DKI Canangkan Integrasi Data Keluarga Satu Pintu
Kamis, 28 Maret 2019 - 22:15 WIB
DKI Canangkan Integrasi Data Keluarga Satu Pintu
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencanangkan proses integrasi data keluarga satu pintu dan sinkronisasi pelayanan kesejahteraan keluarga, di Balai Kota, Kamis (28/3/2019). Pada saat bersamaan Anies membuka kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019.
Menurut Anies, data tentang keluarga sangat mendasar dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pemerintah. "DKI Jakarta untuk pertama kalinya di Indonesia dapat mengintegrasikan proses pengumpulan data informasi kerja sama antara pemerintah provinsi dengan PKK," ujarnya.
Anies sangat mengapresiasi peran para kader PKK yang terkonsentrasi pada kader Dasawisma (kelompok yang terdiri dari 10– 20 kepala keluarga (KK) dalam satu RT). “Siapa yang paling menjangkau masyarakat? Adalah ibu-ibu yang ada di lingkungannya, yakni kader Dasawisma PKK. Saya sampaikan apresiasi atas kerja kerasnya dalam proses pendataan yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia,” katanya.
Anies menyebutkan, sebanyak 70.902 kader Dasawisma PKK di wilayah DKI Jakarta telah berperan untuk mendata, menggerakkan, dan menyampaikan informasi kebijakan pemerintah. Kader Dasawisma juga mendata individu, keluarga, dan hunian yang nantinya terangkum dalam bank data Jakarta Satu.
Melalui program Dasawisma, dilakukan pengumpulan data kondisi sosial, ekonomi dan ekologi keluarga-keluarga yang tinggal di Jakarta. "Informasi yang dikumpulkan Dasawisma sangat akurat, sehingga, betul-betul dapat diketahui keluarga yang membutuhkan perhatian lebih," terangnya.
Data ini lantas menjadi rujukan Pemprov DKI Jakarta dalam mengambil kebijakan, sehingga masalah teridentifikasi dan dapat mengambil kebijakan secara tepat. “Kita di Pemprov DKI Jakarta akan memiliki kekayaan informasi yang sangat praktis, berdasarkan kondisi di lapangan. Sehingga, kita tahu persis apa yang kurang dan kita bisa menyusun program dengan benar sesuai kondisi lapangan,” papar Anies.
Anies mengimbau para jajaran SKPD Pemprov DKI Jakarta memperlakukan kader Dasawisma sebagaimana partner/rekan dalam menentukan kebijakan dan pembangunan yang nantinya dilaksanakan di setiap wilayah. “Saya minta teman-teman di SKPD memanfaatkan data dari para kader Dasawisma ini secara optimal. Perlakukan mereka seperti partner dalam bekerja karena nantinya Pemprov DKI akan bisa mengukur perubahan kondisi keluarga Jakarta secara tepat,” ucapnya.
Anies pun berpesan, dalam rangka meningkatkan sinkronisasi pelayanan kesejahteraan keluarga satu pintu, PKK perlu menguatkan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Keluarga Satu Pintu (PPKKSP) di RPTRA, Rusun (Rumah Susun) dan lokasi-lokasi kumuh.
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (SIM PKK) harus dilakukan secara berkelanjutan, karena memiliki fungsi dalam menyiapkan data individu, keluarga dan data lingkungan yang up-to-date serta mudah diakses oleh seluruh pihak.
Menurut Anies, data tentang keluarga sangat mendasar dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pemerintah. "DKI Jakarta untuk pertama kalinya di Indonesia dapat mengintegrasikan proses pengumpulan data informasi kerja sama antara pemerintah provinsi dengan PKK," ujarnya.
Anies sangat mengapresiasi peran para kader PKK yang terkonsentrasi pada kader Dasawisma (kelompok yang terdiri dari 10– 20 kepala keluarga (KK) dalam satu RT). “Siapa yang paling menjangkau masyarakat? Adalah ibu-ibu yang ada di lingkungannya, yakni kader Dasawisma PKK. Saya sampaikan apresiasi atas kerja kerasnya dalam proses pendataan yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia,” katanya.
Anies menyebutkan, sebanyak 70.902 kader Dasawisma PKK di wilayah DKI Jakarta telah berperan untuk mendata, menggerakkan, dan menyampaikan informasi kebijakan pemerintah. Kader Dasawisma juga mendata individu, keluarga, dan hunian yang nantinya terangkum dalam bank data Jakarta Satu.
Melalui program Dasawisma, dilakukan pengumpulan data kondisi sosial, ekonomi dan ekologi keluarga-keluarga yang tinggal di Jakarta. "Informasi yang dikumpulkan Dasawisma sangat akurat, sehingga, betul-betul dapat diketahui keluarga yang membutuhkan perhatian lebih," terangnya.
Data ini lantas menjadi rujukan Pemprov DKI Jakarta dalam mengambil kebijakan, sehingga masalah teridentifikasi dan dapat mengambil kebijakan secara tepat. “Kita di Pemprov DKI Jakarta akan memiliki kekayaan informasi yang sangat praktis, berdasarkan kondisi di lapangan. Sehingga, kita tahu persis apa yang kurang dan kita bisa menyusun program dengan benar sesuai kondisi lapangan,” papar Anies.
Anies mengimbau para jajaran SKPD Pemprov DKI Jakarta memperlakukan kader Dasawisma sebagaimana partner/rekan dalam menentukan kebijakan dan pembangunan yang nantinya dilaksanakan di setiap wilayah. “Saya minta teman-teman di SKPD memanfaatkan data dari para kader Dasawisma ini secara optimal. Perlakukan mereka seperti partner dalam bekerja karena nantinya Pemprov DKI akan bisa mengukur perubahan kondisi keluarga Jakarta secara tepat,” ucapnya.
Anies pun berpesan, dalam rangka meningkatkan sinkronisasi pelayanan kesejahteraan keluarga satu pintu, PKK perlu menguatkan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Keluarga Satu Pintu (PPKKSP) di RPTRA, Rusun (Rumah Susun) dan lokasi-lokasi kumuh.
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (SIM PKK) harus dilakukan secara berkelanjutan, karena memiliki fungsi dalam menyiapkan data individu, keluarga dan data lingkungan yang up-to-date serta mudah diakses oleh seluruh pihak.
(thm)
