Bupati Kobar: 2019, SKPD Harus Perbaiki Manajemen Penyerapan Anggaran
Bupati Kobar: 2019, SKPD Harus Perbaiki Manajemen Penyerapan Anggaran
A
A
A
KOTAWARINGIN BARAT - Bupati Kotawaringin Barat (Kobar), Kalteng Nurhidayah meminta komitmen pejabat SKPD untuk memperbaiki manajemen penyerapan anggaran kegiatan pada tahun 2019. Hal itu disampaikannya dalam rapat evaluasi pelaksanaan anggaran APBD dan APBN Kabupaten Kobar TA 2018 di aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kobar, pekan lalu.
Hal ini untuk menindaklanjuti keluhan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kobar dan Bank Kalteng terkait menumpuknya pencairan dana pada akhir tahun, yang mengakibatkan penumpukan beban pekerjaan penerbitan dokumen pencairan anggaran.
Dalam rapat evaluasi yang dihadiri oleh seluruh kepala SKPD tersebut terungkap bahwa terjadi penumpukan penyerapan anggaran di triwulan IV tahun 2018 atau periode Oktober sampai dengan Desember sebesar 45%, dan khusus di bulan Desember 2018 sebesar 27%.
Kepala Bappeda Kobar M Fauzi dalam paparannya menyebutkan, hal ini terjadi karena ada penundaan pembayaran dari pekerjaan fisik yang sudah selesai. Menurutnya, kondisi tersebut dapat berimbas luas, yakni memperlambat roda ekonomi di masyarakat dan mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat.
Meskipun demikian, angka capaian realisasi penyerapan anggaran Kobar pada 2018 lebih baik jika dibandingkan 2017, yaitu sebesar 94,32%, meningkat dibandingkan capaian 2017 yang sebesar 93,37. SKPD dengan serapan anggaran tertinggi adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (99,41%), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (98,72%) dan Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat (98,40%).
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Kobar, Nurhidayah mengingatkan, di bidang pengelolaan keuangan daerah, untuk tahun 2018 dan 2019 Kabupaten Kobar menetapkan target mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana capaian tahun 2017.
Selain itu ia juga mengingatkan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah menargetkan mendapatkan nilai B dalam penilaian SAKIP, dan diharapkan kabupaten/kota se-Kalteng diminta mengikuti target tersebut.
"Untuk mengawal target-target tersebut, Bupati menyampaikan bahwa mulai tahun ini pihaknya akan melakukan perubahan dalam membangun sistem dan memberikan reward bagi pelaksana pembangunan terbaik," ujar bupati.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kobar Triyanto menambahkan, pembangunan bukan hanya secara fisik namun termasuk SDM melalui peningkatan kapasitas. "Kami meminta agar pada tahun ini dilakukan peningkatan kapasitas di SKPD terutama dalam hal pengelolaan kegiatan dan anggaran," pungkasnya.
Hal ini untuk menindaklanjuti keluhan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kobar dan Bank Kalteng terkait menumpuknya pencairan dana pada akhir tahun, yang mengakibatkan penumpukan beban pekerjaan penerbitan dokumen pencairan anggaran.
Dalam rapat evaluasi yang dihadiri oleh seluruh kepala SKPD tersebut terungkap bahwa terjadi penumpukan penyerapan anggaran di triwulan IV tahun 2018 atau periode Oktober sampai dengan Desember sebesar 45%, dan khusus di bulan Desember 2018 sebesar 27%.
Kepala Bappeda Kobar M Fauzi dalam paparannya menyebutkan, hal ini terjadi karena ada penundaan pembayaran dari pekerjaan fisik yang sudah selesai. Menurutnya, kondisi tersebut dapat berimbas luas, yakni memperlambat roda ekonomi di masyarakat dan mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat.
Meskipun demikian, angka capaian realisasi penyerapan anggaran Kobar pada 2018 lebih baik jika dibandingkan 2017, yaitu sebesar 94,32%, meningkat dibandingkan capaian 2017 yang sebesar 93,37. SKPD dengan serapan anggaran tertinggi adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (99,41%), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (98,72%) dan Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat (98,40%).
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Kobar, Nurhidayah mengingatkan, di bidang pengelolaan keuangan daerah, untuk tahun 2018 dan 2019 Kabupaten Kobar menetapkan target mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana capaian tahun 2017.
Selain itu ia juga mengingatkan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah menargetkan mendapatkan nilai B dalam penilaian SAKIP, dan diharapkan kabupaten/kota se-Kalteng diminta mengikuti target tersebut.
"Untuk mengawal target-target tersebut, Bupati menyampaikan bahwa mulai tahun ini pihaknya akan melakukan perubahan dalam membangun sistem dan memberikan reward bagi pelaksana pembangunan terbaik," ujar bupati.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kobar Triyanto menambahkan, pembangunan bukan hanya secara fisik namun termasuk SDM melalui peningkatan kapasitas. "Kami meminta agar pada tahun ini dilakukan peningkatan kapasitas di SKPD terutama dalam hal pengelolaan kegiatan dan anggaran," pungkasnya.
(nag)
Explore More