Cegah Karhutla, Deru Minta Dukungan Presiden

PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru mengharapkan perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Sumsel memiliki luas hutan dan gambut yang membutuhkan tenaga pengawas yang lebih banyak.

Hal ini disampaikannya di hadapan para anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Palembang . Menurut Deru, ada beberapa catatan yang perlu disampaikan kepada presiden melalui anggota Wantimpres. Di antaranya Sumsel sejauh ini sudah fokus dalam melakukan pencegahan karhutla dengan melibatkan semua unsur.

Namun kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan masih terjadi setiap tahunnya terutama di musim kemarau. Kondisi ini karena lahan gambut cukup luas yang berpotensi terbakar, baik yang disebabkan kelalaian manusia maupun karena faktor alam.

"Kesadaran masyarakat terhadap kebakaran hutan dan lahan di Sumsel cukup tinggi. Namun kebakaran sulit juga kita tangani karena bukan semata-mata karena faktor kelalaian manusia, namun dapat juga karena faktor alam karena gesekan kayu kering," katanya.

Karena itu, gubernur berharap kepada Anggota Wantimpres untuk menyampaikan masukan kepada presiden dalam hal pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Sumsel. Meskipun upaya pencegahan yang dilakukan sudah maksimal namun tetap saja Sumsel butuh pehatian. Di antaranya penambahan Polisi Kehutanan (Polhut) yang saat ini jumlahnya terbatas untuk mengawasi hutan lindung Taman Kerinci Sebelat.

Di samping itu, Herman Deru berharap agar pemerintah pusat dapat memberikan anggaran terkait dengan pencegahan karhutla mengingat dampak yang ditimbulkan sangat serius bahkan asapnya akan sampai ke negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura.

"Kami minta masukan disampaikan kepada presiden terkait dengan pencegahan. Personel Polhut kita sangat minim. Di samping itu dana yang kita alokasikan untuk melakukan pemadaman Karhutla sangat terbatas. Bayangkan saja satu jam pemadaman dengan modifikasi cuaca membutuhkan dana sekitar Rp210 juta. Alhamdulilah dua tahun ini tidak kasus kebakaran hutan dan lahan di Sumsel," terang Herman Deru.

Sementara Ketua Tim Kajian Bela Negara Wantimpres, Mayjen TNI (Purn) Dr I Gusti Putu Buana menegaskan, kedatangannya bersama tim kajian bela negara di Sumsel tidak lain ingin mengkaji peningkatan pengawasan terhadap bela negara diera digital di Sumatera Selatan. Mengingat saat ini masyarakat rentan termakan isu hoaks atau faham radikalisme yang berpotensi merusak nasionalisme.

"Jika tidak ada filter maka isu hoaks, fahan radikal dan lainnya dapat merusak semangat nasionalisme masyarakat kita," ucap I Gusti Putu Buana.