Diduga Selewengkan Dana Desa, Kades Nele Urung Diminta Mundur
Diduga Selewengkan Dana Desa, Kades Nele Urung Diminta Mundur
A
A
A
SIKKA - Puluhan warga Desa Nele Urung, Kecamatan Nele, Kabupaten Sikka, Selasa (27/8/2019), mendatangi Kantor BPD setempat. Mereka mendesak Kepala Desa Yulius Welung mundur dari jabatan karena diduga telah menyelewengkan dana desa.
Mereka mendatangi Kantor BPD Nele Urung sekitar pukul 10.20 Wita. Warga dari tiga dusun di desa itu, membawa serta sejumlah poster yang bertuliskan “Kembalikan Hak-Hak Masyarakat”, Kembalikan Aset Desa”, dan Turunkan Kepala Desa Nele Urung Lopa Dena Ngangan Ami”.
Aksi ini digelar persis di depan Kantor BPD Nele Urung. Mereka diterima Ketua BPD Nele Urung Alfonsa Eufania Asri.
Sejumlah aparat kepolisian dari Polsek Nele di bawah pimpinan Kapolsek Ipda Putu Sumadi mengawasi jalannya aksi yang berlangsung damai itu.
Letak Kantor BPD Nele Urung persis bersebelahan dengan kantor desa tersebut. Namun saat warga masyarakat menggelar aksi, Kepala Desa Yulus Welung sedang tidak berada di kantor.
Sekretaris Desa Nele Urung Ermelinda menjelaskan, kepala desa belum masuk kantor. Kurang lebih jam 11.00 Wita kepala desa mendatangi kantor desa.
Koordinator Aksi Yohanes Paskalis mengatakan warga masyarakat menilai Yulius Welung tidak pantas menjadi penguasa pengelola anggaran karena dianggap tidak mampu melaksanakan anggaran yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat dan kemajuan desa.
“Ini terbukti selama tiga tahun kepemimpinannya sejak tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2018 terjadi silpa yang begitu besar, sehingga kami nilai kepala desa tidak mampu,” ungkap Yohanes Paskalis.
Dia juga mendesak Yulius Welung selaku kepala desa untuk segera mengembalikan aset-aset desa yang dikuasainya.
Dia menyebut aset-aset desa itu adalah 1 buah keyboard, 1 perangkat sound system, 1 buah handtraktor, 1 buah genset, 1 buah laptop, dan 1 buah motor operasional.
T
untutan yang paling menguat yakni warga masyarakat meminta Yulius Welung mundur dari jabatannya sebagai kepala desa. Selain beberapa alasan di atas, masyarakat menegaskan kepala desa diduga telah menyelewengkan dana desa.
Ketua BPD Nele Urung Alfonsa Eufania Asri kepada para demonstran membenarkan bahwa Inspektorat Kabupaten Sikka telah melakukan pemeriksaan atas dugaan penyelewengan dana desa. Inspektorat Sikka sudah mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP), dimana terdapat sejumlah penyelewengan keuangan desa.
Penyelewengan keuangan desa yang dilakukan Yulius Welung berdasarkan temuan Inspektorat berupa kekurangan kas sebesar Rp146.109.092, pungutan pajak negara/ daerah sebesar Rp32.876.039, penerimaan PADes sebesar Rp9.084.578, uang bantuan seng Rp15 juta, bantuan sosial bagi janda sebesar Rp4,5 juta, pengeluaran fiktif bagi janda sebesar Rp3,5 juta, dan biaya pemasangan instalasi air bersih sebesar Rp864.760.
Sementara itu Yulius Welung yang dihubungi di ruang kerjanya mengakui perbuatannya. Dia mengatakan sudah mencicil sebesar Rp62 juta. Dia berjanji akan bertanggungjawab menyelesaikan sisanya dalam waktu 1-2 bulan ke depan.
Mereka mendatangi Kantor BPD Nele Urung sekitar pukul 10.20 Wita. Warga dari tiga dusun di desa itu, membawa serta sejumlah poster yang bertuliskan “Kembalikan Hak-Hak Masyarakat”, Kembalikan Aset Desa”, dan Turunkan Kepala Desa Nele Urung Lopa Dena Ngangan Ami”.
Aksi ini digelar persis di depan Kantor BPD Nele Urung. Mereka diterima Ketua BPD Nele Urung Alfonsa Eufania Asri.
Sejumlah aparat kepolisian dari Polsek Nele di bawah pimpinan Kapolsek Ipda Putu Sumadi mengawasi jalannya aksi yang berlangsung damai itu.
Letak Kantor BPD Nele Urung persis bersebelahan dengan kantor desa tersebut. Namun saat warga masyarakat menggelar aksi, Kepala Desa Yulus Welung sedang tidak berada di kantor.
Sekretaris Desa Nele Urung Ermelinda menjelaskan, kepala desa belum masuk kantor. Kurang lebih jam 11.00 Wita kepala desa mendatangi kantor desa.
Koordinator Aksi Yohanes Paskalis mengatakan warga masyarakat menilai Yulius Welung tidak pantas menjadi penguasa pengelola anggaran karena dianggap tidak mampu melaksanakan anggaran yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat dan kemajuan desa.
“Ini terbukti selama tiga tahun kepemimpinannya sejak tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2018 terjadi silpa yang begitu besar, sehingga kami nilai kepala desa tidak mampu,” ungkap Yohanes Paskalis.
Dia juga mendesak Yulius Welung selaku kepala desa untuk segera mengembalikan aset-aset desa yang dikuasainya.
Dia menyebut aset-aset desa itu adalah 1 buah keyboard, 1 perangkat sound system, 1 buah handtraktor, 1 buah genset, 1 buah laptop, dan 1 buah motor operasional.
T
untutan yang paling menguat yakni warga masyarakat meminta Yulius Welung mundur dari jabatannya sebagai kepala desa. Selain beberapa alasan di atas, masyarakat menegaskan kepala desa diduga telah menyelewengkan dana desa.
Ketua BPD Nele Urung Alfonsa Eufania Asri kepada para demonstran membenarkan bahwa Inspektorat Kabupaten Sikka telah melakukan pemeriksaan atas dugaan penyelewengan dana desa. Inspektorat Sikka sudah mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP), dimana terdapat sejumlah penyelewengan keuangan desa.
Penyelewengan keuangan desa yang dilakukan Yulius Welung berdasarkan temuan Inspektorat berupa kekurangan kas sebesar Rp146.109.092, pungutan pajak negara/ daerah sebesar Rp32.876.039, penerimaan PADes sebesar Rp9.084.578, uang bantuan seng Rp15 juta, bantuan sosial bagi janda sebesar Rp4,5 juta, pengeluaran fiktif bagi janda sebesar Rp3,5 juta, dan biaya pemasangan instalasi air bersih sebesar Rp864.760.
Sementara itu Yulius Welung yang dihubungi di ruang kerjanya mengakui perbuatannya. Dia mengatakan sudah mencicil sebesar Rp62 juta. Dia berjanji akan bertanggungjawab menyelesaikan sisanya dalam waktu 1-2 bulan ke depan.
(sms)
Explore More