Empat Anggota DPD DKI Terpilih Tolak Pemindahan Ibu Kota
Kamis, 25 Juli 2019 - 18:10 WIB
Empat Anggota DPD DKI Terpilih Tolak Pemindahan Ibu Kota
A
A
A
JAKARTA - Empat Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI Jakarta terpilih periode 2019-2024 bersepakat untuk tidak menyetujui wacana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke daerah lain. Hal ini disampaikan Jimly Asshiddiqie, Sabam Sirait, Fahira Idris, dan Sylviana Murni saat berkunjung ke Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/7/2019).
"Kami berempat bersepakat untuk tidak menyetujui pemindahan ibu kota ke Kalimantan," ujar Fahira Idri di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (25/7/2019).( Baca: Ibu kota Pindah ke Kalimantan Bakal Bebani APBN )
Menurut Fahira, DPD DKI berpendapat bahwa dalam pemindahan Ibu Kota setidaknya memerlukan biaya hingga triliunan rupiah. Sebaiknya, lanjut Fahira, uang itu digunakan untuk membayar defisit BPJS Kesehatan.( Baca: Sambangi Kantor Anies, DPD DKI Ingin Memperkuat Komunikasi )
"Banyak yang harus dibangun, soal kesejahteraan, BPJS seperti apa. Menurut saya, pemerintah menjawab dulu permasalahan krusial yang menyangkut masyarakat. Untuk pemindahan Ibu Kota lebih baik tidak sekarang," ujar Fahira.( Baca: Lokasi Bakal Diputuskan Tahun Ini, Pemindahan Dimulai 2024 )
Sabam Sirati menambahkan, dana besar yang bisa dihabiskan dalam pemindahan Ibu Kota lebih baik dipergunakan untuk keperluan lain. "Kita lebih memerlukan uang itu untuk keperluan lain, yang jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat dan Ibu Kota ini sudah baik," ucap Sabam.( Baca: Jakarta Bakal Tenggelam Lebih Cepat dari Kota Mana Pun di Dunia )
"Kami berempat bersepakat untuk tidak menyetujui pemindahan ibu kota ke Kalimantan," ujar Fahira Idri di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (25/7/2019).( Baca: Ibu kota Pindah ke Kalimantan Bakal Bebani APBN )
Menurut Fahira, DPD DKI berpendapat bahwa dalam pemindahan Ibu Kota setidaknya memerlukan biaya hingga triliunan rupiah. Sebaiknya, lanjut Fahira, uang itu digunakan untuk membayar defisit BPJS Kesehatan.( Baca: Sambangi Kantor Anies, DPD DKI Ingin Memperkuat Komunikasi )
"Banyak yang harus dibangun, soal kesejahteraan, BPJS seperti apa. Menurut saya, pemerintah menjawab dulu permasalahan krusial yang menyangkut masyarakat. Untuk pemindahan Ibu Kota lebih baik tidak sekarang," ujar Fahira.( Baca: Lokasi Bakal Diputuskan Tahun Ini, Pemindahan Dimulai 2024 )
Sabam Sirati menambahkan, dana besar yang bisa dihabiskan dalam pemindahan Ibu Kota lebih baik dipergunakan untuk keperluan lain. "Kita lebih memerlukan uang itu untuk keperluan lain, yang jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat dan Ibu Kota ini sudah baik," ucap Sabam.( Baca: Jakarta Bakal Tenggelam Lebih Cepat dari Kota Mana Pun di Dunia )
(whb)
