DKI Diminta Tindak Tegas Gedung yang Salahi Aturan
Kamis, 18 Juli 2019 - 07:17 WIB
DKI Diminta Tindak Tegas Gedung yang Salahi Aturan
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta bertindak tegas terhadap pemilik gedung atau bangunan yang menyalahi aturan. Hal itu disampaikan oleh Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Agus Pambagio.
"Harus dihukum. Mereka yang memiliki gedung tinggi namun salahi aturan, satu-satu caranya yah di hukum dan ditindak tegas," kata Agus saat menanggapi banyaknya gedung tinggi di DKI yang salahi aturan, Rabu 17 Juli 2019.
Agus menilai, tindak tegas itu menunjukan bahwa perda pergub maupun aturan hukum lainnya masih berdiri tegak. Dengan demikian penyelewengan tidak akan terjadi lagi di kemudian hari.
Sekalipun pada akhirnya nanti terjadi Konfiensi Lantai Bangunan (KLB) dan pemiliki membayar beberapa uang, kata Agus, hal itu tetap menunjukan tindak tegas harus dilakukan. Sebab ini menunjukan tidak ada yang bermain. "Kalau memang tidak tegas. Tidak usah jadi gubernur," katanya.
Pendapat nyaris serupa dari Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga. Selain meminta tindak tegas. Nirwono melihat KLB tak menguntungkan DKI lantaran pembayarannya hanya sekali. Padahal pembangunan gedung harus diukur secara jangka panjang.
Dia kemudian melihat ketiga gedung telah dibangun, maka harus diperhatikan soal ketersedian listrik, air, hingga dampak kemacetan. Karena itu menurut Nirwono, KLB tak bisa diukur sekali pakai.
Disisilain pembangunan gedung harus memperhatikan keselamatan. Salahsatunya keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, hingga evakuasinya.
Nirwono melihat Pemda DKI saat ini belum menyiapkan itu. Ini terlihat belum adanya helikopter yang membantu bila terjadi kebakaran. Padahal terhadap gedung dengan ketinggian 40 lantai diperlukan helikopter untuk mencegah kebakaran.
"Nah masalahnya DKI enggak punya. Kalau ada mobil, sejauh apa sih selang dan daya semprot kita?," ucapnya.
Kemudian terhadap zonasi, Nirwono menyarankan DKI tak menyimpang dan tetap tunduk kepada Undang undang, perda, dan pergub. Zonasi wilayah pun bisa terlihat dalam aturan itu. "Semuanya sudah jelas," tegasnya.
"Harus dihukum. Mereka yang memiliki gedung tinggi namun salahi aturan, satu-satu caranya yah di hukum dan ditindak tegas," kata Agus saat menanggapi banyaknya gedung tinggi di DKI yang salahi aturan, Rabu 17 Juli 2019.
Agus menilai, tindak tegas itu menunjukan bahwa perda pergub maupun aturan hukum lainnya masih berdiri tegak. Dengan demikian penyelewengan tidak akan terjadi lagi di kemudian hari.
Sekalipun pada akhirnya nanti terjadi Konfiensi Lantai Bangunan (KLB) dan pemiliki membayar beberapa uang, kata Agus, hal itu tetap menunjukan tindak tegas harus dilakukan. Sebab ini menunjukan tidak ada yang bermain. "Kalau memang tidak tegas. Tidak usah jadi gubernur," katanya.
Pendapat nyaris serupa dari Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga. Selain meminta tindak tegas. Nirwono melihat KLB tak menguntungkan DKI lantaran pembayarannya hanya sekali. Padahal pembangunan gedung harus diukur secara jangka panjang.
Dia kemudian melihat ketiga gedung telah dibangun, maka harus diperhatikan soal ketersedian listrik, air, hingga dampak kemacetan. Karena itu menurut Nirwono, KLB tak bisa diukur sekali pakai.
Disisilain pembangunan gedung harus memperhatikan keselamatan. Salahsatunya keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, hingga evakuasinya.
Nirwono melihat Pemda DKI saat ini belum menyiapkan itu. Ini terlihat belum adanya helikopter yang membantu bila terjadi kebakaran. Padahal terhadap gedung dengan ketinggian 40 lantai diperlukan helikopter untuk mencegah kebakaran.
"Nah masalahnya DKI enggak punya. Kalau ada mobil, sejauh apa sih selang dan daya semprot kita?," ucapnya.
Kemudian terhadap zonasi, Nirwono menyarankan DKI tak menyimpang dan tetap tunduk kepada Undang undang, perda, dan pergub. Zonasi wilayah pun bisa terlihat dalam aturan itu. "Semuanya sudah jelas," tegasnya.
(mhd)
