Desak Kepala BLUD Raja Ampat Diganti, Pegawai Serahkan 5 Poin Tuntutan
Kamis, 12 September 2019 - 23:19 WIB
Desak Kepala BLUD Raja Ampat Diganti, Pegawai Serahkan 5 Poin Tuntutan
A
A
A
WAISAI - Puluhan pegawai kontrak Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kawasan Konservasi Perairan Daerah (BLUD UPTDKKP) Raja Ampat melakukan aksi pemalangan kantornya di Jalan Yos Sudarso Kimindores Waisai. Aksi itu menuntut Kepala BLUD Raja Ampat segera diganti.
Hal itu disampaikan oleh salah seorang staf pegawai BLUD Matius Hatumale-Saleo. Dia mengatakan, pihaknya mendesak penggantian Kepala BLUD saat ini diganti dengan anak negeri.
"Kami ada buat penegasan, apakah DKP Papua Barat tetap mempertahankan Kepala BLUD sekarang, atau selamatkan konservasi Raja Ampat. Kami beri jangka waktu 1 minggu. Jika tidak direspons, maka kami akan tutup seluruh kawasan hingga ada pemimpin baru yang memahami perasaan anak negeri Raja Ampat," kata Matius di Waisai, Papua, Selasa 10 September 2019.
Dia juga mengatakan, telah membuat lima poin sebagai tuntutan para pegawai. Poin-poin ini menjadi pernyataan sikap dari seluruf staf yang bekerja di kantor BLUD UPTD KKP Kepulauaan Raja Ampat.
"Ini adalah pernyataan sikap kami kepada DKP Papua Barat. Kami harap, pernyataan sikap ini dapat ditindaklanjuti oleh provinsi," katanya.
Berikut lima poin-poin pegawai BLUD UPTD KKP Kepulauaan Raja Ampat:
1. Kepala BLUD Raja Ampat harus diganti anak negeri yang bisa memahami kearifan lokal.
2. Kepala BLUD tidak mampu mensejahterakan seluruh staf selama 2 tahun memimpin.
3. Kepala BLUD tidak mampu kelola kawasan konservasi yang ada di Raja Ampat.
4. Kepala BLUD tidak memahami adat – istiadat yang berada ditengah masyarakat kampung di kawasan konservasi.
5. Bilamana pernyataan sikap tidak ditanggapi dengan serius akan memalang seluruh kawasan konservasi di Raja Ampat.
Terkait tuntutan tersebut, Kepala DKP Pemorov Papua Barat, Yakubus Ayomi mengatakan, akan segera menindaklanjuti poin-poin aspirasi dari seluruh staf BLUD tersebut. Dia juga menambahkab, tuntutan itu sudah disampaikan ke Gubernur dan Sekda Papua Barat.
"Kita akan berupaya untuk menjawab tuntutan dari seluruf staf BLUD tersebut. Tinggal tunggu waktu, karena harus melihat aturan untuk ditindak lanjuti. Untuk sementara, kami akan tunjuk staf dari provinsi menjadi kepala BLUD sambil menunggu adanya pelantikan," katanya.
Hal itu disampaikan oleh salah seorang staf pegawai BLUD Matius Hatumale-Saleo. Dia mengatakan, pihaknya mendesak penggantian Kepala BLUD saat ini diganti dengan anak negeri.
"Kami ada buat penegasan, apakah DKP Papua Barat tetap mempertahankan Kepala BLUD sekarang, atau selamatkan konservasi Raja Ampat. Kami beri jangka waktu 1 minggu. Jika tidak direspons, maka kami akan tutup seluruh kawasan hingga ada pemimpin baru yang memahami perasaan anak negeri Raja Ampat," kata Matius di Waisai, Papua, Selasa 10 September 2019.
Dia juga mengatakan, telah membuat lima poin sebagai tuntutan para pegawai. Poin-poin ini menjadi pernyataan sikap dari seluruf staf yang bekerja di kantor BLUD UPTD KKP Kepulauaan Raja Ampat.
"Ini adalah pernyataan sikap kami kepada DKP Papua Barat. Kami harap, pernyataan sikap ini dapat ditindaklanjuti oleh provinsi," katanya.
Berikut lima poin-poin pegawai BLUD UPTD KKP Kepulauaan Raja Ampat:
1. Kepala BLUD Raja Ampat harus diganti anak negeri yang bisa memahami kearifan lokal.
2. Kepala BLUD tidak mampu mensejahterakan seluruh staf selama 2 tahun memimpin.
3. Kepala BLUD tidak mampu kelola kawasan konservasi yang ada di Raja Ampat.
4. Kepala BLUD tidak memahami adat – istiadat yang berada ditengah masyarakat kampung di kawasan konservasi.
5. Bilamana pernyataan sikap tidak ditanggapi dengan serius akan memalang seluruh kawasan konservasi di Raja Ampat.
Terkait tuntutan tersebut, Kepala DKP Pemorov Papua Barat, Yakubus Ayomi mengatakan, akan segera menindaklanjuti poin-poin aspirasi dari seluruh staf BLUD tersebut. Dia juga menambahkab, tuntutan itu sudah disampaikan ke Gubernur dan Sekda Papua Barat.
"Kita akan berupaya untuk menjawab tuntutan dari seluruf staf BLUD tersebut. Tinggal tunggu waktu, karena harus melihat aturan untuk ditindak lanjuti. Untuk sementara, kami akan tunjuk staf dari provinsi menjadi kepala BLUD sambil menunggu adanya pelantikan," katanya.
(mhd)
