Kesbangpol Kobar Gelar Sosialisasi dan Pelatihan Penyusunan LPJ Bantuan Keuangan Parpol
Jum'at, 24 Mei 2019 - 09:59 WIB
Kesbangpol Kobar Gelar Sosialisasi dan Pelatihan Penyusunan LPJ Bantuan Keuangan Parpol
A
A
A
KOTAWARINGIN BARAT - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menggelar kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Partai Politik (Parpol) di Kobar di aula kantor, Jumat (24/5/2019). Kegiatan ini diikuti sekitar 25 orang dari Pengurus Parpol penerima Bantuan Parpol di Kobar.
Kepala Badan Kesbangpol Kobar, Mudalan mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pengelolaan, penerimaan dan penggunaan dana bantuan keuangan dalam rangka mendukung akuntabilitas dan transparansi keuangan Parpol di Kobar.
“Sosialisasi Bantuan Keuangan Parpol Tahuan Anggaran 2018 berdasarkan LHP atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banpol dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada DPC/DPD Parpol di Kobar,” ujar Mudelan.
Hasil pemeriksaan dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah bahwa ada 3 Parpol yang sudah sesuai dengan ketentuan berlaku, yaitu Gerindra, PKS, PPP, dan ada 6 parpol yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Semoga dana Parpol bisa digunakan untuk pendidikan politik (60%) dan operasional kegiatan (40%), sehingga enam Parpol ini akan kita berikan pemahaman agar bisa sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.
Kepala Badan Kesbangpol Kobar, Mudalan mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pengelolaan, penerimaan dan penggunaan dana bantuan keuangan dalam rangka mendukung akuntabilitas dan transparansi keuangan Parpol di Kobar.
“Sosialisasi Bantuan Keuangan Parpol Tahuan Anggaran 2018 berdasarkan LHP atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banpol dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada DPC/DPD Parpol di Kobar,” ujar Mudelan.
Hasil pemeriksaan dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah bahwa ada 3 Parpol yang sudah sesuai dengan ketentuan berlaku, yaitu Gerindra, PKS, PPP, dan ada 6 parpol yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Semoga dana Parpol bisa digunakan untuk pendidikan politik (60%) dan operasional kegiatan (40%), sehingga enam Parpol ini akan kita berikan pemahaman agar bisa sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.
(wib)
