Kabupaten Berau, Kabupaten Peduli HAM
Kabupaten Berau, Kabupaten Peduli HAM
A
A
A
TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, meraih penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Azasi Manusia (HAM) 2018 dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham). Penghargaan serahkan langsung Menkumham Yasonna H. Laoly, kepada Bupati Berau, Muharram, pada puncak peringatan ke-70 Hari HAM Sedunia di Kantor Kemenkumham Jakarta, Selasa (11/12/2018).
Penilaian Kabupaten Peduli HAM dilakukan sejak tahun 2017, diukur berdasarkan indikator struktur, proses dan hasil. Kriteria yang dinilai ada tujuh mencakup hak atas kesehatan, hal atas pendidikan, hak perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan, hak atas perumahan yang layak dan hak atas lingkungan yang berkelanjutan dengan delapan puluh tiga indikator penilaian. Kabupaten Berau masuk dalam 271 kabupaten dan kota peduli HAM.
Penghargaan Kabupaten Peduli HAM yang diselenggarakan Kemenkumham bertujuan memotivasi pemerintah daerah untuk terus memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Kabupaten peduli HAM adalah kabupaten yang berupaya meningkatkan peran dan tanggungjawabnya dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan, penegakan dan kemajuan hal azasi manusia.
Menurut Menkumham Yasonna, dari penilaian ini pun ada tingkatannya, yaitu kabupaten kota peduli, cukup peduli dan kurang peduli pada hak azasi manusia sesuai dengan penilaian kinerja dan indikator yang dilakukan.
Usai menerima penghargaan, Bupati Berau, mengatakan, apa yang diraihnya merupakan upaya seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Berau yang selama ini bersinergi dan melaksanakan program kegiatan dengan tetap mengedepankan pada pemenuhan hak azasi manusia sehingga memenuhi standar dari apa yang dipersyaratkan.
"Seperti pemenuhan hak atas kesehatan dengan ketersediaan dokter spesialis hingga tenaga media yang memadai dapat tercukupi dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Begitu juga pendidikan, berapa jumlah guru dan fasilitas pendidikan, itu semua ada ukurannya. Begitu juga pemenuhan hal hak lain yang memang harus dipenuhi sebagai hak masyarakat,” papar gubernur.
Pencapaian ini menurut Muharram juga tidak lepas dari dukungan masyarakat Kabupaten Berau yang selama ini bersama-sama pemerintah bekerja keras dan bertanggungjawab bersama untuk memenuhi hak azasi. Penghargaan sebagai Kabupaten Peduli HAM ini menambah deretan panjang penghargaan yang diraih Kabupaten Berau di akhir 2018.
"Penghargaan ini akan memotivasi kami bekerja lebih baik. Karena sesungguhnya pemenuhan hak dasar masyarakat memang sudah menjadi kewajiban pemerintah memenuhinya. Sehingga pesan moril dari penghargaan ini adalah ke depan kita harus terus tingkatkan dalam pelayanan yang memenuhi hak dasar masyarakat," katanya.
Dia menekankan, setiap pemerintah bekerja harus terukur untuk memenuhi hak dasar masyarakat, tidak asal bekerja. "Saya mengapresiasi jajaran OPD yang selama ini telah serius dalam pemenuhan hak dasar masyarakat,” pungkasnya.
Penilaian Kabupaten Peduli HAM dilakukan sejak tahun 2017, diukur berdasarkan indikator struktur, proses dan hasil. Kriteria yang dinilai ada tujuh mencakup hak atas kesehatan, hal atas pendidikan, hak perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan, hak atas perumahan yang layak dan hak atas lingkungan yang berkelanjutan dengan delapan puluh tiga indikator penilaian. Kabupaten Berau masuk dalam 271 kabupaten dan kota peduli HAM.
Penghargaan Kabupaten Peduli HAM yang diselenggarakan Kemenkumham bertujuan memotivasi pemerintah daerah untuk terus memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Kabupaten peduli HAM adalah kabupaten yang berupaya meningkatkan peran dan tanggungjawabnya dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan, penegakan dan kemajuan hal azasi manusia.
Menurut Menkumham Yasonna, dari penilaian ini pun ada tingkatannya, yaitu kabupaten kota peduli, cukup peduli dan kurang peduli pada hak azasi manusia sesuai dengan penilaian kinerja dan indikator yang dilakukan.
Usai menerima penghargaan, Bupati Berau, mengatakan, apa yang diraihnya merupakan upaya seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Berau yang selama ini bersinergi dan melaksanakan program kegiatan dengan tetap mengedepankan pada pemenuhan hak azasi manusia sehingga memenuhi standar dari apa yang dipersyaratkan.
"Seperti pemenuhan hak atas kesehatan dengan ketersediaan dokter spesialis hingga tenaga media yang memadai dapat tercukupi dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Begitu juga pendidikan, berapa jumlah guru dan fasilitas pendidikan, itu semua ada ukurannya. Begitu juga pemenuhan hal hak lain yang memang harus dipenuhi sebagai hak masyarakat,” papar gubernur.
Pencapaian ini menurut Muharram juga tidak lepas dari dukungan masyarakat Kabupaten Berau yang selama ini bersama-sama pemerintah bekerja keras dan bertanggungjawab bersama untuk memenuhi hak azasi. Penghargaan sebagai Kabupaten Peduli HAM ini menambah deretan panjang penghargaan yang diraih Kabupaten Berau di akhir 2018.
"Penghargaan ini akan memotivasi kami bekerja lebih baik. Karena sesungguhnya pemenuhan hak dasar masyarakat memang sudah menjadi kewajiban pemerintah memenuhinya. Sehingga pesan moril dari penghargaan ini adalah ke depan kita harus terus tingkatkan dalam pelayanan yang memenuhi hak dasar masyarakat," katanya.
Dia menekankan, setiap pemerintah bekerja harus terukur untuk memenuhi hak dasar masyarakat, tidak asal bekerja. "Saya mengapresiasi jajaran OPD yang selama ini telah serius dalam pemenuhan hak dasar masyarakat,” pungkasnya.
(akn)
Explore More