8 Bulan Bekerja Tanpa Wagub, Kinerja Anies Dinilai Menurun
Senin, 15 April 2019 - 12:44 WIB
8 Bulan Bekerja Tanpa Wagub, Kinerja Anies Dinilai Menurun
A
A
A
JAKARTA - Kekosongan posisi Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta yang sudah berjalan delapan bulan terakhir ini dinilai berdampak pada kinerja Gubernur DKI Anies Baswedan. Sejumlah program kerja yang telag disusun Anies-Sandi pun tidak jelas dalam pelaksanaannya.
Penilaian ini disampaikan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. Dia menuturkan, kekosongan posisi orang nomor dua itu berdampak pada kinerja sang Gubernur.
"Saya melihat terjadi penurunan dalam layanan publik karena kurangnya pengawasan. Dari sisi Gubernur kan Pak Anies mewakili pemerintah pusat. Pengawasan internal harusnya oleh Wagub," kata Trubus saat dihubungi SINDOnews, Senin (15/4/2019).
Akibatnya, lanjut Trubus, Sekretaris Daerah (Sekda), Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dan Bappeda harus bekerja ekstra keras agar pelayanan publik dan program kerja bisa terus berjalan. Trubus pun memiliki catatan sejumlah program kerja yang terbengkalai dan menjadi tidak jelas dalam pelaksanaannya setelah ditinggal Sandiaga Uno.
"OK OCE, OK Otrip yang sekarang jadi Jaklingko, legalisasi becak dan sejumlah janji-janji kampanyenya belum terwujud," tegasnya. Trubus pun menilai Anies juga tidak serius dalam pemberantasan korupsi di DKI Jakarta.( Baca: Bacakan Surat Pengunduran Diri sebagai Wagub, Sandiaga Berpantun )
Menurut dia, publik menilai kinerja Anies tidak menunjukan prestasi yang menggembirakan."Coba lihat program DP 0 rupiah sampai sekarang gimana itu? Di bidang pemberantasan korupsi, itu kasus Sumber Waras, Cengkareng bagaimana," tanya Trubus.( Baca: Lama 'Menjomblo' Pimpin DKI, Anies Minta DPRD Segera Tetapkan Wagub )
Untuk itu, penting adanya Wakil Gubernur yang paham atas permasalahan DKI, tahu solusi yang cocok dan bisa bekerja sama dengan Gubernur DKI."Kalau melihat sekilas seolah tak ada pengaruhnya kekosongan wagub, kalau ditarik dampaknya akhirnya kemana-mana. Itulah pentingnya ada wagub di Pemprov DKI," ucapnya.
Penilaian ini disampaikan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. Dia menuturkan, kekosongan posisi orang nomor dua itu berdampak pada kinerja sang Gubernur.
"Saya melihat terjadi penurunan dalam layanan publik karena kurangnya pengawasan. Dari sisi Gubernur kan Pak Anies mewakili pemerintah pusat. Pengawasan internal harusnya oleh Wagub," kata Trubus saat dihubungi SINDOnews, Senin (15/4/2019).
Akibatnya, lanjut Trubus, Sekretaris Daerah (Sekda), Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dan Bappeda harus bekerja ekstra keras agar pelayanan publik dan program kerja bisa terus berjalan. Trubus pun memiliki catatan sejumlah program kerja yang terbengkalai dan menjadi tidak jelas dalam pelaksanaannya setelah ditinggal Sandiaga Uno.
"OK OCE, OK Otrip yang sekarang jadi Jaklingko, legalisasi becak dan sejumlah janji-janji kampanyenya belum terwujud," tegasnya. Trubus pun menilai Anies juga tidak serius dalam pemberantasan korupsi di DKI Jakarta.( Baca: Bacakan Surat Pengunduran Diri sebagai Wagub, Sandiaga Berpantun )
Menurut dia, publik menilai kinerja Anies tidak menunjukan prestasi yang menggembirakan."Coba lihat program DP 0 rupiah sampai sekarang gimana itu? Di bidang pemberantasan korupsi, itu kasus Sumber Waras, Cengkareng bagaimana," tanya Trubus.( Baca: Lama 'Menjomblo' Pimpin DKI, Anies Minta DPRD Segera Tetapkan Wagub )
Untuk itu, penting adanya Wakil Gubernur yang paham atas permasalahan DKI, tahu solusi yang cocok dan bisa bekerja sama dengan Gubernur DKI."Kalau melihat sekilas seolah tak ada pengaruhnya kekosongan wagub, kalau ditarik dampaknya akhirnya kemana-mana. Itulah pentingnya ada wagub di Pemprov DKI," ucapnya.
(whb)
