Desa Sardonoharjo, Jadi Percontohan Desa Anti Politik Uang
Sabtu, 16 Februari 2019 - 18:07 WIB
Desa Sardonoharjo, Jadi Percontohan Desa Anti Politik Uang
A
A
A
SLEMAN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman mentetapkan Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, menjadi percontohan desa anti politik uang (APU), Sabtu (16/2/2019).
Desa Sardonoharjo merupakan desa ke dua yang menjadi percontohan desa APU di Kabupaten Sleman. Sebelumnya Bawaslu juga menetapkan Desa Candibinangun, Kecamatan Pakem sebagai Desa APU.
Ketua Bawaslu Sleman Karim Mustofa mengatakan Sardonoharjo ditetapkan menjadi desa APU bukan tanpa alasan. Di antaranya sebagai tindaklanjut dari harapan warga Sardonoharjo yang menginginkan agar dalam penyelenggaraan pemilu nanti, dapat dilibatkan dalam pengawasan. Terutama yang menyangkut dengan pelanggaran, di antaranya politik uang.
“Untuk kami kami menilai masyarakat Sardonoharjo bisa diajak kerja sama dalam upaya meminimalisir politik uang,” kata Karim di sela-sela pencanangan Sardonoharjo sebagai Desa APU di balai desa setempat, Sabtu (16/2/2019).
Karim menjelaskan, adanya desa APU ini sangat penting. Sebab politik uang bisa terjadi dimana dan kapan saja dan masyarakat desa merupakan kelompok yang paling rentan dan mudah dipengaruhi dengan politik uang. Dengan adanya desa APU ini diharapkan kesadaran masyarakat benar-benar terpatri menolak dan melawan politik uang.
“Untuk itu, kami berharap nantina desa lain di Sleman mengikuti jejak Desa Sardonoharjo ini. Terutama terpupuk kesadaran bersama untuk menolak politik uang,” tandasnya.
Menurut Karim politik uang selama ini menjadi momok dan virus demokrasi, bahkan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang akan mengganggu proses demokrasi Indonesia. Karena itu adanya desa APU ini menjadi langkah strategis dalam memerangi politik uang. Sebab masyarakat desa dinilai cukup rentan dalam persoalan politik uang.
Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu Sleman Vici Herawati menambahkan, selain dengan deklarasi desa APU, juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemilu dan dampak politik uang. “Kami harapkan langkah ini bukan hanya akan meminimalisir pelanggaran pemilu, namun juga akan meningkatkan kualitas pemilu,” tambahnya.
Desa Sardonoharjo merupakan desa ke dua yang menjadi percontohan desa APU di Kabupaten Sleman. Sebelumnya Bawaslu juga menetapkan Desa Candibinangun, Kecamatan Pakem sebagai Desa APU.
Ketua Bawaslu Sleman Karim Mustofa mengatakan Sardonoharjo ditetapkan menjadi desa APU bukan tanpa alasan. Di antaranya sebagai tindaklanjut dari harapan warga Sardonoharjo yang menginginkan agar dalam penyelenggaraan pemilu nanti, dapat dilibatkan dalam pengawasan. Terutama yang menyangkut dengan pelanggaran, di antaranya politik uang.
“Untuk kami kami menilai masyarakat Sardonoharjo bisa diajak kerja sama dalam upaya meminimalisir politik uang,” kata Karim di sela-sela pencanangan Sardonoharjo sebagai Desa APU di balai desa setempat, Sabtu (16/2/2019).
Karim menjelaskan, adanya desa APU ini sangat penting. Sebab politik uang bisa terjadi dimana dan kapan saja dan masyarakat desa merupakan kelompok yang paling rentan dan mudah dipengaruhi dengan politik uang. Dengan adanya desa APU ini diharapkan kesadaran masyarakat benar-benar terpatri menolak dan melawan politik uang.
“Untuk itu, kami berharap nantina desa lain di Sleman mengikuti jejak Desa Sardonoharjo ini. Terutama terpupuk kesadaran bersama untuk menolak politik uang,” tandasnya.
Menurut Karim politik uang selama ini menjadi momok dan virus demokrasi, bahkan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang akan mengganggu proses demokrasi Indonesia. Karena itu adanya desa APU ini menjadi langkah strategis dalam memerangi politik uang. Sebab masyarakat desa dinilai cukup rentan dalam persoalan politik uang.
Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu Sleman Vici Herawati menambahkan, selain dengan deklarasi desa APU, juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemilu dan dampak politik uang. “Kami harapkan langkah ini bukan hanya akan meminimalisir pelanggaran pemilu, namun juga akan meningkatkan kualitas pemilu,” tambahnya.
(wib)
