Mulai April, Operator Bus Sedang di DKI Wajib Meremajakan Armada
Selasa, 26 Maret 2019 - 22:09 WIB
Mulai April, Operator Bus Sedang di DKI Wajib Meremajakan Armada
A
A
A
JAKARTA - Angkutan umum jenis bus sedang yang sudah lawas, seperti Metro Mini, Kopaja, dan sejenisnya, tak lama lagi hanya tinggal nama. Mulai awal April 2019, operator bus sedang wajib meremajakan armadanya untuk masuk dalam program Jak Lingko.
Kepala Bidang Angkutan Darat (BAD) Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Masdes Aerofi, mengatakan, saat ini pihaknya telah menyelesaikan proses penayangan harga rupiah per kilometer untuk bus sedang di E-katalog daerah melalui Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BPBJ).
Pada akhir Maret ini sudah bisa diselesaikan dan ditayangkan. Sehingga, awal April operator sudah bisa mengklik pengadaan jasa angkutan umum bus sedang di e-Katalog sebagai tanda telah menyetujui untuk bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) dalam program Jak Lingko. (Baca juga: Ngetem Sembarangan, Dishub DKI Dorong Angkutan Umum Gabung Jak Lingko)
"Besaran harga rupiah per kilometer tergantung jenis bus yang dipilih, apakah Hino, Mitsubishi, Mercy, dan sebagainya. Jadi, bus sedang seperti Metro Mini, Kopaja dan sejenisnya yang sudah lawas, semua tidak ada lagi setelah menyetujui masuk Jak Lingko," ujar Masdes Aerofi di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (26/3/2019).
Masdes menjelaskan, moda transportasi massal Bus Rapid Transit (BRT) dan Non BRT di Jakarta nantinya akan terintegrasi dalam program Jak Lingko di bawah pengelolaan Transjakarta. Dimana indikatornya sampai sebaran jaringan orang berjalan paling jauh 500 meter harus ada angkutan umum. Hal itu juga merupakan Key Performance Indeks (KPI) yang harus dicapai. (Baca juga: Pemprov DKI Akan Integrasikan Tiket MRT, LRT dan Jak Lingko)
Dalam rencana pengembangan kapasitas layanan sistem Transjakarta, kebutuhan mencapai 10.018 unit armada dengan rincian 2.140 unit bus besar, 1.518 unit bus sedang, dan 6.360 bus kecil yang dimulai sejak 2018 dengan penambahan rute dan armada secara bertahap hingga 2021. Operator existing yang masih di luar Transjakarta akan terus dirangkul.
“Tahun ini kami kasih kuota bus Kopaja 150, Metro Mini 100, Kopami 30, Dian Mitra 8, dan Koantas Bima 36 unit. Kami kasih waktu sampai akhir tahun untuk mereka menyiapkan armada hingga on the road," ungkapnya. (Baca juga: Pemprov DKI Siapkan 10.018 Unit Angkutan Jak Lingko)
Sementara itu, Ketua Unit Bus Sedang Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI, Nanang Basuki, menuturkan, pada prinsipnya pihaknya sangat mendukung adanya peremajaan bus sedang yang terintergrasi dengan Transjakarta.
Apalagi dari 1.500 armada bus sedang yang ada di DKI Jakarta saat ini, hanya sekitar 310 armada yang terintegrasi dengan Transjakarta. Rinciannya Kopaja 150 armada, Metro Mini 100 armada, dan Kopami 60 armada.
Nanang menyebut peraturan batas usia kendaraan 10 tahun sudah lama disosialisasikan. Dan sebagian besar armada memang sudah melebihi batas usia. Namun dia berahap Pemprov DKI memberikan waktu kembali agar para operator yang terkendala biaya bisa meremajakannya.
"Intinya kami dari Organda mendukung revitalisasi bus sedang karena terkait keselamatan. Sementara ini, biarkan armada yang masih lolos uji KIR dan memenuhi syarat angkutan umum beroperasi," pungkasnya.
Kepala Bidang Angkutan Darat (BAD) Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Masdes Aerofi, mengatakan, saat ini pihaknya telah menyelesaikan proses penayangan harga rupiah per kilometer untuk bus sedang di E-katalog daerah melalui Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BPBJ).
Pada akhir Maret ini sudah bisa diselesaikan dan ditayangkan. Sehingga, awal April operator sudah bisa mengklik pengadaan jasa angkutan umum bus sedang di e-Katalog sebagai tanda telah menyetujui untuk bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) dalam program Jak Lingko. (Baca juga: Ngetem Sembarangan, Dishub DKI Dorong Angkutan Umum Gabung Jak Lingko)
"Besaran harga rupiah per kilometer tergantung jenis bus yang dipilih, apakah Hino, Mitsubishi, Mercy, dan sebagainya. Jadi, bus sedang seperti Metro Mini, Kopaja dan sejenisnya yang sudah lawas, semua tidak ada lagi setelah menyetujui masuk Jak Lingko," ujar Masdes Aerofi di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (26/3/2019).
Masdes menjelaskan, moda transportasi massal Bus Rapid Transit (BRT) dan Non BRT di Jakarta nantinya akan terintegrasi dalam program Jak Lingko di bawah pengelolaan Transjakarta. Dimana indikatornya sampai sebaran jaringan orang berjalan paling jauh 500 meter harus ada angkutan umum. Hal itu juga merupakan Key Performance Indeks (KPI) yang harus dicapai. (Baca juga: Pemprov DKI Akan Integrasikan Tiket MRT, LRT dan Jak Lingko)
Dalam rencana pengembangan kapasitas layanan sistem Transjakarta, kebutuhan mencapai 10.018 unit armada dengan rincian 2.140 unit bus besar, 1.518 unit bus sedang, dan 6.360 bus kecil yang dimulai sejak 2018 dengan penambahan rute dan armada secara bertahap hingga 2021. Operator existing yang masih di luar Transjakarta akan terus dirangkul.
“Tahun ini kami kasih kuota bus Kopaja 150, Metro Mini 100, Kopami 30, Dian Mitra 8, dan Koantas Bima 36 unit. Kami kasih waktu sampai akhir tahun untuk mereka menyiapkan armada hingga on the road," ungkapnya. (Baca juga: Pemprov DKI Siapkan 10.018 Unit Angkutan Jak Lingko)
Sementara itu, Ketua Unit Bus Sedang Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI, Nanang Basuki, menuturkan, pada prinsipnya pihaknya sangat mendukung adanya peremajaan bus sedang yang terintergrasi dengan Transjakarta.
Apalagi dari 1.500 armada bus sedang yang ada di DKI Jakarta saat ini, hanya sekitar 310 armada yang terintegrasi dengan Transjakarta. Rinciannya Kopaja 150 armada, Metro Mini 100 armada, dan Kopami 60 armada.
Nanang menyebut peraturan batas usia kendaraan 10 tahun sudah lama disosialisasikan. Dan sebagian besar armada memang sudah melebihi batas usia. Namun dia berahap Pemprov DKI memberikan waktu kembali agar para operator yang terkendala biaya bisa meremajakannya.
"Intinya kami dari Organda mendukung revitalisasi bus sedang karena terkait keselamatan. Sementara ini, biarkan armada yang masih lolos uji KIR dan memenuhi syarat angkutan umum beroperasi," pungkasnya.
(thm)
