Sebanyak 193 Pejabat Eselon III dan IV Dimutasi
Selasa, 30 April 2019 - 04:25 WIB
Sebanyak 193 Pejabat Eselon III dan IV Dimutasi
A
A
A
MAKASSAR - Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaman memimpin mutasi besar-besaran di lingkup Pemprov Sulsel. Sebanyak 193 pejabat eselon III dan IV dilantik serentak di ruang Pola , Kantor Gubernur, kemarin.
Sebanyak 84 pejabat administrator atau eselon III dan 109 pejabat pengawas atau eselon IV dimutasi melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur nomor 821.23/04/2019 dan 821.24/05/2019 tanggal 29 April. Kedua surat itu ditandatangani sendiri Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, saat gubernur sedang melakukan ibadah umrah sejak 27 April lalu.
Goresan tangan Sudirman pada dua SK mutasi dan pelantikan pejabat eselon III dan IV itu menuai kritik. Sebab, mestinya dokumen resmi itu harus diteken langsung gubernur.
Pernyataan perdasa datang dari mantan Direktur Jenderal Otoda Kemendagri Soni Sumarsono. Pria yang kini aktif menjadi dosen IPDN itu menilai ada kesalahan administrasi pada proses penerbitan SK Gubernur tentang pengangkatan pejabat itu.
Katanya, aturan administrasi pemerintahan, tidak dikenal perwagub ataupun keputusan wagub, sehingga untuk dokumen seperti SK pengangkatan seyogyanya diteken gubernur. Terkecuali gubernur berhalangan dan ditandai Pergub Pendelegasian Kewenangan.
"Dalam administrasi pemerintahan kita, tidak ada Perwagub atau Kep Wagub, yang ada Pergub dan SK Gub. Selama ini, saya baru dengar ada proses promosi atau mutasi, Wagub yang tandatangan sementara gubernur-nya tidak sedang berhalangan," kata Sumarsono yang juga mantan Penjabat Gubernur Sulsel itu.
Sumarsono juga menegaskan, ibadah umrah yang tengah ditunaikan Nurdin Abdullah tidak masuk dalam kategori berhalangan. Sebab gubernur tetap dimungkinkan mengeluarkan SK, kecuali telah dibuat Pergub Pendelegasian Kewenangan.
"Itu (umrah) tidak termasuk berhalangan, kecuali ada Pergub Pendelegasian Kewenangan," jelasnya.
Tak hanya soal tandatangan wagub pada SK Gubernur itu, pelantikan kemarin juga dinilai terkesan terburu-bura dan karut-marut. Sebab sejumlah pejabat eselon III yang dilantik kemarin, mengaku baru mengetahui adanya mutasi beberapa jam sebelum pelantikan.
Salah satunya mantan Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Sulsel Muh Basri. Dia mengaku baru mengetahui dirinya dimutasi sekira pukul 12.00 Wita melalui undangan via whatsapp. Itu pun informasi yang diperoleh belum utuh sebab tak mengetahui sedikit pun jabatan baru yang akan diduduki.
Pejabat lain Kepala UPT Samsat Makassar Selatan dan Utara, Harmin dan Nurlina. Keduanya bahkan masih sempat memimpin kegiatan penertiban razia pajak kendaraan di dua lokasi berbeda, pagi kemarin. Namun siang harinya mereka mendapat kabar akan dimutasi. Diketahui enam kepala UPT lingkup Bapenda Sulsel dimutasi, yakni Makassar, Maros, Sinjai, takalar dan Gowa.
Putra mantan gubernur Syahrul Yasin Limpo, Kemal Redindo Syahrul Putra pun tak luput dari mutasi. Redindo sebelumnya menjabat Sekretaris Bapenda, lalu dilantik sebagai Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel. Posisinya diisi pejabat baru dari Kabupaten Bone, Winarno.
Redindo juga mengaku baru mengetahui prihal mutasi dirinya sekira pukul 11.00 Wita melalui pesan whatsapp. Namun terlepas dari itu, dia mengaku siapa ditempatkan di posisi mana saja.
"Saya baru dapat infonya tadi jam 11. Awalnya tidak tahyu akan ditempatkan dimana, nanti saya sampai disini baru minta cek. Sebenarnya tidak adaji masalah ditempatkan dimasa saja, ini sebagai bentuk loyalitas kita sebagai ASN terhadap pimpinan," ucapnya.
