Lombok Timur Darurat Kekeringan
Lombok Timur Darurat Kekeringan
A
A
A
LOMBOK TIMUR - Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy akhirnya menetapkan tanggap darurat penanganan bencana kekeringan, sejak 11 September 2019.
Penetapan ini menyusul meluasnya titik kekeringan yang sebelumnya hanya 4 kecamatan menjadi 7 kecamatan dan 37 desa. "Benar, Pak Bupati sudah meningkatkan status penanganan kekeringan dari siaga menjadi tanggap darurat," kata Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lotim, Lalu Rusnan, Senin 29 September 2019.
Status tanggap darurat ini, ungkapnya ditandai dengan kunjungan lapangan. Dia menjelaskan alasan penetapan status tersebut di antaranya, kemarau panjang, debit air yang berkurang dan permintaan air bersih dari warga meningkat. Situasi ini kemudian sebagai dasar kepala daerah menyatakan status kedaruratan itu.
Bersamaan dengan peningkatan status ini, Bupati juga membentuk pos komando tanggap darurat kekeringan yang bertugas melakukan pemantauan, menyusun rencana operasi dan mengajukan berbagai kebutuhan selama masa tanggap darurat.
Kekeringan tak hanya di wilayah yang biasa menjadi langganan kekeringan tiap tahun seperti Kecamatan Jerowaru dan Keruak. Kini meluas hingga 7 kecamatan yaitu Jerowaru, Keruak, Sakra Timur, Suela, Sambelia dan Sembalun. Sedangkan total warga yang terdampak kekeringan mencapai 5.000 kepala keluarga (KK).
Akibat kekeringan ini warga mulai kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari hari. Tak hanya pemerintah daerah, kepedulian pun datang dari berbagai instansi dan komunitas. Mereka menyalurkan air bersih ke warga yang terdampak kekeringan.
Sejak penetapan tanggap darurat, petugas BPBD bersama sejumlah SKPD mulai menyalurkan air bersih ke warga.Tiap hari mereka menerjunkan 12 mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih. "Sebelumnya banyak pihak swasta yang melakukan pendistribusian, sekarang penyaluran air bersih kami tingkatkan untuk menjangkau seluruh warga yang terdampak,” ujarnya.
Pendistribusian ini, lanjut Rusnan dilakukan hingga 90 hari ke depan sampai Desember mendatang, sesuai masa tanggap darurat yaitu 90 hari. Sedangkan puncak kemarau diperkirakan pada Oktober ini. Selain distribusi air bersih, Pemerintah juga membangun sumur bor di sejumlah titik sebagai upaya jangka panjang.
Penetapan ini menyusul meluasnya titik kekeringan yang sebelumnya hanya 4 kecamatan menjadi 7 kecamatan dan 37 desa. "Benar, Pak Bupati sudah meningkatkan status penanganan kekeringan dari siaga menjadi tanggap darurat," kata Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lotim, Lalu Rusnan, Senin 29 September 2019.
Status tanggap darurat ini, ungkapnya ditandai dengan kunjungan lapangan. Dia menjelaskan alasan penetapan status tersebut di antaranya, kemarau panjang, debit air yang berkurang dan permintaan air bersih dari warga meningkat. Situasi ini kemudian sebagai dasar kepala daerah menyatakan status kedaruratan itu.
Bersamaan dengan peningkatan status ini, Bupati juga membentuk pos komando tanggap darurat kekeringan yang bertugas melakukan pemantauan, menyusun rencana operasi dan mengajukan berbagai kebutuhan selama masa tanggap darurat.
Kekeringan tak hanya di wilayah yang biasa menjadi langganan kekeringan tiap tahun seperti Kecamatan Jerowaru dan Keruak. Kini meluas hingga 7 kecamatan yaitu Jerowaru, Keruak, Sakra Timur, Suela, Sambelia dan Sembalun. Sedangkan total warga yang terdampak kekeringan mencapai 5.000 kepala keluarga (KK).
Akibat kekeringan ini warga mulai kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari hari. Tak hanya pemerintah daerah, kepedulian pun datang dari berbagai instansi dan komunitas. Mereka menyalurkan air bersih ke warga yang terdampak kekeringan.
Sejak penetapan tanggap darurat, petugas BPBD bersama sejumlah SKPD mulai menyalurkan air bersih ke warga.Tiap hari mereka menerjunkan 12 mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih. "Sebelumnya banyak pihak swasta yang melakukan pendistribusian, sekarang penyaluran air bersih kami tingkatkan untuk menjangkau seluruh warga yang terdampak,” ujarnya.
Pendistribusian ini, lanjut Rusnan dilakukan hingga 90 hari ke depan sampai Desember mendatang, sesuai masa tanggap darurat yaitu 90 hari. Sedangkan puncak kemarau diperkirakan pada Oktober ini. Selain distribusi air bersih, Pemerintah juga membangun sumur bor di sejumlah titik sebagai upaya jangka panjang.
(cip)
Explore More