Menteri ATR Serahkan 6.000 Sertifikat, Kapolda Apresiasi Program Sertifikasi Tanah di Kalbar

PONTIANAK - Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Sofyan Djalil menyerahkan secara simbolis 6.000 sertifikat tanah bagi warga Kalbar di rumah Radakng Pontianak, Rabu (24/04/2019). Penyerahan sertifikat tersebut disaksikan Gubernur Kalbar, Sutarmiji, Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono, Pangdam XII/Tanjung Pura Mayjen TNI Herman Asaribab dan Kepala Kanwil BPN Kalbar AS Soemarga.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil mengatakan, penyerahan sertifikat tersebut adalah upaya pemerintah untuk menyelesaikan seluruh konflik tanah di seluruh Indonesia. "Sebelum pemerintahan Joko Widodo, banyak terjadi konflik tanah. Sekarang perlahan kita selesaikan," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil.

Tahun 2018, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, kata dia, ditargetkan mencetak 5 juta sertifikat, tapi berhasil melampaui target yakni 7 juta sertifikat. "Semua berkat hasil dukungan seluruh instansi," ungkap Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil.

Begitu juga di tahun 2019 ini, kembali ditarget mencetak 9 juta sertifikat dan sebelum tahun 2025, seluruh tanah di Indonesia harus sudah terdaftar.

"Beberapa daerah seperti di Bali seluruh wilayahnya telah terdaftar, dan tahun ini seperti Magelang, Solo dan Jakarta akan segera lengkap terdaftar," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil.

Menteri ATR juga mengapresiasi kinerja Kanwil BPN Kalbar dalam menyukseskan program sertifikat tanah di wilayah ini.

Sementara Kapolda Kalbar Irjen Didi Haryono mengatakan, adanya sertifikat tanah memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat. Karenanya Kapolda mengapresiasi kinerja Kanwil BPN Kalbar atas pencapain kinerjanya selama ini

"Sertifikasi tanah ini memberikan jaminan dan kepastian hukum atas tanah tersebut, nilai tanahpun akan semakin tinggi, menimbulkan rasa aman dan tentram bagi pemiliknya. Apabila ada sengketa kepemilikan, kami pun akan mudah melakukan proses penyelidikannya," kata Irjen Pol Didi Haryono .

Menurut dia, seperti kita diketahui biasanya terkait klaim atas kepemilikan tanah atau lahan bisa menimbulkan gangguan Kamtibmas. Proses Pidana dan Perdatapun ditempuh oleh pihak yang bersengketa. "Dengan adanya program ini memang dapat menghindari kejadian kejadian tersebut. Maka dari itu perlu kita sukseskan bersama program dari Bapak Presiden RI ini,” kata Didi Haryono.

Sementara Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengatakan pemberian sertifikat ini sangat penting, sehingga dia mendukung program pemerintah pusat tersebut.

"Kita berharap kepada daerah tingkat dua bupati atau wali kota. Kendala-kendala itu untuk dijadikan catatan, agar ke depan harus dipermudah," jelas Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji.

Begitu juga kepada masyarakat yang menerima sertifikat, untuk menggunakan dengan sebaik-baiknya. "Karena sertifikat tersebut bisa dijadikan akses permodalan, menaikkan nilai properti dan sebagainya,” tutupnya.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Kanwil BPN Kalbar AS Soemarga berterima kasih kepada instansi terkait seperti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kalbar dan kantor BPN kabupaten/kota yang telah banyak membantu sehingga program strategis sertifikasi tanah sukses di Kalimantan Barat. "Berkat bantuan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kalbar capaian kinerja BPN Kanwil Kalbar telah mencapai 99.70%," ungkap AS Soermarga.