Bahkan Kabag TU Biro Kesra Sekptov Sulsel, Muh Natsir, mengaku tak mengetahui dirinya masuk dalam daftar pejabat eselon III yang dimutasi. "Saya juga bingung. Tidak ada undangan saya dapat, hanya saja saat datang kesini kenapa ada nama saya yang disebut juga," katanya.
Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Asri Sahrun Said yang dihubungi sejak Minggu malam, mengaku belum menerima perintah menyelenggarakan pelantikan pejabat. Selanjutnya saat ditemui usai pelantikan, dia enggan memberikan komentar. Bahkan mantan kepala BKPSDM Bantaeng itu langsung bergegas meninggalkan lokasi saat peserta lainnya masih melakukan prosesi pemberian ucapan selamat.
"Saya no coment saja, cari yang lain saja," singkatnya.
Sementara Sudirman yang dikonfirmasi seusai melantik ratusan anak buahnya, mengaku rotasi itu merupakan kebijakan yang biasa untuk melakukan penyegaran. Apalagi katanya, pejabat yang dilantik hanya dipindahkan dari OPD ke dinas lainnya.
Penentuan nama-nama yang dilantik diakui Sudirman melalui koodinasi antara dirinya, gubernur, BKD maupun OPD terkait. Bahkan dia mengakui, sejak kepergian gubernur berumrah, dirinya masih terus menyusun daftar pejabat yang dimutasi.
"Saya juga sudah diskusi dengan gubernur dengan koordinasi yang baik dan ini sudah lama dilihat performanya. ini normal saja sebagai penyegaran. Ada tentu (perubahan) tetap koordinasi dengan pak gubernur. Pak gubernur tetap bisa dihububngi juga kok dengan tim. Insya Allah tidak ada persoalan," terang adik Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman itu.
Sudirman juga tidak menampik adanya sosok di luar lingkup Pemprov Sulsel masuk dalam daftar pejabat yang dilantik. Namun menurutnya kebijakan itu berdasarkan permintaan pemda setempat dan bukan merupakan persoalan besar.
"Saya kira yang didengar itu tidak semua dari luar, banyak juga dari dalam, cari-cari aja masalah itu. Fair aja kita diskusi OPD kita suport mana mau dibantu ada pemda juga minta ini, BKD juga dan kita akomodir kebutuhan berdasarkan kompetensi," pungkasnya.
Sebanyak 84 pejabat administrator atau eselon III dan 109 pejabat pengawas atau eselon IV dimutasi melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur nomor 821.23/04/2019 dan 821.24/05/2019 tanggal 29 April. Kedua surat itu ditandatangani sendiri Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, saat gubernur sedang melakukan ibadah umrah sejak 27 April lalu.
Goresan tangan Sudirman pada dua SK mutasi dan pelantikan pejabat eselon III dan IV itu menuai kritik. Sebab, mestinya dokumen resmi itu harus diteken langsung gubernur.
Pernyataan perdasa datang dari mantan Direktur Jenderal Otoda Kemendagri Soni Sumarsono. Pria yang kini aktif menjadi dosen IPDN itu menilai ada kesalahan administrasi pada proses penerbitan SK Gubernur tentang pengangkatan pejabat itu.
Katanya, aturan administrasi pemerintahan, tidak dikenal perwagub ataupun keputusan wagub, sehingga untuk dokumen seperti SK pengangkatan seyogyanya diteken gubernur. Terkecuali gubernur berhalangan dan ditandai Pergub Pendelegasian Kewenangan.
"Dalam administrasi pemerintahan kita, tidak ada Perwagub atau Kep Wagub, yang ada Pergub dan SK Gub. Selama ini, saya baru dengar ada proses promosi atau mutasi, Wagub yang tandatangan sementara gubernur-nya tidak sedang berhalangan," kata Sumarsono yang juga mantan Penjabat Gubernur Sulsel itu.
Sumarsono juga menegaskan, ibadah umrah yang tengah ditunaikan Nurdin Abdullah tidak masuk dalam kategori berhalangan. Sebab gubernur tetap dimungkinkan mengeluarkan SK, kecuali telah dibuat Pergub Pendelegasian Kewenangan.
"Itu (umrah) tidak termasuk berhalangan, kecuali ada Pergub Pendelegasian Kewenangan," jelasnya.
