Bupati Kobar: Penanganan Karhutla Harus Terencana dan Berkelanjutan
Rabu, 24 Juli 2019 - 09:38 WIB
Bupati Kobar: Penanganan Karhutla Harus Terencana dan Berkelanjutan
A
A
A
KOTAWARINGIN BARAT - Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) Nurhidayah meminta agar penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus ditangani secara terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan. Sebab pengendalian karhutla tidak hanya tertuju pada pemadaman saat kebakaran hutan, tetapi juga untuk pencegahan.
“Penanganan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Kotawaringin Barat harus terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan,” kata Nurhidayah saat memimpin Apel Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) tingkat kabupaten 2019 di Sampuraga Baru, Rabu (24/7/2019).
Kegiatan tersebut dihadiri ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat Kobar, mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, Pelajar/Mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hingga pihak perusahaan swasta.
Bupati juga meminta jajarannya agar penanganan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat harus melibatkan seluruh stake holder, baik dari unsur TNI/Polri, instansi terkait, badan usaha/pihak perusahaan, dan masyarakat peduli api (MPA), relawan, unsur masyarakat sampai ketingkat desa/kelurahan.
“Karena upaya pengendalian karhutla tidak akan berhasil secara efektif dan optimal tanpa peran serta dan komitmen yang kuat dari semua pihak,” pungkasnya.
“Penanganan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Kotawaringin Barat harus terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan,” kata Nurhidayah saat memimpin Apel Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) tingkat kabupaten 2019 di Sampuraga Baru, Rabu (24/7/2019).
Kegiatan tersebut dihadiri ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat Kobar, mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, Pelajar/Mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hingga pihak perusahaan swasta.
Bupati juga meminta jajarannya agar penanganan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat harus melibatkan seluruh stake holder, baik dari unsur TNI/Polri, instansi terkait, badan usaha/pihak perusahaan, dan masyarakat peduli api (MPA), relawan, unsur masyarakat sampai ketingkat desa/kelurahan.
“Karena upaya pengendalian karhutla tidak akan berhasil secara efektif dan optimal tanpa peran serta dan komitmen yang kuat dari semua pihak,” pungkasnya.
(wib)
