Maladminstrasi Tertinggi, Ini Tanggapan Pj Sekda Banten
Minggu, 24 Februari 2019 - 00:34 WIB
Maladminstrasi Tertinggi, Ini Tanggapan Pj Sekda Banten
A
A
A
SERANG - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten Ino S Rawita protes dengan hasil survei indeks persepsi maladminstrsi yang dilakukan Ombusman RI.
"Ternyata dari 10 daerah angka provinsi Banten yang terbaik. Kalau maladministrasi seolah-olah ada kesalahan, justru kalau nilai tertinggi itu bagus. Kita protes juga," kata Ino kepada wartawan. (Baca Juga: Maladminstrasi Tertinggi, Ombudsman Lapor ke Gubernur Banten)
Melihat hasil survei itu, Ino mengklaim bahwa pelayanan publik paling dasar pada kesehatan, perizinan, adminstrasi kependudukan dan pendidikan di Banten sudah baik dan masuk dalam katagori rendah.
"Tentu perlu ada yang harus ditingkatkan, ada perbaikan dalam pelayaman terutama di pelayaman perizinan. Kita juga kan kordinasikan dengan Ombudsman apa yang harus kita tingkatkan," ujarnya.
Padahal, dari 10 provinsi yang disurvei, Provinsi Banten menduduki peringkat pertama di atas Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Barat, NTT, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. (Baca Juga: 18 PNS di Banten Terbukti Tidak Netral Jelang Pemilu 2019)
Berdasarkan hasil penelitian Indeks Persepsi Maladministrasi, Banten mendapat skor 5,52 sehingga termasuk ke dalam kategori maladministrasi rendah. Berarti bahwa persepsi pengguna layanan terhadap keempat fokus layanan tersebut yakni kesehatan, pendidikan, perizinan, dan administrasi kependudukan menunjukkan tingkat maladministrasi yang rendah.
"Meskipun apabila dibandingkan dengan 10 provinsi lain yang juga diambil datanya, indeks persepsi maladministrasi yang didapat Banten lebih tinggi dibanding provinsi lainnya," kata Kepala Ombudsman Banten Bambang P Sumo.
"Ternyata dari 10 daerah angka provinsi Banten yang terbaik. Kalau maladministrasi seolah-olah ada kesalahan, justru kalau nilai tertinggi itu bagus. Kita protes juga," kata Ino kepada wartawan. (Baca Juga: Maladminstrasi Tertinggi, Ombudsman Lapor ke Gubernur Banten)
Melihat hasil survei itu, Ino mengklaim bahwa pelayanan publik paling dasar pada kesehatan, perizinan, adminstrasi kependudukan dan pendidikan di Banten sudah baik dan masuk dalam katagori rendah.
"Tentu perlu ada yang harus ditingkatkan, ada perbaikan dalam pelayaman terutama di pelayaman perizinan. Kita juga kan kordinasikan dengan Ombudsman apa yang harus kita tingkatkan," ujarnya.
Padahal, dari 10 provinsi yang disurvei, Provinsi Banten menduduki peringkat pertama di atas Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Barat, NTT, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. (Baca Juga: 18 PNS di Banten Terbukti Tidak Netral Jelang Pemilu 2019)
Berdasarkan hasil penelitian Indeks Persepsi Maladministrasi, Banten mendapat skor 5,52 sehingga termasuk ke dalam kategori maladministrasi rendah. Berarti bahwa persepsi pengguna layanan terhadap keempat fokus layanan tersebut yakni kesehatan, pendidikan, perizinan, dan administrasi kependudukan menunjukkan tingkat maladministrasi yang rendah.
"Meskipun apabila dibandingkan dengan 10 provinsi lain yang juga diambil datanya, indeks persepsi maladministrasi yang didapat Banten lebih tinggi dibanding provinsi lainnya," kata Kepala Ombudsman Banten Bambang P Sumo.
(rhs)
