39.750 Warga Gunungkidul Dicoret dari Penerima BPJS
Minggu, 18 Agustus 2019 - 21:04 WIB
39.750 Warga Gunungkidul Dicoret dari Penerima BPJS
A
A
A
GUNUNGKIDUL - Sekitar 39.750 warga Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tercoret dari penerima jaminan kesehatan bagi warga miskin melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul terus memberikan sosialisasi kepada warga terkait kebijakan tersebut.
"Ini sudah banyak berubah karena prediksi awal ada 100.000 warga yang akan tercoret. Namun setelah divalidasi ada 30.000 lebih," kata Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul, Eka Sri Wardani kepada wartawan, Minggu (18/8/2019).
Dia menjelaskannya, SK tentang pembekuan peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh APBN telah diterima oleh pihaknya. Terkait dengan hal tersebut, Dinas Sosial menurut Eka akan segera melakukan langkah lanjutan. "Surat keputusan sudah kami terima dan hasilnya yang dinonaktifkan lebih sedikit dari potensi peserta yang sebelumnya diperkirakan,” tuturnya.
Dengan keputusan baru tersebut, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan kecamatan untuk melakukan verifikasi terhadap perserta yang dibekukan. Selain koordinasi, pihaknya juga akan melakukan pengecekan di lapangan.
“Kita akan terjunkan petugas di desa untuk pengecekan di lapangan untuk kembali mencocokkan data dengan kenyataan di lapangan,” pungkasnya.
"Ini sudah banyak berubah karena prediksi awal ada 100.000 warga yang akan tercoret. Namun setelah divalidasi ada 30.000 lebih," kata Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul, Eka Sri Wardani kepada wartawan, Minggu (18/8/2019).
Dia menjelaskannya, SK tentang pembekuan peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh APBN telah diterima oleh pihaknya. Terkait dengan hal tersebut, Dinas Sosial menurut Eka akan segera melakukan langkah lanjutan. "Surat keputusan sudah kami terima dan hasilnya yang dinonaktifkan lebih sedikit dari potensi peserta yang sebelumnya diperkirakan,” tuturnya.
Dengan keputusan baru tersebut, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan kecamatan untuk melakukan verifikasi terhadap perserta yang dibekukan. Selain koordinasi, pihaknya juga akan melakukan pengecekan di lapangan.
“Kita akan terjunkan petugas di desa untuk pengecekan di lapangan untuk kembali mencocokkan data dengan kenyataan di lapangan,” pungkasnya.
(wib)
