Musi Banyuasin Ranking Dua Terbaik dalam Pencegahan Korupsi se-Sumsel

PALEMBANG - Menerapkan pelayanan publik yang transparan serta meminimalisir tindak pidana korupsi menjadi prioritas Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean governance).

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2018 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Ruang Rapat Bina Praja Pemprov Sumsel, yang dihadiri Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin, Selasa (19/3/2019), Kabupaten Musi Banyuasin tercatat di Peringkat kedua daerah yang menerapkan sistem pencegahan korupsi dalam program-program pemerintahan yang saat ini dijalankan.

"Muba ini sudah 74%, ini nilai yang sangat baik dan peringkat kedua se-Sumsel, hanya 1% di bawah rata-rata nasional," ungkap Kasatgas Korsupgah KPK RI, Aida Ratna.

Aida Ratna mengatkan, di level kabupaten/kota capaian Rencana Aksi (Renaksi) 2018 yang sudah dilakukan Pemkab Muba sudah sangat baik. "Ini harus dipertahankan bahkan wajib terus ditingkatkan dan menjadi kewajiban kita bersama untuk mendorong meminimalisir terjadinya tindakan korupsi dilingkungan pemerintah," kata Aida.

Dalam rapat koordinasi dan evaluasi Program Pemberantasan korupsi terungkap, Pemkab Muba sudah 87% skornya dalam melaksanakan proses pengadaan yang telah dilakukan di ULP (Unit Layanan Pengadaan) Pemkab Musi Banyuasin dan ini harusnya menjadi acuan dan menjadi contoh juga bagi pemerintah daerah lain," tambah Aida Ratna.

Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza menyebutkan bahwa Pemkab Muba akan terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik efektif efesien transparan akuntable serta dapat memudahkan masyarakat dalam setiap layanan publik yang ada di Musi Banyuasin.

"Sebagian pelayanan publik di Muba kita telah lakukan dengan memanfaatkan teknologi digital secara online sebagai layanan keterbukaan informasi publik serta dengan melaksanakan sistem informasi publik yang online ini bisa langsung diawasi serta dikawal oleh seluruh elemen masyarakat khususnya element masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Muba dan di luar Musi Banyuasin sebagai bahan pertanggungjawaban kami ke publik," terang Dodi.

Kandidat Doktor Universitas Padjajaran ini juga menyebutkan, sebelumnya Pemkab Muba melalui DPMPTSP telah mendapatkan Penghargaan Top 90 Pelayanan Publik Terbaik di Indonesia. "Saat ini DPMPTSP Muba lagi gencar-gencarnya saya dorong dan saya monitor langsung untuk melakukan inovasi pelayanan Siap Antar dan Jemput Izin (SAJI)," tandas Dodi.

Program SAJI memiliki 3 keunggulan, yaitu SAJI ON SITE (pelayanan perizinan secara rutin ke kecamatan dengan menggandeng BPJS Kesehatan, KPP Pratama untuk mempermudah pemrosesan perizinan yang dibutuhkan masyarakat langsung.

Kemudian, Program SAJIMAN (petugas yang siap antar jemput izin selesai maupun berkas perizinan), dan program ketiga program HALLO SAJI yakni (layanan jasa untuk setiap proses perizinan), serta KANTONG SAJI (layanan Jemput bola di Kecamatan secara rutin dari yang telah terjadwal setiap hari Senin sampai Jumat).

Program program inovasi layanan Publik Ini semua diterapkan semata-mata untuk mewujudkan pelayanan yang yang efektif efesien dan transparan serta meminimalisir tindakan tindakan yang merugikan masyarakat dan Petugas Layanan sendiri dari tindakan korupsi khusunya di lingkungan Pemkab Muba," bebernya.

Upaya-upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih tidak terlepas dari dukungan legislatif di Muba serta Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) yang selalu bersinergi dan berkolaborasi melakukan upaya pencegahan tindakan korupsi yang dapat merugikan rakyat. Dodi menegaskan berkali-kali bahwa ia berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan mewujudkan layanan publik menuju pelayanan yang prima bagi masyarakat Musi Banyuasin.

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2018 dan Sosialisasi Program Tahun 2019 tersebut Bupati Dodi didampingi Ketua DPRD Muba Abusari SH MSi, Sekda Apriyadi, dan Inspektur Kabupaten Muba R E Aidil Fitri. Tampak pula Gubernur Sumsel Herman Deru, Koordinator Wilayah II KPK RI Abdul Haris, Ketua DPRD Provinsi Sumsel MA Gantada SH MHum, dan Kepala BPKP Sumsel Gilbert Hutapea.