Fraksi Gerindra Minta Perda Anti LGBT Segera Disahkan
Sabtu, 20 Juli 2019 - 06:22 WIB
Fraksi Gerindra Minta Perda Anti LGBT Segera Disahkan
A
A
A
DEPOK - Fraksi Partai Gerindra di DPRD Depok mempertanyakan belum disahkannya perda anti Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/transeksual (LGBT) . Paripurna tersebut dalam rangka Persetujuan DPRD Kota Depok Terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Perubahan Tahun 2019.
Hal itu disampaikan oleh Anggota Fraksi Partai Gerindra di DPRD Depok , Hamzah dalam rapat paripurna yang digelar Jumat 19 Juli 2019. Tak hanya itu, dia juga meminta, Perda RT/RW serta Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) segera disahkan.
"Intruksi ketua sidang saya ingin usulkan agar perda anti LGBT dan RT W serta LKK segera disahkan," kata Hamzah. (Baca juga: Khawatir Terjangkit HIV, PSK Gay di Depok Jalani Tes Kesehatan )
Hamzah melanjutkan, usulan terkait perda tersebut sudah lama diusulkan dan telah didukung oleh tujuh fraksi dan sudah seharusnya disahkan. "Kami dari Gerindra meminta segera disahkan," tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Depok, Muhammad Idris mengatakan, belum disahkannya perda anti LGBT disebabkan karena belum ada kajian yang komprehensif. "Kita kajian dulu, karena kajiannya tidak lengkap dan tidak komprehensif termasuk juga aturan perundangan di atas kan itu juga dilihat," katanya.
Dijelaskan Idris, perda tentang LGBT muncul pada saat dikeluarkan surat edaran tentang pembatasan aktivitas LGBT setelah itu disuarakan di DPRD. "Edaran saya dulu itu termasuk pembatasan aktivitas LGBT. Itu saya dulu keluarkan, dan itu dewan langsung respon masalah itu kan sinergi itu. Tinggal kita lihat kajian seperti apa," paparnya.
Dia juga menegaskan, bahwa dirinya tidak ingin mengatakan penting dan tidak terkait perda tersebut. Sebab harus ada kajian yang lebih dalam. "Penting dan tidak penting hal itu nanti kita lihat, pada saat kajian baru saya bisa katakan penting dan tidak penting," tandasnya.
Hal itu disampaikan oleh Anggota Fraksi Partai Gerindra di DPRD Depok , Hamzah dalam rapat paripurna yang digelar Jumat 19 Juli 2019. Tak hanya itu, dia juga meminta, Perda RT/RW serta Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) segera disahkan.
"Intruksi ketua sidang saya ingin usulkan agar perda anti LGBT dan RT W serta LKK segera disahkan," kata Hamzah. (Baca juga: Khawatir Terjangkit HIV, PSK Gay di Depok Jalani Tes Kesehatan )
Hamzah melanjutkan, usulan terkait perda tersebut sudah lama diusulkan dan telah didukung oleh tujuh fraksi dan sudah seharusnya disahkan. "Kami dari Gerindra meminta segera disahkan," tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Depok, Muhammad Idris mengatakan, belum disahkannya perda anti LGBT disebabkan karena belum ada kajian yang komprehensif. "Kita kajian dulu, karena kajiannya tidak lengkap dan tidak komprehensif termasuk juga aturan perundangan di atas kan itu juga dilihat," katanya.
Dijelaskan Idris, perda tentang LGBT muncul pada saat dikeluarkan surat edaran tentang pembatasan aktivitas LGBT setelah itu disuarakan di DPRD. "Edaran saya dulu itu termasuk pembatasan aktivitas LGBT. Itu saya dulu keluarkan, dan itu dewan langsung respon masalah itu kan sinergi itu. Tinggal kita lihat kajian seperti apa," paparnya.
Dia juga menegaskan, bahwa dirinya tidak ingin mengatakan penting dan tidak terkait perda tersebut. Sebab harus ada kajian yang lebih dalam. "Penting dan tidak penting hal itu nanti kita lihat, pada saat kajian baru saya bisa katakan penting dan tidak penting," tandasnya.
(mhd)
