diberikan Nirwono dalam masa kepemimpinan dua tahun Anies. Pertama soal revitalisasi trotoar. Menurutnya, revitalisasi trotoar merupakan program lanjutan yang sudah ada di kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Khususnya dalam menyambut Asian Games.
"Jadi tidak bisa diklaim keberhasilannya, justru rencana kebijakannya yang akan melegalkan PKL di trotoar itu merusak niat awal program revitalisasi untuk mberi kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki, bahkan melanggar aturan hukum UU 38/2004 tentang jalan dan UU 22/2009 tentang lalu lintas angkutan jalan," jelasnya.
Kedua pembangunan taman maju bersama. Kata Nirwono, saat ini justru banyak taman yang existing tidak terawat kemudian di perbaiki dan disebut menjadi Taman Maju Bersama (TMB). Seperti yang terlihat di Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Artinya, tidak banyak penambahan baru dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baru. Sementara masih ada kasus warga yang belum dibayar lahannya yang dibebaskan untuk RTH.
Kemudian yang ketiga masalah pengadaan rumah DP 0 Rupiah. Nirwono justru menyebut
Program DP 0 Rupiah yang dianggap masyarakat paling tidak bermanfaat. Program itu pun berganti nama solusi rumah warga (samawa) dan calon penghuni bukan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) seperti apa yang dijanjikan saat kampanye. Sebab, penghuni diwajibkan berpenghasilan lebih dari tujuh juta dan cicilan 20 tahun.
Hal itu, kata dia, sangat riskan lantaran jabatan Gubernur hanya lima tahun. Belum lagi uang muka yang ditalangi oleh anggaran daerah dan baru ada satu lokasi di Jakarta Timur. Sementara beberapa Rumah Susun Sewa (Rusunawa) dihentikan.
"Keempat yaitu pembangunan aksesibilitas pulau seribu jauh dari kata bhasil, belum ada rencana induk pembangunan kepulauan seribu yang mandiri dan berklanjutan, transportasi yangg handal ke kepulauan seribu, penataan permukiman yang layak, pengeolaan sampah dan penyediaan air bersih dan sanitasi yang memadai. Jadi masih banyak pekerjaan rumah yang diklaim berhasil," jelasnya.
Sedikitnya ada empat catatan yang diberikan Nirwono dalam masa kepemimpinan dua tahun Anies. Pertama soal revitalisasi trotoar. Menurutnya, revitalisasi trotoar merupakan program lanjutan yang sudah ada di kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Khususnya dalam menyambut Asian Games.
"Jadi tidak bisa diklaim keberhasilannya, justru rencana kebijakannya yang akan melegalkan PKL di trotoar itu merusak niat awal program revitalisasi untuk mberi kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki, bahkan melanggar aturan hukum UU 38/2004 tentang jalan dan UU 22/2009 tentang lalu lintas angkutan jalan," jelasnya.
Kedua pembangunan taman maju bersama. Kata Nirwono, saat ini justru banyak taman yang existing tidak terawat kemudian di perbaiki dan disebut menjadi Taman Maju Bersama (TMB). Seperti yang terlihat di Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Artinya, tidak banyak penambahan baru dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baru. Sementara masih ada kasus warga yang belum dibayar lahannya yang dibebaskan untuk RTH.
Kemudian yang ketiga masalah pengadaan rumah DP 0 Rupiah. Nirwono justru menyebut
Program DP 0 Rupiah yang dianggap masyarakat paling tidak bermanfaat. Program itu pun berganti nama solusi rumah warga (samawa) dan calon penghuni bukan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) seperti apa yang dijanjikan saat kampanye. Sebab, penghuni diwajibkan berpenghasilan lebih dari tujuh juta dan cicilan 20 tahun.
Hal itu, kata dia, sangat riskan lantaran jabatan Gubernur hanya lima tahun. Belum lagi uang muka yang ditalangi oleh anggaran daerah dan baru ada satu lokasi di Jakarta Timur. Sementara beberapa Rumah Susun Sewa (Rusunawa) dihentikan.
"Keempat yaitu pembangunan aksesibilitas pulau seribu jauh dari kata bhasil, belum ada rencana induk pembangunan kepulauan seribu yang mandiri dan berklanjutan, transportasi yangg handal ke kepulauan seribu, penataan permukiman yang layak, pengeolaan sampah dan penyediaan air bersih dan sanitasi yang memadai. Jadi masih banyak pekerjaan rumah yang diklaim berhasil," jelasnya.
(mhd)