Tak hanya soal tandatangan wagub pada SK Gubernur itu, pelantikan kemarin juga dinilai terkesan terburu-bura dan karut-marut. Sebab sejumlah pejabat eselon III yang dilantik kemarin, mengaku baru mengetahui adanya mutasi beberapa jam sebelum pelantikan.
Salah satunya mantan Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Sulsel Muh Basri. Dia mengaku baru mengetahui dirinya dimutasi sekira pukul 12.00 Wita melalui undangan via whatsapp. Itu pun informasi yang diperoleh belum utuh sebab tak mengetahui sedikit pun jabatan baru yang akan diduduki.
Pejabat lain Kepala UPT Samsat Makassar Selatan dan Utara, Harmin dan Nurlina. Keduanya bahkan masih sempat memimpin kegiatan penertiban razia pajak kendaraan di dua lokasi berbeda, pagi kemarin. Namun siang harinya mereka mendapat kabar akan dimutasi. Diketahui enam kepala UPT lingkup Bapenda Sulsel dimutasi, yakni Makassar, Maros, Sinjai, takalar dan Gowa.
Putra mantan gubernur Syahrul Yasin Limpo, Kemal Redindo Syahrul Putra pun tak luput dari mutasi. Redindo sebelumnya menjabat Sekretaris Bapenda, lalu dilantik sebagai Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel. Posisinya diisi pejabat baru dari Kabupaten Bone, Winarno.
Redindo juga mengaku baru mengetahui prihal mutasi dirinya sekira pukul 11.00 Wita melalui pesan whatsapp. Namun terlepas dari itu, dia mengaku siapa ditempatkan di posisi mana saja.
"Saya baru dapat infonya tadi jam 11. Awalnya tidak tahyu akan ditempatkan dimana, nanti saya sampai disini baru minta cek. Sebenarnya tidak adaji masalah ditempatkan dimasa saja, ini sebagai bentuk loyalitas kita sebagai ASN terhadap pimpinan," ucapnya.
Bahkan Kabag TU Biro Kesra Sekptov Sulsel, Muh Natsir, mengaku tak mengetahui dirinya masuk dalam daftar pejabat eselon III yang dimutasi. "Saya juga bingung. Tidak ada undangan saya dapat, hanya saja saat datang kesini kenapa ada nama saya yang disebut juga," katanya.
Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Asri Sahrun Said yang dihubungi sejak Minggu malam, mengaku belum menerima perintah menyelenggarakan pelantikan pejabat. Selanjutnya saat ditemui usai pelantikan, dia enggan memberikan komentar. Bahkan mantan kepala BKPSDM Bantaeng itu langsung bergegas meninggalkan lokasi saat peserta lainnya masih melakukan prosesi pemberian ucapan selamat.
"Saya no coment saja, cari yang lain saja," singkatnya.
Sementara Sudirman yang dikonfirmasi seusai melantik ratusan anak buahnya, mengaku rotasi itu merupakan kebijakan yang biasa untuk melakukan penyegaran. Apalagi katanya, pejabat yang dilantik hanya dipindahkan dari OPD ke dinas lainnya.
Penentuan nama-nama yang dilantik diakui Sudirman melalui koodinasi antara dirinya, gubernur, BKD maupun OPD terkait. Bahkan dia mengakui, sejak kepergian gubernur berumrah, dirinya masih terus menyusun daftar pejabat yang dimutasi.
"Saya juga sudah diskusi dengan gubernur dengan koordinasi yang baik dan ini sudah lama dilihat performanya. ini normal saja sebagai penyegaran. Ada tentu (perubahan) tetap koordinasi dengan pak gubernur. Pak gubernur tetap bisa dihububngi juga kok dengan tim. Insya Allah tidak ada persoalan," terang adik Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman itu.
Sudirman juga tidak menampik adanya sosok di luar lingkup Pemprov Sulsel masuk dalam daftar pejabat yang dilantik. Namun menurutnya kebijakan itu berdasarkan permintaan pemda setempat dan bukan merupakan persoalan besar.
"Saya kira yang didengar itu tidak semua dari luar, banyak juga dari dalam, cari-cari aja masalah itu. Fair aja kita diskusi OPD kita suport mana mau dibantu ada pemda juga minta ini, BKD juga dan kita akomodir kebutuhan berdasarkan kompetensi," pungkasnya.
(pur)
