Fenomena Voorijder di Tengah Kemacetan Jakarta
Selasa, 09 Juli 2019 - 11:06 WIB
Fenomena Voorijder di Tengah Kemacetan Jakarta
A
A
A
JAKARTA - Kota Jakarta hingga kini belum terbebas dari kemacetan lalu lintas, meski berbagai upaya telah dilakukan, termasuk memperbanyak moda transportasi massal.
Di sisi lain, mobilitas warga Ibu Kota tergolong tinggi. Bagi sebagian orang, waktu bernilai tinggi sehingga rela merogoh kocek demi melancarkan perjalanan di jalan raya. Salah satu cara yaitu dengan menyewa jasa voorijder atau polisi pembuka jalan.
Umumnya penggunaan jasa voorijder adalah para pejabat negara. Namun dalam perkembangannya, penggunaan jasa voorijder juga kerap dilakukan oleh masyarakat umum. Hal inipun kerap menuai polemik di tengah masyarakat. Rasa keadilan merupakan salah satu alasan pengendara banyak melontorkan protes akan penggunaan jasa voorijder ini.
Beberapa waktu lalu seorang pengacara asal Jepang bernama Kengo Nishigaki, sempat membuah heboh jagad dunia maya. Warganet Indonesia heboh lantaran komentarnya terkait banyaknya mobil warga yang mendapat pengawalan dari voorijder. Nishigaki heran kok masyarakat umum bisa mendapat pengawalan dengan mudah bak petinggi negara. Ia melihat fenomena ini saat diundang untuk menghadiri sebuah acara di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta.
Pada 2015 lalu, Polda Metro Jaya sempat kekurangan sepeda motor voorijder untuk pelayanan publik dan mengatasi kemacetan. Hal ini karena 160 sepeda motor yang dimiliki hampir seluruhnya digunakan untuk mengawal pejabat. Ini terungkap saat Kompolnas melakukan kunjungan kerja ke Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.
Belakangan, penggunaan jasa voorijder kembali menjadi sorotan menyusul maraknya masyarakat umum yang ingin "bebas hambatan" di tengah kemacetan Ibu Kota. Biasanya pengawalan khusus ini ditemukan saat rombongan mobil mewah atau rombongan konvoi kendaraan komunitas tertentu, tengah melintas. Tak ayal, kondisi ini banyak membuat kesal pengguna jalan.
Berdasarkan catatan SINDONEWS, sebenarnya banyak juga pejabat negara yang tidak menggunakan jasa voorijder. Publik mungkin masih ingat saat Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu. Pada hari pertama bekerja, Jokowi melepas pengawalan voorijder yang selalu melekat pada setiap pejabat negara. Saat itu Jokowi blusukan keliling kampung Jakarta lalu terjebak kemacetan. Tapi saat itu Jokowi tetap tidak dikawal oleh voorijder.
Empat tahun kemudian, jagad media sosial dibuat heboh ketika Jokowi yang sudah menjabat Presiden, membiarkan dirinya terjebak kemacetan di jalan tol. Tepatnya 30 September 2016, saat itu sekitar pukul 08.30 WIB, Tol Cibubur arah Jakarta seperti biasa mengalami kemacetan parah. Tapi saat itu Jokowi membiarkan dirinya ikut bermacet-macetan dengan pengendara lain.
Tak ada raung sirine, tidak ada klakson yang meminta pengendara minggir, lazimnya dilakukan saat RI 1 melintas. Secara aturan, RI 1 memang memiliki keistimewaan di jalanan sebagaimana diatur dalam di UU Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun pada perkembangannya, Jokowi memang kembali menggunakan pengawalan voorijder, mengingat kemacetan di Ibu Kota yang belum berhasil "ditaklukkan".
Di sisi lain, mobilitas warga Ibu Kota tergolong tinggi. Bagi sebagian orang, waktu bernilai tinggi sehingga rela merogoh kocek demi melancarkan perjalanan di jalan raya. Salah satu cara yaitu dengan menyewa jasa voorijder atau polisi pembuka jalan.
Umumnya penggunaan jasa voorijder adalah para pejabat negara. Namun dalam perkembangannya, penggunaan jasa voorijder juga kerap dilakukan oleh masyarakat umum. Hal inipun kerap menuai polemik di tengah masyarakat. Rasa keadilan merupakan salah satu alasan pengendara banyak melontorkan protes akan penggunaan jasa voorijder ini.
Beberapa waktu lalu seorang pengacara asal Jepang bernama Kengo Nishigaki, sempat membuah heboh jagad dunia maya. Warganet Indonesia heboh lantaran komentarnya terkait banyaknya mobil warga yang mendapat pengawalan dari voorijder. Nishigaki heran kok masyarakat umum bisa mendapat pengawalan dengan mudah bak petinggi negara. Ia melihat fenomena ini saat diundang untuk menghadiri sebuah acara di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta.
Pada 2015 lalu, Polda Metro Jaya sempat kekurangan sepeda motor voorijder untuk pelayanan publik dan mengatasi kemacetan. Hal ini karena 160 sepeda motor yang dimiliki hampir seluruhnya digunakan untuk mengawal pejabat. Ini terungkap saat Kompolnas melakukan kunjungan kerja ke Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.
Belakangan, penggunaan jasa voorijder kembali menjadi sorotan menyusul maraknya masyarakat umum yang ingin "bebas hambatan" di tengah kemacetan Ibu Kota. Biasanya pengawalan khusus ini ditemukan saat rombongan mobil mewah atau rombongan konvoi kendaraan komunitas tertentu, tengah melintas. Tak ayal, kondisi ini banyak membuat kesal pengguna jalan.
Berdasarkan catatan SINDONEWS, sebenarnya banyak juga pejabat negara yang tidak menggunakan jasa voorijder. Publik mungkin masih ingat saat Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu. Pada hari pertama bekerja, Jokowi melepas pengawalan voorijder yang selalu melekat pada setiap pejabat negara. Saat itu Jokowi blusukan keliling kampung Jakarta lalu terjebak kemacetan. Tapi saat itu Jokowi tetap tidak dikawal oleh voorijder.
Empat tahun kemudian, jagad media sosial dibuat heboh ketika Jokowi yang sudah menjabat Presiden, membiarkan dirinya terjebak kemacetan di jalan tol. Tepatnya 30 September 2016, saat itu sekitar pukul 08.30 WIB, Tol Cibubur arah Jakarta seperti biasa mengalami kemacetan parah. Tapi saat itu Jokowi membiarkan dirinya ikut bermacet-macetan dengan pengendara lain.
Tak ada raung sirine, tidak ada klakson yang meminta pengendara minggir, lazimnya dilakukan saat RI 1 melintas. Secara aturan, RI 1 memang memiliki keistimewaan di jalanan sebagaimana diatur dalam di UU Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun pada perkembangannya, Jokowi memang kembali menggunakan pengawalan voorijder, mengingat kemacetan di Ibu Kota yang belum berhasil "ditaklukkan".
(thm)
