Tolak Berikan Informasi kepada Warga, BPN Tangerang Banding ke PTUN
Rabu, 16 Oktober 2019 - 00:19 WIB
Tolak Berikan Informasi kepada Warga, BPN Tangerang Banding ke PTUN
A
A
A
SERANG - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang membawa kasus penolakan pemberian informasi kepada warga Tangerang Suhendar ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang.
Padahal, dalam putusan Komisi Informasi Banten nomor:014/IV/KI BANTEN-PS/2019 tertanggal 3 Juli 2019 menyatakan telah mengabulkan sebagian permohonan informasi yang diminta oleh warga Desa Keranggan Kecamatan Setu, Kabupaten Tangerang tersebut.
Dalam sidang dengan agenda pembuktian dari pihak BPN Tangerang yang diketuai Majelis Hakim PTUN Serang oleh Henriette S Putuhena juga menghadirkan dari Komisi Informasi Banten.
Suhendar mengatakan, bahwa awalnya dia meminta informasi mengenai beberapa hal dari BPN Kabupaten Tangerang. Mulai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan lainnya.
"Ada sekitar 25 yang kami minta, yang dikabulkan hampir sekitar 23 (permohonan informasi)," kata Suhendar usai sidang di PTUN Serang, Selasa 15 Oktober 2019.
Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Pamulang (UNPAM), Tangerang ini menilai ada yang janggal dengan keberatannya Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang untuk memberikan informasi.
"Kalau saya melihat ketika mengajukan banding sebenarnya dia (Kantor Pertanahan) tidak siap dengan paradigma yang lebih transparan. Artinya BPN seharusnya lebih siap dengan permohonan informasi dan tidak melakukan banding," ujarnya
Jika badan publik transparan, lanjut dia, maka tidak perlu lagi ada sengketa di Komisi Informasi. Apalagi melawan putusan yang sudah dikeluarkan oleh KI Banten.
"Itu hak publik. Kalau sampai masuk KI, apalagi 'melawan' putusan yang sudah diberikan KI, maka saya menduga pasti ada sesuatu di sana," ujarnya. (Baca juga: Mafia Tanah Hambat Investasi )
Padahal, dalam putusan Komisi Informasi Banten nomor:014/IV/KI BANTEN-PS/2019 tertanggal 3 Juli 2019 menyatakan telah mengabulkan sebagian permohonan informasi yang diminta oleh warga Desa Keranggan Kecamatan Setu, Kabupaten Tangerang tersebut.
Dalam sidang dengan agenda pembuktian dari pihak BPN Tangerang yang diketuai Majelis Hakim PTUN Serang oleh Henriette S Putuhena juga menghadirkan dari Komisi Informasi Banten.
Suhendar mengatakan, bahwa awalnya dia meminta informasi mengenai beberapa hal dari BPN Kabupaten Tangerang. Mulai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan lainnya.
"Ada sekitar 25 yang kami minta, yang dikabulkan hampir sekitar 23 (permohonan informasi)," kata Suhendar usai sidang di PTUN Serang, Selasa 15 Oktober 2019.
Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Pamulang (UNPAM), Tangerang ini menilai ada yang janggal dengan keberatannya Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang untuk memberikan informasi.
"Kalau saya melihat ketika mengajukan banding sebenarnya dia (Kantor Pertanahan) tidak siap dengan paradigma yang lebih transparan. Artinya BPN seharusnya lebih siap dengan permohonan informasi dan tidak melakukan banding," ujarnya
Jika badan publik transparan, lanjut dia, maka tidak perlu lagi ada sengketa di Komisi Informasi. Apalagi melawan putusan yang sudah dikeluarkan oleh KI Banten.
"Itu hak publik. Kalau sampai masuk KI, apalagi 'melawan' putusan yang sudah diberikan KI, maka saya menduga pasti ada sesuatu di sana," ujarnya. (Baca juga: Mafia Tanah Hambat Investasi )
(mhd)
