Persiapan Pilkada Serentak, Bawaslu Temui Pj Wali Kota Makassar
Rabu, 19 Juni 2019 - 18:01 WIB
Persiapan Pilkada Serentak, Bawaslu Temui Pj Wali Kota Makassar
A
A
A
MAKASSAR - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, berbagai persiapan mulai dilakukan. Pj Wali Kota Makassar M Iqbal S Suhaeb pun sudah menerima proposal pengajuan anggaran dana hibah dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar.
“Kami sudah menerima proposalnya, dan memang sudah prosedurnya 12 bulan sebelum pelaksanaan Pilkada kita sudah harus siap - siap. Rencananya September tahun 2020 Pilkadanya dilaksanakan serentak,” ucap Iqbal usai ditemui Bawaslu Kota Makassar, di Rujab Wali Kota Makassar, Rabu (19/06/19).
Selain menerima proposal, Iqbal juga membahas mengenai pelbagai persiapan Pilkada serta potensi masalah Pemilu di sejumlah daerah.
“Saya liat masalahnya itu kurang bagusnya sistem pembagian TPS. Karena masih banyak masyarakat yang bingung TPSnya di mana, dan juga di undangan pemilih tidak ada alamat lengkap TPS,” katanya.
Olehnya, itu Iqbal pun akan lebih memperhatikan fungsi dan peran camat, lurah hingga RT/RWnya.
Sementara, Ketua Bawaslu Nursari mengungkapkan jikalau perkiraan kebutuhan anggaran untuk Pilkada serentak di tahun 2020 mendatang mencapai Rp 20 Miliar.
“Meningkat dari Pilkada 2018 tahun lalu. Untuk tahap persiapan kita minta 1/3 dari total anggaran dulu,” sebutnya.
Hal itu dikarenakan adanya item - item tambahan yang akan dilakukan seperti penambahan 300 TPS dari sebelumnya 2.670 TPS di tahun 2018 lalu.
Selain itu, anggaran belanja tersebut bakal digunakan juga untuk membiayai pengawasan pada setiap tahapan Pilkada, terutama membayar tenaga pengawas ad-hoc.
“Kami sudah menerima proposalnya, dan memang sudah prosedurnya 12 bulan sebelum pelaksanaan Pilkada kita sudah harus siap - siap. Rencananya September tahun 2020 Pilkadanya dilaksanakan serentak,” ucap Iqbal usai ditemui Bawaslu Kota Makassar, di Rujab Wali Kota Makassar, Rabu (19/06/19).
Selain menerima proposal, Iqbal juga membahas mengenai pelbagai persiapan Pilkada serta potensi masalah Pemilu di sejumlah daerah.
“Saya liat masalahnya itu kurang bagusnya sistem pembagian TPS. Karena masih banyak masyarakat yang bingung TPSnya di mana, dan juga di undangan pemilih tidak ada alamat lengkap TPS,” katanya.
Olehnya, itu Iqbal pun akan lebih memperhatikan fungsi dan peran camat, lurah hingga RT/RWnya.
Sementara, Ketua Bawaslu Nursari mengungkapkan jikalau perkiraan kebutuhan anggaran untuk Pilkada serentak di tahun 2020 mendatang mencapai Rp 20 Miliar.
“Meningkat dari Pilkada 2018 tahun lalu. Untuk tahap persiapan kita minta 1/3 dari total anggaran dulu,” sebutnya.
Hal itu dikarenakan adanya item - item tambahan yang akan dilakukan seperti penambahan 300 TPS dari sebelumnya 2.670 TPS di tahun 2018 lalu.
Selain itu, anggaran belanja tersebut bakal digunakan juga untuk membiayai pengawasan pada setiap tahapan Pilkada, terutama membayar tenaga pengawas ad-hoc.
(akn)
