Kanwil BPN Sulsel Dorong Palopo Jadi Kota Lengkap Pertama di Indonesia
Kamis, 18 November 2021 - 20:55 WIB
loading...
Wali Kota Palopo, HM Judas Amir menyerahkan sertifikat lahan kepada salah satu masyarakat, Kamis (18/11). Foto: SINDOnews/Chaeruddin
A
A
A
PALOPO - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Bambang Priono, mendorong Kota Palopo menjadi kota lengkap pertama di Indonesia.
Menurut Bambang Priono, Kota Palopo sangat berpeluang menjadi kota lengkap pertama di Indonesia saat ini, di mana dari 48 kelurahan yang ada di Kota Palopo, hanya tersisa tiga kelurahan untuk dilengkapi data bidang tanahnya.
Baca juga:30 Pelaku UKM di Kota Palopo Diberi Pelatihan Peningkatan Kapasitas
"Saya mendapat laporan dari Kepala KPN Palopo, bahwa dari 48 kelurahan yang ada di Kota Palopo ini sebanyak 45 semua bidang tanahnya sudah terpetakan," ujar Bambang Priono.
"Tinggal 3 kelurahan lagi Pak Wali, oleh sebab itu saya mohon dukungan kepada Pak Wali, untuk memerintahkan kepada para camat dan lurah untuk membantu Kantor Pertanahan. Dan mudah-mudahan nanti di tahun 2022 saya akan mendorong Kota Palopo menjadi yang pertama di Indonesia menjadi kota lengkap," tambahnya.
Menurut Kakanwil BPN Sulsel, jika semua bidang tanah yang ada di Kota Palopo ini sudah terpetakan maka sengketa lahan di Kota Palopo nantinya sudah dipastikan tidak ada lagi.
Hal ini diungkapkan, Kakanwil BPN Sulsel, dalam acara Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang diikuti 3 kabupaten kota, yakni Kabupaten Luwu, Kota Palopo dan Luwu Utara, yang dipusatkan di Kota Palopo, Kamis (18/11).
Dirinya menyampaikan, transformasi digitalisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, khususnya di Luwu Raya sudah berjalan baik.
Menurut Bambang Priono, Kota Palopo sangat berpeluang menjadi kota lengkap pertama di Indonesia saat ini, di mana dari 48 kelurahan yang ada di Kota Palopo, hanya tersisa tiga kelurahan untuk dilengkapi data bidang tanahnya.
Baca juga:30 Pelaku UKM di Kota Palopo Diberi Pelatihan Peningkatan Kapasitas
"Saya mendapat laporan dari Kepala KPN Palopo, bahwa dari 48 kelurahan yang ada di Kota Palopo ini sebanyak 45 semua bidang tanahnya sudah terpetakan," ujar Bambang Priono.
"Tinggal 3 kelurahan lagi Pak Wali, oleh sebab itu saya mohon dukungan kepada Pak Wali, untuk memerintahkan kepada para camat dan lurah untuk membantu Kantor Pertanahan. Dan mudah-mudahan nanti di tahun 2022 saya akan mendorong Kota Palopo menjadi yang pertama di Indonesia menjadi kota lengkap," tambahnya.
Menurut Kakanwil BPN Sulsel, jika semua bidang tanah yang ada di Kota Palopo ini sudah terpetakan maka sengketa lahan di Kota Palopo nantinya sudah dipastikan tidak ada lagi.
Hal ini diungkapkan, Kakanwil BPN Sulsel, dalam acara Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang diikuti 3 kabupaten kota, yakni Kabupaten Luwu, Kota Palopo dan Luwu Utara, yang dipusatkan di Kota Palopo, Kamis (18/11).
Dirinya menyampaikan, transformasi digitalisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, khususnya di Luwu Raya sudah berjalan baik.
Lihat Juga :
