Peneliti LIPI Apresiasi Aparat Dalam Memitigasi Kericuhan Demo 22 Mei
Sabtu, 25 Mei 2019 - 16:03 WIB
Peneliti LIPI Apresiasi Aparat Dalam Memitigasi Kericuhan Demo 22 Mei
A
A
A
JAKARTA - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo menilai upaya aparat TNI-Polri dalam memitigasi kerusuhan yang terjadi pada 21-22 Mei 2019 di Jakarta, sudah maksimal. Bahkan anggota yang melakukan pengamanan di Kantor Bawaslu juga terlalu baik dalam menghadapi massa yang bertindak anarkis.
"Saya dan para akademisi menganalisis aparat kita terlalu baik. Aparat kita cenderung takut kena HAM," kata pria yang akrab disapa Kikiek itu di Jakarta, Sabtu (25/5/2019).
Kikiek mengatakan aparat seharusnya membubarkan saja saat massa melewati batas waktu yang sudah diberikan toleransi.
"Mereka jelas melanggar hukum. Ini pola kerusuhan seperti yang terjadi pada Mei 1998 tapi kemampuan aparat intelijen sudah lebih canggih, jauh lebih canggih dari saat 98," ujarnya.
Dia menegaskan dari pengalamannya, bahwa tidak ada para pendemo bisa bertahan lebih dari 12 jam dari siang hingga malam dan berbuat kerusuhan pada dini hari. Bahkan kerusuhan terjadi bukan di depan Bawaslu tetapi di tempat-tempat lain.
"Artinya didatangkan orang lain. Dari pengumuman polisi orang yang ditangkap dari daerah, Jogja, Jatim, Jateng, Jabar, Banten, Medan, dan NTB," kata Kikiek.
Dia berkaca kepada krisis politik mulai dari tahun 1974 yang dikenal dengan peristiwa Malari, peristiwa 98 dan sampai dengan saat ini polanya hampir sama. Ketika ada pihak-pihak secara politik kalah dan ingin bertahan menggunakan cara jalanan.
"Cara jalanan ini dibuat supaya ada trigger, supaya ada trigger untuk punya dampak politis lebih besar. Pada kasus yang sekarang ini yang terjadi adalah pengkondisian lingkungan politis dari awal, pemilu curang, ini itulah, segala macam, terutama dengan hoaks," katanya.
Pengumuman hasil rekapitulasi Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan Jokowi-Ma'ruf Amin pemenang lebih awal yakni pada Selasa (21/5/2019), sangat menguntungkan dari situasi keamanan.
"Kalau sesuai setting pertama tanggal 22 Mei pasti meledak, lebih besar, akan lebih besar kerusuhannya," ucap Kikiek.
"Saya dan para akademisi menganalisis aparat kita terlalu baik. Aparat kita cenderung takut kena HAM," kata pria yang akrab disapa Kikiek itu di Jakarta, Sabtu (25/5/2019).
Kikiek mengatakan aparat seharusnya membubarkan saja saat massa melewati batas waktu yang sudah diberikan toleransi.
"Mereka jelas melanggar hukum. Ini pola kerusuhan seperti yang terjadi pada Mei 1998 tapi kemampuan aparat intelijen sudah lebih canggih, jauh lebih canggih dari saat 98," ujarnya.
Dia menegaskan dari pengalamannya, bahwa tidak ada para pendemo bisa bertahan lebih dari 12 jam dari siang hingga malam dan berbuat kerusuhan pada dini hari. Bahkan kerusuhan terjadi bukan di depan Bawaslu tetapi di tempat-tempat lain.
"Artinya didatangkan orang lain. Dari pengumuman polisi orang yang ditangkap dari daerah, Jogja, Jatim, Jateng, Jabar, Banten, Medan, dan NTB," kata Kikiek.
Dia berkaca kepada krisis politik mulai dari tahun 1974 yang dikenal dengan peristiwa Malari, peristiwa 98 dan sampai dengan saat ini polanya hampir sama. Ketika ada pihak-pihak secara politik kalah dan ingin bertahan menggunakan cara jalanan.
"Cara jalanan ini dibuat supaya ada trigger, supaya ada trigger untuk punya dampak politis lebih besar. Pada kasus yang sekarang ini yang terjadi adalah pengkondisian lingkungan politis dari awal, pemilu curang, ini itulah, segala macam, terutama dengan hoaks," katanya.
Pengumuman hasil rekapitulasi Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan Jokowi-Ma'ruf Amin pemenang lebih awal yakni pada Selasa (21/5/2019), sangat menguntungkan dari situasi keamanan.
"Kalau sesuai setting pertama tanggal 22 Mei pasti meledak, lebih besar, akan lebih besar kerusuhannya," ucap Kikiek.
(ysw)
