2.000 Honorer Simalungun Bakal Dipecat, DPRD Jangan Lepas Tangan

SIMALUNGUN - DPRD Simalungun enggan bersikap terkait rencana pemerintah daerah memecat sekitar 2.000 lebih tenaga honorer yang telah mengabdi antara 1 hingga 6 tahun di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Dua pimpinan DPRD Simalungun, Johalim Purba dan Timbul Jaya Sibarani yang dihubungi, Senin (19/11/2018) tidak menjawab tegas apakah menolak atau menyetujui rencana pemerintah daerah memecat tenaga honorer dengan alasan tidak mampu lagi membayar gaji tahun 2019 nanti.

Ketua DPRD Simalungun Johalim Purba mengatakan, setahu pihaknya pemerintah daerah bukan memecat seluruh tenaga honor namun hanya mengurangi.

Politisi Partai Demokrat itu juga mengatakan pihaknya masih berupaya ada keputusan yang tidak merugikan pihak manapun baik tenaga honor maupun pemerintah daerah.

"DPRD tetap berupaya adanya solusi terbaik terhadap nasib tenaga honor yang tidak merugikan pihak manapun," ujar Johalim.

Namun dia mengatakan pemecatan tenaga honor merupakan keputusan terakhir yang dibuat karena pemerintah daerah memang tidak lagi mampu membayar gajinya.

Apalagi sebenarnya tambah Johalim pengangkatan tenaga honor sudah melanggar aturan yang ada.

Wakil ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani yabg dihubungi terpisah sama sekali tidak bersedia memberikan tanggapan saat ditanya sikap legeslatif terkait rencana pemecatan tenaga honor. "Nanti saya hubungi ya," kata politisi Partai Golkar itu.

Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Peduli Simalungun (MPS), Marsono Purba berpendapat DPRD Simalungun tidak boleh lepas tangan terkait pemecatan tenaga honor apalagi dengan alasan pengangkatannya sudah melanggar aturan.

"Kalau DPRD Simalungun sudah tahu pengangkatan tenaga honor melanggar aturan kenapa menyetujui gajinya dialokasikan di APBD setiap tahunnya, jadi legeslatif jangan lepas tangan," kata Marsono.

DPRD menurutnya, ikut melanggar aturan atau hukum jika menyetujui pemecatan tenaga honor, dengan menyetujui gaji honor tidak dialokasikan jika APBD TA 2019.

Karena itu Marsono berharap DPRD tidak mengesahkan APBD 2019 yang saat ini sedang dibahas jika gaji tenaga honor tidak dialokasikan pemerintah daerah.