Pemkab Raja Ampat Bakal Dirikan Pos Pengawasan di Pulau Terluar
A
A
A
WAISAI - Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah akan mendirikan sejumlah pos pengawasan di beberapa wilayah yang berbatasan langsung dengan Australia dan Republik Palau.
Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat, Mohliyat Mayalibit mengatakan, kondisi geografis kabupaten Raja Ampat yang merupakan wilayah kepulauan dan berbatasan langsung dengan dua negara tetangga, sudah saatnya mendirikan pos-pos pantau dan pengawasan yang digunakan untuk mengawasi wilayah-wilayah perbatasan tersebut. Hal ini sangat penting, karena potensi sumberdaya alam dan pariwisata di Raja Ampat sangat melimpah.
"Kami tidak ingin wilayah kami dimasuki oleh orang-orang asing yang tentunya akan berdampak pada hilangnya sumberdaya alam daerah kami yang sangat melimpah, mulai dari potensi sumberdaya alam hasil laut serta potensi sumber daya alam pariwisata yang telah mendunia," jelas Mohliyat Mayalibit, Jumat 1 Januari 2019.
Untuk mendirikan sejumlah pos pengawasan tersebut, Pemkab Raja Ampat akan berkordinasi dengan pihak pemerintah pusat dalam hal ini pihak Kementerian Maritim di Jakarta. Koordinasi ini sangat penting, agar pihak Pemkab Raja Ampat juga melihat secara jelas peta wilayah dan perbatasan terbaru yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Maritim pada 2018.
"Ada empat wilayah kami (Raja Ampat) yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Distrik Misil misalnya, berbatasan langsung dengan Australia. Sedangkan di wilayah kepulauan Ayau, berbatasan dengan Republik Palau. Hal ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat," ungkapnya.
Menurut Mohliyat dari data terbaru yang dikeluarkan pemerintah pusat dalam hal Kemenko Maritim, untuk wilayah pulau terluar yang masuk di dalam peta Indonesia, ada pulau Karangelen. Pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah Indonesia dan berbatasan langsung dengan Republik Palau.
"Kalau awalnya kan sesuai peta, ada pulau Fani yah, yang merupakan wilayah Raja Ampat. Nah sekarang, dari data terbaru, sesuai peta yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Maritim, ada pulau Karangelen. Menurut informasi, itu merupakan wilayah yang mempunyai potensi sumberdaya alam yang melimpah, kami perlu untuk menetapkan lokasi tersebut untuk pembangunan pos pantau," pungkasnya.
Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat, Mohliyat Mayalibit mengatakan, kondisi geografis kabupaten Raja Ampat yang merupakan wilayah kepulauan dan berbatasan langsung dengan dua negara tetangga, sudah saatnya mendirikan pos-pos pantau dan pengawasan yang digunakan untuk mengawasi wilayah-wilayah perbatasan tersebut. Hal ini sangat penting, karena potensi sumberdaya alam dan pariwisata di Raja Ampat sangat melimpah.
"Kami tidak ingin wilayah kami dimasuki oleh orang-orang asing yang tentunya akan berdampak pada hilangnya sumberdaya alam daerah kami yang sangat melimpah, mulai dari potensi sumberdaya alam hasil laut serta potensi sumber daya alam pariwisata yang telah mendunia," jelas Mohliyat Mayalibit, Jumat 1 Januari 2019.
Untuk mendirikan sejumlah pos pengawasan tersebut, Pemkab Raja Ampat akan berkordinasi dengan pihak pemerintah pusat dalam hal ini pihak Kementerian Maritim di Jakarta. Koordinasi ini sangat penting, agar pihak Pemkab Raja Ampat juga melihat secara jelas peta wilayah dan perbatasan terbaru yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Maritim pada 2018.
"Ada empat wilayah kami (Raja Ampat) yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Distrik Misil misalnya, berbatasan langsung dengan Australia. Sedangkan di wilayah kepulauan Ayau, berbatasan dengan Republik Palau. Hal ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat," ungkapnya.
Menurut Mohliyat dari data terbaru yang dikeluarkan pemerintah pusat dalam hal Kemenko Maritim, untuk wilayah pulau terluar yang masuk di dalam peta Indonesia, ada pulau Karangelen. Pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah Indonesia dan berbatasan langsung dengan Republik Palau.
"Kalau awalnya kan sesuai peta, ada pulau Fani yah, yang merupakan wilayah Raja Ampat. Nah sekarang, dari data terbaru, sesuai peta yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Maritim, ada pulau Karangelen. Menurut informasi, itu merupakan wilayah yang mempunyai potensi sumberdaya alam yang melimpah, kami perlu untuk menetapkan lokasi tersebut untuk pembangunan pos pantau," pungkasnya.
(wib)